Pemerintah terus melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bali menjadi salah satu daerah yang menjadi target sosialisasi. Kantor Pajak Badung Selatan memiliki banyak cara untuk melakukan sosialisasi program tax amnesty.
Kepala Kantor Pajak Badung Selatan Widi Widodo menuturkan, terdapat 60 ribu Wajib Pajak (WP) di wilayah Badung Selatan. Dari jumlah tersebut yang menjadi target bidikan program tax amnesty adalah separuhnya. "Dari jumlah itu, target riil 30 ribu WP. Dari jumlah itu sudah ada 8 WP yang tebus pajak senilai Rp 800 juta," kata Widi kepada Liputan6.com seperti ditulis Kamis (4/8/2016).
Antusiasme warga Bali dengan program tax amnesty cukup tinggi. Dari target 125 peserta sosialisasi, seluruhnya hadir. Oleh sebab itu Widi optimistis potensi pendapatan negara di wilayah Kantor Pajak Badung Selatan akan tercapai.
Ia menjelaskan, kawasan Badung Selatan memiliki karakteristik wajib pajak berbeda dengan daerah lain. "Kalau daerah lain wajib pajak lebih banyak pegawai, di wilayah kami wajib pajak enterprenuer. Karakteristiknya unik," ucapnya.
Wilayah kerja Kantor Pajak Badung Selatan meliputi Seminyak, Legian, Kuta, Benoa, Tanjung Benoa, Pecatu dan sejumlah kawasan yang menjadi jantung pariwisata Bali. Untuk itu, Widi mengaku optimistis mencapai realisasi target yang dibebankan kepada KKP Badung Selatan yang mencapai Rp 1,136 triliun.
"Sampai saat ini sudah mencapai 37 persen. Sebetulnya tujuh bulan kerja jika dilihat dari angka normal maka mestinya sudah mencapai 50 persen. Ini di bawah target," katanya.
Untuk terus menggenjot kesadaran WP, Widi mengaku menerapkan sistem jemput bola. "Kami juga pasang banner di bandara, kami punya orang untuk sosialisasi ke banjar-banjar. Kami masuk ke bank-bank seperti Bank Mandiri, BNI dan Permata. Kami bagikan selebaran di keramaian. Cara itu kami tempuh, sejauh ini efektif. Harapan kami program ini harus sukses," tutur Widi.
Tak hanya itu, Widi juga mengaku pihaknya membuka counter-counter di pusat perbelanjaan. Di Bandara Ngurah Rai ia menempatkan delapan pegawainya yang bekerja 24 jam secara bergantian. "Saya sedang menjajaki klub hobi seperti motor, mobil atau sepeda dan komunitas lainnya," katanya.
Menurut dia, ada banyak keuntungan yang didapat dari program tax amnesty yang digagas pemerintah. Jika tarif pribadi perorangan sebesar 30 persen, maka dengan tax amnesty ini hanya cukup membayar 2 persen saja. "Jauh sekali diskonnya. Kondisi normal dengan tax amnesty berbeda," ujar dia.
Soal pelaksanaan program tax amnesty sendiri, Widi menjamin kerahasiaan nama wajib pajak. Menurut dia, mekanisme tax amnesty mirip dengan teknis pengampunan dosa di gereja, di mana nama jamaat betul-betul dirahasiakan.
"Konsepnya seperti pengampunan dosa di gereja. Antara pastor dan yang meminta pengampunan ada sekat. WP yang mau masuk tax amnesty hanya orang yang pertama saja yang tahu. Nanti namanya di barcode. Jadi betul-betul dijaga kerahasiaannya. Data mereka dikirim ke pusat pengelolaan data di Makassar, tidak bisa diakses siapapun," ucap Widi.
Sementara soal target realisasi dana repatriasi Widi mengaku institusinya tak memiliki hal target tersebut. "Tidak ada. Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang punya uang di luar negeri. Kalau target pemerintah itu kan Rp11 ribu triliun dana di luar yang bisa direpatriasi, itu data dari Kementerian Keuangan," tutur dia.
Sumber : liputan6.com (Jakarta,4 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com
Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKetua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya
Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalSejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya
Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyProgram pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya
Realisasi Pajak Daerah Jateng Selatan Hanya 86,8 PersenKondisi ekonomi yang melemah sepanjang 2020 berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor pajak. Termasuk pendapatan pajak daerah di wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II.selengkapnya
Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya
Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiKementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
