Citibank Andalkan Jaringan Luas Serap Dana Repatriasi

Rabu 20 Jul 2016 09:21Administratordibaca 135 kaliSemua Kategori

okezone 017

Citi Indonesia (Citibank, N.A) menyatakan siap menjadi bank persepsi amnesti pajak, dan akan mengandalkan jaringan kantor yang luas di luar negeri untuk menerima dana repatriasi milik wajib pajak.

"Citi punya jaringan di lebih dari 100 negara, kita siap memberikan nilai tambah dalam proses masuknya dana repatriasi," kata Direktur Utama Citi Indonesia, Batara Sianturi, di Jakarta, Selasa.


Batara mengatakan pihaknya telah menandatangani kesepakatan menjadi satu dari 18 bank persepsi pada Senin kemarin (17/7) di Kantor Kementerian Keuangan.


Batara mengapresiasi pemerintah yang telah menunjuk Citi sebagai salah satu bank persepsi. Dia mengatakan, Citi sedang menyiapkan produk-produk keuangan untuk mengelola dana repatriasi tersebut.


Namun, Batara enggan berspekulasi berapa dana repatriasi yang dapat diserap lembaga keuangan yang berbasis di New York, AS itu. Sementara Kementerian Keuangan menaksir Rp1.000 triliun dana akan masuk ke Indonesia dan akan ditampung oleh lembaga keuangan yang telah ditetapkan pemerintah.


"Kami tidak dapat berspekulasi mengenai perkiraan dana yang dapat diserap. Yang pasti kami siap mengelola dana repatriasi," ujarnya.


Batara menjelaskan, sebelum pelaksanaan amnesti pajak, Citi sudah berpengalaman menjadi bank persepsi yang ditunjuk pemerintah.


Bank persepsi yang dimaksud Batara adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yakni Menteri Keuangan, untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.


"Citi adalah salah satu dari 10 Bank Persepsi terbesar dari sisi volume," ujarnya.


Selama ini, Citi memiliki infrastruktur "Citi E-TAX" untuk mengelola pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya. Pada 2015, Citi memproses pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya untuk wajib pajak perusahaan maupun individu hingga mencapai Rp60 triliun.

Citi merupakan satu dari empat kantor cabang bank asing (KCBA) yang sudah menyatakan kesediaan menjadi bank persepsi amnesti pajak. Selain Citi, terdapat DBS Indonesia, Standard Chartered, dan Deustche Bank AG.


Sebenarnya, pemerintah juga mengajukan Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC). Namun, menurut pernyataan Kemenkeu, HSBC belum memastikan kesediaan hingga Senin kemarin.


Bank persepsi dipilih pemerintah dengan kriteria merupakan bank yang masuk dalam kategori umum kelompok usaha (BUKU) empat dan BUKU tiga.


Bank persepsi juga harus memiliki bisnis penitipan dengan pengelolaan dana (trust), memiliki surat persetujuan bank sebagai kustodian (memiliki kewenangan menyimpan aset) dari OJK, atau menjadi administrator rekening dana nasabah.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 19 Juli 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Peserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiPeserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank Persepsi

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

BSM Tandatangani Kesediaan Sebagai Bank PersepsiBSM Tandatangani Kesediaan Sebagai Bank Persepsi

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menandatangani dokumen kesediaan sebagai bank persepsi berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Bank Persepsi Sudah Disiapkan untuk Tax AmnestyBank Persepsi Sudah Disiapkan untuk Tax Amnesty

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan akan mendorong pembangunan di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan berbagai proyek hingga ratusan triliun untuk dimasuki dana repatriasi hasil dari kebijakan tax amnesty.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :