Daftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky Welirang

Jumat 30 Sep 2016 21:25Administratordibaca 504 kaliSemua Kategori

okezone 340

Siang ini dua bos Indofood Anthoni Salim dan Franky Welirang dijadwalkan mengambil Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Namun sayangnya Anthony berhalangan hadir.

Kedua Bos Indofood ini diketahui telah mendaftar program tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Sudirman, Jakarta Pusat. Franky mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat untuk mengambil surat kerterangan pengampunan pajak.


Franky mengatakan, Anthony Salim berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas. Untuk itu, pihaknya diberikan surat kuasa mewakili Anthony.

"Beliau (Anthony) tugas, jadi saya diberikan untuk mewakili beliau," kata Franky, Jumat (30/9/2016).


"Saya kira kami dalam hal ini mewakili Pak Anthony Salim maupun pribadi dan tentunya perusahaan-perusahaannya yang telah berpartisipasi dalam tax amnesty ini," tambahnya.


Selain Franky Weliriang, Ustadz Yusuf Mansyur juga ikut mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty. Keduanya berkesempatan bertemu Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 30 September 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Yusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax AmnestyYusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax Amnesty

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang alias Franky Welirang dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keduanya merasa lega sudah berpartisipasi memanfaatkan kesempatan dari pemerintah.selengkapnya

Keluarga Salim Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Capai Rp 3.405 TKeluarga Salim Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Capai Rp 3.405 T

Penerus bisnis Grup Salim, Anthoni Salim menambah jajaran nama konglomerat Tanah Air yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keikutsertaan putra Liem Sioe Liong yang menjabat bos Grup Indofood tersebut menjadi gong penutup yang turut mengerek perolehan tax amnesty periode pertama.selengkapnya

Emil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak RendahEmil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak Rendah

Ekonom senior Emil Salim mengatakan kebijakan amnesti pajak yang sedang diberlakukan oleh pemerintah sampai 31 Maret 2017 memiliki tingkat kegagalan yang rendah dalam memenuhi tujuannya meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan berbagai program yang telah direncanakan.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Bos Indofood Paparkan Keruwetan Pengusaha Ikuti Tax AmnestyBos Indofood Paparkan Keruwetan Pengusaha Ikuti Tax Amnesty

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, biasa disapa Franky Welirang, mengatakan para pengusaha mendukung kebijakan pengampunan pajak. Namun dia mengungkapkan masih ada masalah teknis yang cukup menghambat dalam mengikutinya.selengkapnya

KPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniKPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang Ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK. Pihaknya akan segera memberikan keterangan resmi kepada awak media usai melakukan gelar perkara.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :