Dampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung Besar

Selasa 30 Ags 2016 11:58Administratordibaca 1613 kaliSemua Kategori

bisnis 150

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun.

Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.


Proyeksi tersebut dituangkan dalam riset PT BCA Sekuritas yang dipublikasikan Jumat (26/8/2016). Laba bersih kontraktor pelat merah diproyeksi tumbuh 145% dari Rp2,87 triliun pada 2015 menjadi Rp7,07 triliun pada 2018.


Analis Michael Ramba mengatakan program amnesti pajak yang tengah digalangkan pemerintah, diproyeksi mendorong kinerja BUMN karya yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia.


Keempat BUMN karya itu a.l. PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kode saham masing-masing emiten tersebut yakni ADHI, PTPP, WSKT, dan WIKA.


Michael mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah kehilangan momentum dalam dua tahun terakhir. Tersendatnya pembangunan infrastruktur terjadi lantaran dana APBN yang terbatas, dan perlambatan ekonomi.


Setelah menjadi presiden, Joko Widodo berupaya untuk menggenjot sektor infrastruktur. Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), menjadi salah satu cara ekstrim Jokowi untuk menambah alokasi dana infrastruktur.


Upaya itu ternyata belum cukup. Presiden membesut langkah berikutnya, pengampunan pajak. Amnesti pajak tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang pendapatan, tetapi juga melonggarkan likuiditas dari dana repatriasi.


Dari Rp1.000 triliun dana repatriasi dana yang ditargetkan, pemerintah berencana mengalokasikan setidaknya Rp300 triliun untuk BUMN. Prioritas utama diberikan kepada BUMN konstruksi, melalui berbagai instrumen, termasuk obligasi.


"Ini akan membuat lebih banyak likuiditas bagi BUMN konstruksi untuk mengajukan tender proyek-proyek infrastruktur raksasa," kata dia.


Menurutnya, sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan kontrak baru 28% CAGR periode 2015-2018, lebih tinggi dari CAGR 2011-2015 sebesar 19%. Lonjakan pertumbuhan itu didorong oleh gencarnya pemerintah dalam menggenjot proyek infrastruktur dalam tiga tahun ke depan.


Dalam  rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah berencana mengalokasikan dana infrastruktur hingga Rp5.519 triliun. Rencana itu tentu membuka peluang besar bagi kontraktor BUMN untuk mengejar perolehan kontrak baru.


Saat bersamaan, Michael menilai lebih positif terhadap keputusan pemerintah yang meningkatkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2017 senilai Rp346,6 triliun. Anggaran itu memiliki porsi 17% dari total belanja pemerintah pada 2017.

Padahal, pada tahun ini, anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun atau 15% dari total belanja. Pencairan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada paruh pertama tahun ini, yakni 26,7% dari 15,5% year-on-year, juga menunjukkan proses tender yang lebih cepat.

"Seharusnya menguntungkan bagi perusahaan konstruksi BUMN," tuturnya.


Di sisi permodalan, kontraktor pelat merah dalam dua tahun terakhir, terus disuntik oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). WIKA dan PTPP tahun ini bakal menggelar rights issue Rp10,5 triliun setelah mendapatkan restu suntikan modal.


Tahun lalu, WSKT dan ADHI telah lebih dulu menggelar rights issue dengan raihan dana Rp8 triliun. Duit hasil rights issue tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga meningkatkan leverage perseroan.


Bila dihitung dengan perbandingan 1:2, WIKA dan PTPP bakal mampu meningkatkan tambahan pinjaman hingga Rp21,8 triliun untuk kebutuhan pendanaan proyek. Kedua emiten konstruksi itu diproyeksi mampu berlari kencang untuk mengejar proyek-proyek berskala raksasa.


BCA Sekuritas meyakini pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan. Persoalannya, kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah negara-negara Asean, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.


Berdasarkan peringkat logistic performance index (LPI), posisi Indonesia berada pada urutan 63, jauh di bawah Singapura (5), Malaysia (32), dan Thailand (45). Buruknya infrastruktur membuat biaya logistik di sejumlah daerah menjadi lebih tinggi.


Bila dirinci berdasarkan proyek pemerintah, empat emiten konstruksi BUMN bakal kelimpahan keuntungan. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol 1000 kilometer senilai Rp133 triliun berpotensi menguntungkan WSKT.


Kemudian, pembangunan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 35.000 Megawatt senilai Rp1.207 triliun diperkirakan akan menguntungkan WIKA dan PTPP.


Sementara, pembangunan 24 pelabuhan strategis senilai Rp243 triliun diproyeksi menguntungkan PTPP. Sedangkan, proyek kereta api cepat dan kereta ringan (light rapid transportation/LRT) senilai Rp109 triliun diproyeksi dikuasai oleh WIKA dan ADHI.


Terpisah, analis PT Daewoo Securities Indonesia Franky Rivan, menuturkan rencana penyuntikan modal bagi BUMN konstruksi diperkirakan bakal menguntungkan. Dari dana PMN senilai Rp40,3 triliun, sebanyak Rp10 triliun akan dialirkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Rp4 triliun ke WIKA.


Dengan basis modal yang lebih besar, Franky yakin rencana PLN untuk membangun pembangkit listrik bakal bermanfaat bagi WIKA, dengan kontribusi pendapatan 20% berasal dari pembangunan power plant.


Dia memerkirakan, laba PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON), sebagai anak usaha WIKA, telah digenggam. Setelah proyek kereta api cepat yang dikantongi WIKA tentu membutuhkan betonprecast dari WTON.


"Target kontrak baru WTON mencapai Rp4,3 triliun tahun ini, termasuk proyek kereta api cepat pada 2016 yang mencapai Rp50 miliar-Rp100 miliar," tuturnya.


WTON diperkirakan mengantongi Rp7 triliun kontrak baru dari keseluruhan proyek kereta api cepat. WTON diperkirakan akan mendapatkan suntikan modal setelah induknya, WIKA mengantongi dana rights issue.


WIKA akan mengantongi dana PMN Rp4 triliun dan ditambahkan Rp2,1 triliun serapan rights issue dari publik. Daewoo memerkirakan eksekusi rights issue senilai Rp2.797 per lembar saham atau lebih rendah dari harga saat ini Rp3.250 per saham.


"Kami yakin akan ada penurunan harga saham potensial dalam jangka pendek," katanya.


Kendati demikian, pada jangka yang lebih panjang, dia menilai perseroan akan mampu memenuhi permintaan konstruksi yang lebih besar, seiring dengan kuatnya permodalan setelah rights issue.


Michael Ramba dari BCA Sekuritas menambahkan emiten BUMN konstruksi lainnya, WSKT berkonsentrasi pada pembangunan jalan tol. Saat ini, WSKT menjadi perusahaan jalan tol terbesar kedua di Indonesia, dengan kepemilikan 14 ruas dengan total 729,2 kilometer.


Melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road, perseroan agresif memperluas bisnis jalan tol. Rencana pemerintah dalam menggenjot pembangunan jalan tol akan menguntungkan WSKT.


Pemerintah sejauh ini berkomitmen untuk merampungkan proyek tol di seluruh Indonesia, termasuk Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Sulawesi. Dia yakin, proyek jalan tol akan menjadi pendorong utama kinerja WKST hingga beberapa tahun ke depan.


Rapat antara Komisi VI DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Kamis (23/6) menyetujui usulan pemberian PMN kepada BUMN dalam Rancangan APBN Perubahan 2016.


Jumlah PMN yang disetujui oleh Komisi VI itu mencapai Rp44,38 triliun untuk 20 BUMN yang terdiri PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN non-tunai Rp16,12 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 Triliun

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Amnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 TriliunAmnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Pajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 TriliunPajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 Triliun

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) ditargetkan mampu menyetor pajak sebesar Rp12,4 triliun di 2016. Deputi Usaha Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kontribusi pajak sebesar Rp12,4 triliun hanya berasal dari 26 BUMN yang di bawah kedeputiannya.selengkapnya

2017, Setoran BUMN Diperkirakan Rp205 Triliun2017, Setoran BUMN Diperkirakan Rp205 Triliun

Kementerian BUMN memperkirakan setoran BUMN berupa pajak dan dividen kepada pendapatan negara dapat mencapai Rp205 triliun pada 2017 atau meningkat Rp2 triliun dibandingkan dengan perkiraan Rp203 triliun pada 2016.selengkapnya

Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakAgar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib Pajak

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :