Dampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung Besar

Selasa 30 Ags 2016 11:58Administratordibaca 359 kaliSemua Kategori

bisnis 150

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun.

Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.


Proyeksi tersebut dituangkan dalam riset PT BCA Sekuritas yang dipublikasikan Jumat (26/8/2016). Laba bersih kontraktor pelat merah diproyeksi tumbuh 145% dari Rp2,87 triliun pada 2015 menjadi Rp7,07 triliun pada 2018.


Analis Michael Ramba mengatakan program amnesti pajak yang tengah digalangkan pemerintah, diproyeksi mendorong kinerja BUMN karya yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia.


Keempat BUMN karya itu a.l. PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kode saham masing-masing emiten tersebut yakni ADHI, PTPP, WSKT, dan WIKA.


Michael mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah kehilangan momentum dalam dua tahun terakhir. Tersendatnya pembangunan infrastruktur terjadi lantaran dana APBN yang terbatas, dan perlambatan ekonomi.


Setelah menjadi presiden, Joko Widodo berupaya untuk menggenjot sektor infrastruktur. Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), menjadi salah satu cara ekstrim Jokowi untuk menambah alokasi dana infrastruktur.


Upaya itu ternyata belum cukup. Presiden membesut langkah berikutnya, pengampunan pajak. Amnesti pajak tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang pendapatan, tetapi juga melonggarkan likuiditas dari dana repatriasi.


Dari Rp1.000 triliun dana repatriasi dana yang ditargetkan, pemerintah berencana mengalokasikan setidaknya Rp300 triliun untuk BUMN. Prioritas utama diberikan kepada BUMN konstruksi, melalui berbagai instrumen, termasuk obligasi.


"Ini akan membuat lebih banyak likuiditas bagi BUMN konstruksi untuk mengajukan tender proyek-proyek infrastruktur raksasa," kata dia.


Menurutnya, sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan kontrak baru 28% CAGR periode 2015-2018, lebih tinggi dari CAGR 2011-2015 sebesar 19%. Lonjakan pertumbuhan itu didorong oleh gencarnya pemerintah dalam menggenjot proyek infrastruktur dalam tiga tahun ke depan.


Dalam  rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah berencana mengalokasikan dana infrastruktur hingga Rp5.519 triliun. Rencana itu tentu membuka peluang besar bagi kontraktor BUMN untuk mengejar perolehan kontrak baru.


Saat bersamaan, Michael menilai lebih positif terhadap keputusan pemerintah yang meningkatkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2017 senilai Rp346,6 triliun. Anggaran itu memiliki porsi 17% dari total belanja pemerintah pada 2017.

Padahal, pada tahun ini, anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun atau 15% dari total belanja. Pencairan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada paruh pertama tahun ini, yakni 26,7% dari 15,5% year-on-year, juga menunjukkan proses tender yang lebih cepat.

"Seharusnya menguntungkan bagi perusahaan konstruksi BUMN," tuturnya.


Di sisi permodalan, kontraktor pelat merah dalam dua tahun terakhir, terus disuntik oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). WIKA dan PTPP tahun ini bakal menggelar rights issue Rp10,5 triliun setelah mendapatkan restu suntikan modal.


Tahun lalu, WSKT dan ADHI telah lebih dulu menggelar rights issue dengan raihan dana Rp8 triliun. Duit hasil rights issue tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga meningkatkan leverage perseroan.


Bila dihitung dengan perbandingan 1:2, WIKA dan PTPP bakal mampu meningkatkan tambahan pinjaman hingga Rp21,8 triliun untuk kebutuhan pendanaan proyek. Kedua emiten konstruksi itu diproyeksi mampu berlari kencang untuk mengejar proyek-proyek berskala raksasa.


BCA Sekuritas meyakini pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan. Persoalannya, kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah negara-negara Asean, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.


Berdasarkan peringkat logistic performance index (LPI), posisi Indonesia berada pada urutan 63, jauh di bawah Singapura (5), Malaysia (32), dan Thailand (45). Buruknya infrastruktur membuat biaya logistik di sejumlah daerah menjadi lebih tinggi.


Bila dirinci berdasarkan proyek pemerintah, empat emiten konstruksi BUMN bakal kelimpahan keuntungan. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol 1000 kilometer senilai Rp133 triliun berpotensi menguntungkan WSKT.


Kemudian, pembangunan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 35.000 Megawatt senilai Rp1.207 triliun diperkirakan akan menguntungkan WIKA dan PTPP.


Sementara, pembangunan 24 pelabuhan strategis senilai Rp243 triliun diproyeksi menguntungkan PTPP. Sedangkan, proyek kereta api cepat dan kereta ringan (light rapid transportation/LRT) senilai Rp109 triliun diproyeksi dikuasai oleh WIKA dan ADHI.


Terpisah, analis PT Daewoo Securities Indonesia Franky Rivan, menuturkan rencana penyuntikan modal bagi BUMN konstruksi diperkirakan bakal menguntungkan. Dari dana PMN senilai Rp40,3 triliun, sebanyak Rp10 triliun akan dialirkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Rp4 triliun ke WIKA.


Dengan basis modal yang lebih besar, Franky yakin rencana PLN untuk membangun pembangkit listrik bakal bermanfaat bagi WIKA, dengan kontribusi pendapatan 20% berasal dari pembangunan power plant.


Dia memerkirakan, laba PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON), sebagai anak usaha WIKA, telah digenggam. Setelah proyek kereta api cepat yang dikantongi WIKA tentu membutuhkan betonprecast dari WTON.


"Target kontrak baru WTON mencapai Rp4,3 triliun tahun ini, termasuk proyek kereta api cepat pada 2016 yang mencapai Rp50 miliar-Rp100 miliar," tuturnya.


WTON diperkirakan mengantongi Rp7 triliun kontrak baru dari keseluruhan proyek kereta api cepat. WTON diperkirakan akan mendapatkan suntikan modal setelah induknya, WIKA mengantongi dana rights issue.


WIKA akan mengantongi dana PMN Rp4 triliun dan ditambahkan Rp2,1 triliun serapan rights issue dari publik. Daewoo memerkirakan eksekusi rights issue senilai Rp2.797 per lembar saham atau lebih rendah dari harga saat ini Rp3.250 per saham.


"Kami yakin akan ada penurunan harga saham potensial dalam jangka pendek," katanya.


Kendati demikian, pada jangka yang lebih panjang, dia menilai perseroan akan mampu memenuhi permintaan konstruksi yang lebih besar, seiring dengan kuatnya permodalan setelah rights issue.


Michael Ramba dari BCA Sekuritas menambahkan emiten BUMN konstruksi lainnya, WSKT berkonsentrasi pada pembangunan jalan tol. Saat ini, WSKT menjadi perusahaan jalan tol terbesar kedua di Indonesia, dengan kepemilikan 14 ruas dengan total 729,2 kilometer.


Melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road, perseroan agresif memperluas bisnis jalan tol. Rencana pemerintah dalam menggenjot pembangunan jalan tol akan menguntungkan WSKT.


Pemerintah sejauh ini berkomitmen untuk merampungkan proyek tol di seluruh Indonesia, termasuk Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Sulawesi. Dia yakin, proyek jalan tol akan menjadi pendorong utama kinerja WKST hingga beberapa tahun ke depan.


Rapat antara Komisi VI DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Kamis (23/6) menyetujui usulan pemberian PMN kepada BUMN dalam Rancangan APBN Perubahan 2016.


Jumlah PMN yang disetujui oleh Komisi VI itu mencapai Rp44,38 triliun untuk 20 BUMN yang terdiri PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN non-tunai Rp16,12 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 Triliun

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Pajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 TriliunPajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 Triliun

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) ditargetkan mampu menyetor pajak sebesar Rp12,4 triliun di 2016. Deputi Usaha Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kontribusi pajak sebesar Rp12,4 triliun hanya berasal dari 26 BUMN yang di bawah kedeputiannya.selengkapnya

Tambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetTambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi Aset

Pemerintah menambah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13,6 triliun. Dana itu untuk membantu PLN mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Adapun dana PMN itu bersumber dari pengalihan pajak revaluasi aset perusahaan setrum pelat merah tersebut.selengkapnya

Amnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 TriliunAmnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :