Cegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi Valas

Selasa 26 Apr 2016 21:05Administratordibaca 515 kaliSemua Kategori

katadata 004

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.

Menurut Darmin, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa alternatif instrumen penampung dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Selain deposito di bank, dana ratusan triliun rupiah itu bisa juga ditempatkan di surat utang negara (SUN) atau obligasi valas. “Supaya tidak usah uangnya masuk ditukar dulu ke rupiah. Nanti malah dampaknya menjadi banyak lagi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/4).


Selain beberapa opsi tersebut, Darmin menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan instrumen penampung lain dana tax amnesty tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat lebih besar.  Misalnya, menyediakan obligasi infrastruktur atau menawarkan investasi di bidang-bidang industri tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah.

Namun, Darmin enggan berkomentar lebih jauh mengenai kebijakan pengampunan pajak tersebut, termasuk potensi perolehan dananya. “Saya baru bilang nilainya kalau undang-undangnya telah selesai,” katanya.


Seperti diketahui, Komisi Keuangan (XI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. Harapannya, pembahasan beleid itu rampung bulan ini sehingga pemerintah bisa segera memberlakukannya. Dengan begitu, menopang target penerimaan pajak tahun ini.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (25/4) lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, kajian BI memperkirakan jumlah repatriasi dana hasil pengampunan pajak bisa mencapai Rp 560 triliun. Sedangkan tambahan penerimaan pajak dari penerapan kebijakan tersebut sekitar Rp 45,7 triliun.


Jadi, dia menilai masuknya aliran modal (capital inflow) dalam jumlah besar, seperti repatriasi dana tax amnesty, di tengah masih terbatasnya instrumen keuangan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi di dalam negeri. Apalagi, masih ada aliran masuk dana investor asing belakangan ini seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini tentu berpotensi memberi tekanan pada pengelolaan makro ekonomi. Keterbatasan instrumen investasi juga bakal menaikkan harga aset-aset di pasar keuangan.


Di pasar surat utang, permintaan Surat Berharga Negara (SBN) akan meningkat. Padahal, persediaan SBN saat ini hanya Rp 288 triliun. Selain itu, banjir dana di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga bisa menurunkan suku bunga.


Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI akan fokus pada dua kebijakan. Pertama, pelaksanaan tax amnesty harus konsisten dengan mendorong dana repatriasi ke instrumen investasi  jangka panjang. Tujuannya agar tidak membebani makroekonomi jangka pendek. “Instrumen yang ada akan kami bicarakan lebih rinci,” kata Agus.


Kedua, memanfaatkan dana repatriasi untuk pendalaman sektor keuangan dan pembiayaan pembangunan. Yakni dengan mengembangkan instrumen keuangan jangka panjang. Dalam hal ini, perlu ada sinergi yang optimal antara pemerintah dengan sektor keuangan.


Selain itu, penempatannya tidak bersamaan di masing-masing instrumen. Ia mencontohkan, ditaruh di deposito selama tiga tahun. Lalu, dimasukkan ke SBN dan saham untuk jangka waktu yang sama. "Jangan majority profile-nya secara bersamaan. Kalau sama-sama tiga tahun, nanti di akhirnya bisa terjadi tekanan dana keluar (capital outflow)," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Haddad juga mengusulkan agar repatriasi dilakukan bertahap. Selain itu, dia berpendapat bahwa dana repatriasi semestinya juga bisa masuk ke modal perusahaan. Dari sisi perbankan, dapat dibuatkan surat berharga khusus proyek infrastruktur. "Modal harus diperkuat karena sejalan dengan keinginan meningkatkan modal dan batas minimum modal," ujar dia.

Dalam perubahan terakhir draf RUU Pengampunan Pajak yang diterimaKatadata, Bab V menyatakan pengalihan harta tax amnesty harus melalui bank persepsi sebelum 31 Desember 2016. Dana itu kemudian wajib diinvestasikan dalam waktu minimal tiga tahun pada Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.


Pengalihan dana tersebut ke instrumen investasi lain hanya dapat dilakukan pada tahun kedua atau ketiga. Ada empat alternatif instrumen yang tersedia. Pertama, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Kedua, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha.


Ketiga, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Keempat, investasi di sektor properti.

Sumber : katadata.co.id (Jakarta, 26 April 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Instrumen Investasi Penampung Dana Repatriasi Tax AmnestyIni Instrumen Investasi Penampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah sudah siap mengantisipasi besarnya dana repatriasi setelah kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty resmi berjalan. Segala bentuk instrumen pun sudah disiapkan sebagai wadah penampungan dana repatriasi yang besarannya bisa ribuan triliun ini.selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Darmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang DisiapkanDarmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang Disiapkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan instrumen untuk menerima repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak sedang disiapkan agar dana tersebut memiliki nilai lebih untuk mendorong perekonomian. "Instrumennya perlu disediakan, kalau mengikuti tax amnesty, ada uang yang dibawa masuk dan bisa ditaruh di bank deposito. Tapi sebaiknya, pemerintah menyiapkan beberapaselengkapnya

Ini Lima Instrumen OJK Penampung Dana RepatriasiIni Lima Instrumen OJK Penampung Dana Repatriasi

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus mempersiapkan instrumen penampung dana hasil repatriasi dari para peserta program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Persiapan ini, sebagai bentuk antisipasi banjirnya likuiditas dari dana repatriasi tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :