DAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak Khawatir

Kamis 4 Ags 2016 13:13Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

bisnis 123

DBS Bank Ltd, bank terbesar di Asia Tenggara memproyeksi aliran dana keluar atau outflow yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan amnesti pajak yang dirilis pemerintah Indonesia tidak akan signifikan.

DBS juga mengaku tidak khawatir adanya pelarian modal dari deposan warga negara Indonesia sebagai dampak dari kebijakan tersebut. DBS bahkan menyambut baik kebijakan amnesti pajak kendati dampaknya terhadap bank belum bisa dipastikan. CEO DBS Group Holding, Piyush Gupta, mengatakan dana-dana milik warga Indonesia akan lebih bermanfaat jika ditempatkan di Indonesia.


“Kami sebetulnya lebih butuh dana itu ditempatkan di Indonesia. Kami juga senang jika banyak dana yang bisa disimpan di DBS Indonesia,” jelasnya di Singapura, Rabu (3/8).


Di Indonesia, DBS memiliki jaringan kantor sebanyak 44 kantor di 11 kota. Per Juni 2016, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp39,61 triliun dengan porsi terbanyak dari deposito sebesar 70% atau senilai Rp27,74 triliun.


Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah merilis beleid Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 yang berisi penunjukan 77 bank persepsi atau bank yang dapat menerima uang tebusan hasil amnesti pajak.


Piyush menilai kebijakan amnesti pajak akan menguntungkan pemilik dana maupun pemerintah. Pemilik dana akan akan mendapat diskon pajak sedangkan pemerintah bisa meraup tambahan pendapatan dari tebusan pemilik dana.


Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan repatriasi dana sebanyak Rp1.000 triliun dari amnesti pajak. Pemerintah menargetkan bisa meraup tambahan pajak Rp165 triliun dari program ini.


Piyush menyebut, otoritas Singapura tengah fokus untuk memerangi praktek penghindaran pajak dan pencucian uang. Penempatan dana di luar negeri pun menurut Piyush saat ini lebih didorong oleh motif investasi, bukan penghindaran pajak.


Sebelumnya, pemerintah Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) menyatakan tidak akan memangkas pajak maupun membuat kebijakan baru untuk menyusul penerapan amnesti pajak di Indonesia.


Singapura juga menyatakan siap bekerja sama dengan pihak manapun jika terdapat dugaan praktek penghindaran pajak lintas negara.

Di sisi lain, Vice President Economic dan Currency Research DBS Bank, Gundy Cahyadi menilai keberhasilan program amnesti pajak akan menjadi penentu bagi kesehatan fiskal Indonesia.


Menurutnya, Indonesia memang perlu tambahan pendapatan untuk menambal defisit anggaran. Terlebih, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto masih tetap rendah di kisaran 10,1% per Juli 2016. Gundy mencatat ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.


“Yang lebih penting adalah berapa penerimaan pajaknya. Kalau bisa sampai Rp60 triliun, itu sudah cukup aman untuk menjaga defisit kurang dari 3% ,” jelasnya.


Dia mengimbuhkan, tambahan pendapatan dari amnesti pajak diproyeksi bisa meningkatkan realisasi penerimaan pajak di mana per Juni 2016 baru mencapai 33,8% dari target.


Di Tanah Air, selain obligasi, perusahaan-perusahaan BUMN di dorong menerbitkan sukuk dalam rangka menyerap dana repatriasi. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam kebijakan pengampunan pajak tersebut.


BANK SYARIAH


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mu liaman D. Hadad mengatakan perbankan syariah perlu mengambil kesempatan untuk ikut pula menarik dana repatriasi atas kebijakan tax amnesty.


Selain melalui Bank Syariah Mandiri yang ditunjuk sebagai bank persepsi, penerbitan sukuk oleh perusahaan-perusahaan BUMN pun bisa menjadi solusi bagi perbankan syariah untuk dapat menyerap dana tersebut.


“Misal perusahaan BUMN bisa keluarkan sukuk, yang beli investor repatriasi dan dijual melalui bank syariah,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.


Meski demikian, lanjut Muliaman, upaya ini perlu dilakukan oleh pihak perbankan syariah itu sendiri dengan melakukan pendekatan kepada Kementerian BUMN.

Sumber : bisnis.com (Singapura, 4 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakBank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan Pajak

Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai memungkinkan aneka instrumen keuangan syariah terlibat. Selain instrumen investasi syariah bisa menampung dana repatriasi, bank syariah juga bisa menjadi bank persepsi. Pemerintah mensyaratkan bank persepsi penerapan pengampunan pajak merupakan bank BUKU IV dan III yang berbadan hukum Indonesia.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari SingapuraDana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari Singapura

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Singapura menyumbang 79 persen, di mana 13,8 persen diantaranya adalah repatriasi," ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaBank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia

Senior Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck mengapresiasi kebijakan amnesti pajak dinilainya efektif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :