DAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak Khawatir

Kamis 4 Ags 2016 13:13Administratordibaca 740 kaliSemua Kategori

bisnis 123

DBS Bank Ltd, bank terbesar di Asia Tenggara memproyeksi aliran dana keluar atau outflow yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan amnesti pajak yang dirilis pemerintah Indonesia tidak akan signifikan.

DBS juga mengaku tidak khawatir adanya pelarian modal dari deposan warga negara Indonesia sebagai dampak dari kebijakan tersebut. DBS bahkan menyambut baik kebijakan amnesti pajak kendati dampaknya terhadap bank belum bisa dipastikan. CEO DBS Group Holding, Piyush Gupta, mengatakan dana-dana milik warga Indonesia akan lebih bermanfaat jika ditempatkan di Indonesia.


“Kami sebetulnya lebih butuh dana itu ditempatkan di Indonesia. Kami juga senang jika banyak dana yang bisa disimpan di DBS Indonesia,” jelasnya di Singapura, Rabu (3/8).


Di Indonesia, DBS memiliki jaringan kantor sebanyak 44 kantor di 11 kota. Per Juni 2016, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp39,61 triliun dengan porsi terbanyak dari deposito sebesar 70% atau senilai Rp27,74 triliun.


Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah merilis beleid Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 yang berisi penunjukan 77 bank persepsi atau bank yang dapat menerima uang tebusan hasil amnesti pajak.


Piyush menilai kebijakan amnesti pajak akan menguntungkan pemilik dana maupun pemerintah. Pemilik dana akan akan mendapat diskon pajak sedangkan pemerintah bisa meraup tambahan pendapatan dari tebusan pemilik dana.


Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan repatriasi dana sebanyak Rp1.000 triliun dari amnesti pajak. Pemerintah menargetkan bisa meraup tambahan pajak Rp165 triliun dari program ini.


Piyush menyebut, otoritas Singapura tengah fokus untuk memerangi praktek penghindaran pajak dan pencucian uang. Penempatan dana di luar negeri pun menurut Piyush saat ini lebih didorong oleh motif investasi, bukan penghindaran pajak.


Sebelumnya, pemerintah Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) menyatakan tidak akan memangkas pajak maupun membuat kebijakan baru untuk menyusul penerapan amnesti pajak di Indonesia.


Singapura juga menyatakan siap bekerja sama dengan pihak manapun jika terdapat dugaan praktek penghindaran pajak lintas negara.

Di sisi lain, Vice President Economic dan Currency Research DBS Bank, Gundy Cahyadi menilai keberhasilan program amnesti pajak akan menjadi penentu bagi kesehatan fiskal Indonesia.


Menurutnya, Indonesia memang perlu tambahan pendapatan untuk menambal defisit anggaran. Terlebih, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto masih tetap rendah di kisaran 10,1% per Juli 2016. Gundy mencatat ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.


“Yang lebih penting adalah berapa penerimaan pajaknya. Kalau bisa sampai Rp60 triliun, itu sudah cukup aman untuk menjaga defisit kurang dari 3% ,” jelasnya.


Dia mengimbuhkan, tambahan pendapatan dari amnesti pajak diproyeksi bisa meningkatkan realisasi penerimaan pajak di mana per Juni 2016 baru mencapai 33,8% dari target.


Di Tanah Air, selain obligasi, perusahaan-perusahaan BUMN di dorong menerbitkan sukuk dalam rangka menyerap dana repatriasi. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam kebijakan pengampunan pajak tersebut.


BANK SYARIAH


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mu liaman D. Hadad mengatakan perbankan syariah perlu mengambil kesempatan untuk ikut pula menarik dana repatriasi atas kebijakan tax amnesty.


Selain melalui Bank Syariah Mandiri yang ditunjuk sebagai bank persepsi, penerbitan sukuk oleh perusahaan-perusahaan BUMN pun bisa menjadi solusi bagi perbankan syariah untuk dapat menyerap dana tersebut.


“Misal perusahaan BUMN bisa keluarkan sukuk, yang beli investor repatriasi dan dijual melalui bank syariah,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.


Meski demikian, lanjut Muliaman, upaya ini perlu dilakukan oleh pihak perbankan syariah itu sendiri dengan melakukan pendekatan kepada Kementerian BUMN.

Sumber : bisnis.com (Singapura, 4 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakBank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan Pajak

Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai memungkinkan aneka instrumen keuangan syariah terlibat. Selain instrumen investasi syariah bisa menampung dana repatriasi, bank syariah juga bisa menjadi bank persepsi. Pemerintah mensyaratkan bank persepsi penerapan pengampunan pajak merupakan bank BUKU IV dan III yang berbadan hukum Indonesia.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari SingapuraDana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari Singapura

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Singapura menyumbang 79 persen, di mana 13,8 persen diantaranya adalah repatriasi," ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaBank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia

Senior Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck mengapresiasi kebijakan amnesti pajak dinilainya efektif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :