Dampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung Besar

Selasa 30 Ags 2016 11:58Administratordibaca 644 kaliSemua Kategori

bisnis 150

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun.

Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.


Proyeksi tersebut dituangkan dalam riset PT BCA Sekuritas yang dipublikasikan Jumat (26/8/2016). Laba bersih kontraktor pelat merah diproyeksi tumbuh 145% dari Rp2,87 triliun pada 2015 menjadi Rp7,07 triliun pada 2018.


Analis Michael Ramba mengatakan program amnesti pajak yang tengah digalangkan pemerintah, diproyeksi mendorong kinerja BUMN karya yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia.


Keempat BUMN karya itu a.l. PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kode saham masing-masing emiten tersebut yakni ADHI, PTPP, WSKT, dan WIKA.


Michael mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah kehilangan momentum dalam dua tahun terakhir. Tersendatnya pembangunan infrastruktur terjadi lantaran dana APBN yang terbatas, dan perlambatan ekonomi.


Setelah menjadi presiden, Joko Widodo berupaya untuk menggenjot sektor infrastruktur. Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), menjadi salah satu cara ekstrim Jokowi untuk menambah alokasi dana infrastruktur.


Upaya itu ternyata belum cukup. Presiden membesut langkah berikutnya, pengampunan pajak. Amnesti pajak tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang pendapatan, tetapi juga melonggarkan likuiditas dari dana repatriasi.


Dari Rp1.000 triliun dana repatriasi dana yang ditargetkan, pemerintah berencana mengalokasikan setidaknya Rp300 triliun untuk BUMN. Prioritas utama diberikan kepada BUMN konstruksi, melalui berbagai instrumen, termasuk obligasi.


"Ini akan membuat lebih banyak likuiditas bagi BUMN konstruksi untuk mengajukan tender proyek-proyek infrastruktur raksasa," kata dia.


Menurutnya, sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan kontrak baru 28% CAGR periode 2015-2018, lebih tinggi dari CAGR 2011-2015 sebesar 19%. Lonjakan pertumbuhan itu didorong oleh gencarnya pemerintah dalam menggenjot proyek infrastruktur dalam tiga tahun ke depan.


Dalam  rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah berencana mengalokasikan dana infrastruktur hingga Rp5.519 triliun. Rencana itu tentu membuka peluang besar bagi kontraktor BUMN untuk mengejar perolehan kontrak baru.


Saat bersamaan, Michael menilai lebih positif terhadap keputusan pemerintah yang meningkatkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2017 senilai Rp346,6 triliun. Anggaran itu memiliki porsi 17% dari total belanja pemerintah pada 2017.

Padahal, pada tahun ini, anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun atau 15% dari total belanja. Pencairan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada paruh pertama tahun ini, yakni 26,7% dari 15,5% year-on-year, juga menunjukkan proses tender yang lebih cepat.

"Seharusnya menguntungkan bagi perusahaan konstruksi BUMN," tuturnya.


Di sisi permodalan, kontraktor pelat merah dalam dua tahun terakhir, terus disuntik oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). WIKA dan PTPP tahun ini bakal menggelar rights issue Rp10,5 triliun setelah mendapatkan restu suntikan modal.


Tahun lalu, WSKT dan ADHI telah lebih dulu menggelar rights issue dengan raihan dana Rp8 triliun. Duit hasil rights issue tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga meningkatkan leverage perseroan.


Bila dihitung dengan perbandingan 1:2, WIKA dan PTPP bakal mampu meningkatkan tambahan pinjaman hingga Rp21,8 triliun untuk kebutuhan pendanaan proyek. Kedua emiten konstruksi itu diproyeksi mampu berlari kencang untuk mengejar proyek-proyek berskala raksasa.


BCA Sekuritas meyakini pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan. Persoalannya, kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah negara-negara Asean, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.


Berdasarkan peringkat logistic performance index (LPI), posisi Indonesia berada pada urutan 63, jauh di bawah Singapura (5), Malaysia (32), dan Thailand (45). Buruknya infrastruktur membuat biaya logistik di sejumlah daerah menjadi lebih tinggi.


Bila dirinci berdasarkan proyek pemerintah, empat emiten konstruksi BUMN bakal kelimpahan keuntungan. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol 1000 kilometer senilai Rp133 triliun berpotensi menguntungkan WSKT.


Kemudian, pembangunan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 35.000 Megawatt senilai Rp1.207 triliun diperkirakan akan menguntungkan WIKA dan PTPP.


Sementara, pembangunan 24 pelabuhan strategis senilai Rp243 triliun diproyeksi menguntungkan PTPP. Sedangkan, proyek kereta api cepat dan kereta ringan (light rapid transportation/LRT) senilai Rp109 triliun diproyeksi dikuasai oleh WIKA dan ADHI.


Terpisah, analis PT Daewoo Securities Indonesia Franky Rivan, menuturkan rencana penyuntikan modal bagi BUMN konstruksi diperkirakan bakal menguntungkan. Dari dana PMN senilai Rp40,3 triliun, sebanyak Rp10 triliun akan dialirkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Rp4 triliun ke WIKA.


Dengan basis modal yang lebih besar, Franky yakin rencana PLN untuk membangun pembangkit listrik bakal bermanfaat bagi WIKA, dengan kontribusi pendapatan 20% berasal dari pembangunan power plant.


Dia memerkirakan, laba PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON), sebagai anak usaha WIKA, telah digenggam. Setelah proyek kereta api cepat yang dikantongi WIKA tentu membutuhkan betonprecast dari WTON.


"Target kontrak baru WTON mencapai Rp4,3 triliun tahun ini, termasuk proyek kereta api cepat pada 2016 yang mencapai Rp50 miliar-Rp100 miliar," tuturnya.


WTON diperkirakan mengantongi Rp7 triliun kontrak baru dari keseluruhan proyek kereta api cepat. WTON diperkirakan akan mendapatkan suntikan modal setelah induknya, WIKA mengantongi dana rights issue.


WIKA akan mengantongi dana PMN Rp4 triliun dan ditambahkan Rp2,1 triliun serapan rights issue dari publik. Daewoo memerkirakan eksekusi rights issue senilai Rp2.797 per lembar saham atau lebih rendah dari harga saat ini Rp3.250 per saham.


"Kami yakin akan ada penurunan harga saham potensial dalam jangka pendek," katanya.


Kendati demikian, pada jangka yang lebih panjang, dia menilai perseroan akan mampu memenuhi permintaan konstruksi yang lebih besar, seiring dengan kuatnya permodalan setelah rights issue.


Michael Ramba dari BCA Sekuritas menambahkan emiten BUMN konstruksi lainnya, WSKT berkonsentrasi pada pembangunan jalan tol. Saat ini, WSKT menjadi perusahaan jalan tol terbesar kedua di Indonesia, dengan kepemilikan 14 ruas dengan total 729,2 kilometer.


Melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road, perseroan agresif memperluas bisnis jalan tol. Rencana pemerintah dalam menggenjot pembangunan jalan tol akan menguntungkan WSKT.


Pemerintah sejauh ini berkomitmen untuk merampungkan proyek tol di seluruh Indonesia, termasuk Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Sulawesi. Dia yakin, proyek jalan tol akan menjadi pendorong utama kinerja WKST hingga beberapa tahun ke depan.


Rapat antara Komisi VI DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Kamis (23/6) menyetujui usulan pemberian PMN kepada BUMN dalam Rancangan APBN Perubahan 2016.


Jumlah PMN yang disetujui oleh Komisi VI itu mencapai Rp44,38 triliun untuk 20 BUMN yang terdiri PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN non-tunai Rp16,12 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 Triliun

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Pajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 TriliunPajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 Triliun

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) ditargetkan mampu menyetor pajak sebesar Rp12,4 triliun di 2016. Deputi Usaha Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kontribusi pajak sebesar Rp12,4 triliun hanya berasal dari 26 BUMN yang di bawah kedeputiannya.selengkapnya

Tambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetTambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi Aset

Pemerintah menambah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13,6 triliun. Dana itu untuk membantu PLN mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Adapun dana PMN itu bersumber dari pengalihan pajak revaluasi aset perusahaan setrum pelat merah tersebut.selengkapnya

2017, Setoran BUMN Diperkirakan Rp205 Triliun2017, Setoran BUMN Diperkirakan Rp205 Triliun

Kementerian BUMN memperkirakan setoran BUMN berupa pajak dan dividen kepada pendapatan negara dapat mencapai Rp205 triliun pada 2017 atau meningkat Rp2 triliun dibandingkan dengan perkiraan Rp203 triliun pada 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih Luas

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

Kenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan PenerimaanKenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan Penerimaan

Pemerintah tetap optimistis kinerja anggaran hingga akhir tahun nanti tetap terjaga. Hal itu dikarenakan pergerakan harga komoditas yang terpantau naik serta kebijakan penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya secara sukarela akan turut mengerek kinerja penerimaan.selengkapnya

Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid II

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang membuka jendela ampunan kedua bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emas

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPN

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalan

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

ESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :