Cerita Sri Mulyani Soal Sulitnya Kejar Setoran Pajak

Sabtu 6 Ags 2016 13:28Administratordibaca 207 kaliSemua Kategori

liputan6 134

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggambarkan situasi perekonomian saat ini sehingga berdampak pada seretnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dialami seluruh dunia.

Dalam acara Seminar Nasional Tax Amnesty bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sri Mulyani menerangkan, sekarang ini banyak negara berkembang berupaya keras membentengi diri dari imbas krisis di Amerika Serikat (AS) dan berlanjut ke Eropa.


Caranya dengan menurunkan tingkat suku bunga, meningkatkan peredaran uang sehingga terjadi peningkatan defisit anggaran untuk menetralisir dampak krisis ekonomi periode 2008-2009. Sayangnya, zona Uni Eropa masih sibuk dengan krisis yang melanda kawasannya.


"Ekonomi dunia tahun ini mungkin agak pulih, tapi Eropa masih konsolidasi karena masih di level dasar. Banyak negara berkembang relatif bisa bertahan setelah krisis, tapi punya kesulitan atau keterbatasan dari sisi makro fiskal," jelas Sri Mulyani.


Dia mencontohkan, Rusia, Turki, Brazil, Meksiko, dan China mencatatkan pelebaran defisit anggaran, kebijakan fiskal mentok dan permasalahan lainnya sehingga mendorong negara berkembang mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Faktanya, tambah dia, China sebagai pasar atau negara tujuan ekspor utama dari sejumlah negara mengalami pelemahan ekonomi signifikan. Setelah 30 tahun menorehkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang melesat, China kini mengubah strategi pertumbuhan ekonomi untuk bertahan.

"Demografi penduduk China semakin menua, jumlah anak turun karena warganya tidak mau punya anak lagi atau cukup satu orang. Permintaan ekspor China ke seluruh dunia, termasuk Indonesia turun," dia mengatakan.


Kondisi pelemahan ekonomi China, diperkirakan Sri Mulyani akan berlangsung dalam jangka menengah, bukan lagi jangka pendek. Dampaknya, sambung dia, harga-harga komoditas rendah di pasar internasional dan mengganggu kinerja ekspor negara ini.


Akibat harga tambang, mineral, migas yang drop, tambah Sri Mulyani, pengusaha banting stir ke sektor perdagangan, perikanan, dan lainnya. Beruntung, ekonomi Indonesia masih bertumbuh positif saat ekonomi global turun.


"Tapi ekspor impor dan perdagangan masih negatif. Kalau terkontraksi, berarti ada perusahaan yang tutup, tidak menghasilkan atau produksinya turun," ujarnya.


Gambaran buruk situasi perekonomian dunia saat ini, diakui Sri Mulyani merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. "Mau punya Dirjen Pajak paling hebat, kerja 24 jam selama 7 hari pun bakal sulit karena sumber pajak turun," ucapnya.


Atas situasi tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah sulit mengejar pajak dari Wajib Pajak baik perorangan maupun badan usaha karena kekhawatiran ekonomi semakin menyusut.


"Kita tidak mau seperti itu. Kita mau ekonomi kita makin membesar. Makanya kita jalankan tax amnesty untuk mengumpulkan pajak saat ekonomi lemah, karena pemerintah jadi mesin pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Janjikan Reformasi di Sektor Pajak untuk Dorong Pertumbuhan EkonomiSri Mulyani Janjikan Reformasi di Sektor Pajak untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai reformasi perpajakan menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan, agar mendapatkan data akurat terkait penerimaan negara dari sektor pajak.selengkapnya

RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan meski Indonesia masuk dalam 20 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (tax ratio) RI masih sama dengan ‎negara-negara di kawasan Afrika.selengkapnya

Tanpa Tax Amnesty, Indonesia Sulit Ungguli Ekonomi ChinaTanpa Tax Amnesty, Indonesia Sulit Ungguli Ekonomi China

Program pengampunan pajak diyakini akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Sri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomiSri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa mengelola utang negara secara hati-hati. Bahkan, utang Indonesia mampu meningkatkan perekonomian sehingga menghasilkan kegiatan produktif.selengkapnya

Sri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakSri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sri Mulyani sendiri datang secara mendadak dan di luar agenda Menko Darmin Nasution dan kedatangannya tanpa diketahui awak media.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal IniSri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal Ini

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memiliki tantangan terbesar untuk mengumpulkan penerimaan pajak di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini. Sementara hampir 90 persen pendapatan negara mengandalkan setoran pajak dari kalangan pengusaha.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :