Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan, penerapan cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik. Hal ini sudah terbukti efektif saat berlaku pada rokok.
Safri mengatakan, rencana penerapan cukai plastik masih terus didiskusikan di antar kementerian. Dalam pembahasan itu, cukai yang biasanya dibayar pada akhir masa produksi, akan diaplikasikan pada tahapan awal. "Tapi, angkanya belum keluar. Ini masih dalam pembahasan," ujarnya ketika ditemui dalam acara diskusi Big Ideas Speaker Series: Sampah Plastik Laut di Jakarta, Selasa (27/11).
Penerapan cukai plastik mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah konsumen plastik. Sebab, berkaca dari cukai rokok, semakin tinggi nilainya, belum mampu mengurangi jumlah perokok.
Akan tetapi, Safri menambahkan, penerapan cukai plastik merupakan salah satu solusi untuk mengontrol tingkat produksi plastik. Di samping itu, cukai juga untuk menjaga kualitas plastik yang selama ini belum diperhatikan oleh industri.
"Untuk poin terakhir, Kemenperin (Kementerian Perindustrian) menjadi pihak yang paling terlibat sebagai pengawas," ucapnya.
Dalam pembahasan cukai plastik, Safri mengatakan, Kementerian Keuangan menjadi pimpinan diskusi. Turut terlibat di dalamnya adalah Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.
Safri mengakui, berbagai tantangan muncul dalam menentukan akhir pembahasan cukai plastik. Di antaranya dari Kemenperin yang akan mempertahankan konstituen-nya. Semakin mahal cukai, maka otomatis margin industri akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan berdampak pada bisnis terkait.
Tapi, Safri menjelaskan, pemerintah akan tetap melakukan kontrol terhadap plastik. Menurutnya, pemerintah juga akan menyediakan solusi terhadap kemungkinan yang muncul seperti munculnya plastik tanpa cukai atau ilegal. "Kami akan bicarakan ini lebih lanjut dalam forum," tuturnya.
Selain penerapan cukai, pemerintah juga berupaya mendorong industri untuk melaksanakan Extended Producer Responsibility (EPR) atau perluasan tanggung jawab produsen. Pada 2025, industri harus melakukan 100 persen EPR. Apabila tidak melaksanakannya, mereka akan diberi sanksi berupa membayar penalti.
Safri menilai, dengan penegasan EPR, permasalahan sampah plastik dapat teratasi. Sebab, tiap perusahaan bertanggung jawab atas produk plastik yang mereka produksi.
"Misalkan, saya produksi 100 juta ton produk dari plastik per hari, saya juga harus tarik dengan total segitu tiap harinya," ucapnya.
Solusi berikutnya adalah menghentikan impor plastik. Safri mengatakan, dengan tidak impor, diharapkan produsen plastik dapat mendaur ulang dari plastik yang sudah ada.
Rencana penerapan cukai plastik ditolak tegas oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Budi Susanto Sadiman. Menurutnya, kebijakan ini tidak ada urgensinya. "Selain itu, plastik memiliki manfaat, kenapa justru dimasukkan dalam daftar cukai yang diisi dengan barang-barang seperti tembakau dan minuman keras," ujarnya ketika dihubungi Republika.
Budi juga mengatakan, cukai plastik bukanlah solusi mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Sebab, permasalahan ini bukan dari plastik melainkan sikap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak ada manajemen sampah secara tepat dari pemerintah.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 28 November 2018)
Foto : Republika
Inaplas : Implementasi cukai plastik akan turunkan investasi di industri plastikRencana pemerintah untuk mengenakan cukai plastik terus menuai kritik dari berbagai pihak. Kali ini, Asosiasi Industri Petrokimia Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pengenaan cukai kantong plastik.selengkapnya
Cukai plastik bakal picu impor plastik yang tinggiSekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan bahwa keberadaan cukai plastik yang memberatkan industri dalam negeri bakal memicu pertumbuhan impor plastik di Indonesia.selengkapnya
Rencana Penerapan Cukai Plastik Dibahas Antar KementerianPemerintah akan mengenakan cukai pada kantong plastik untuk mengendalikan peredarannya. Rencana tersebut mulai dibahas antar kementerian. Nantinya cukai kantong plastik akan memiliki hukum Peraturan Pemerintah (PP).selengkapnya
Industri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriPelaku industri plastik mengaku siap dilibatkan dalam memecahkan masalah pengelolaan sampah. Namun jika cara mengelola bagian dari motif munculnya cukai plastik, hal tersebut dinilai tidak pro industri.selengkapnya
CITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatPemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya
Ada cukai plastik kresek, Panca Budi (PBID) andalkan plastik food gradePemerintah lewat Menteri Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kresek sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar untuk tahap awal. Usulan ini berpotensi menambah kas negara dari cukai kantong plastik sebesar Rp 1,61 triliun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
