Cara Jitu Kantor Pajak Badung Selatan Sosialisasikan Tax Amnesty

Jumat 5 Ags 2016 09:34Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

liputan6 020

Pemerintah terus melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bali menjadi salah satu daerah yang menjadi target sosialisasi. Kantor Pajak Badung Selatan memiliki banyak cara untuk melakukan sosialisasi program tax amnesty.

Kepala Kantor Pajak Badung Selatan Widi Widodo menuturkan, terdapat 60 ribu Wajib Pajak (WP) di wilayah Badung Selatan. Dari jumlah tersebut yang menjadi target bidikan program tax amnesty adalah separuhnya. "Dari jumlah itu, target riil 30 ribu WP. Dari jumlah itu sudah ada 8 WP yang tebus pajak senilai Rp 800 juta," kata Widi kepada Liputan6.com seperti ditulis Kamis (4/8/2016). 


Antusiasme warga Bali dengan program tax amnesty cukup tinggi. Dari target 125 peserta sosialisasi, seluruhnya hadir. Oleh sebab itu Widi optimistis potensi pendapatan negara di wilayah Kantor Pajak Badung Selatan akan tercapai.


Ia menjelaskan, kawasan Badung Selatan memiliki karakteristik wajib pajak berbeda dengan daerah lain. "Kalau daerah lain wajib pajak lebih banyak pegawai, di wilayah kami wajib pajak enterprenuer. Karakteristiknya unik," ucapnya.‎


Wilayah kerja Kantor Pajak Badung Selatan meliputi Seminyak, Legian, Kuta, Benoa, Tanjung Benoa, Pecatu dan sejumlah kawasan yang menjadi jantung pariwisata Bali. Untuk itu, Widi mengaku optimistis mencapai realisasi target yang dibebankan kepada KKP Badung Selatan yang mencapai Rp 1,136 triliun.

"Sampai saat ini sudah mencapai 37 persen. Sebetulnya tujuh bulan kerja jika dilihat dari angka normal maka mestinya sudah mencapai 50 persen. Ini di bawah target," katanya.


U‎ntuk terus menggenjot kesadaran WP, Widi mengaku menerapkan sistem jemput bola. "Kami juga pasang banner di bandara, kami punya orang untuk sosialisasi ke banjar-banjar. Kami masuk ke bank-bank seperti ‎Bank Mandiri, BNI dan Permata. Kami bagikan selebaran di keramaian. Cara itu kami tempuh, sejauh ini efektif. ‎Harapan kami program ini harus sukses," tutur Widi.


Tak hanya itu, Widi juga mengaku pihaknya membuka counter-counter di pusat perbelanjaan. Di Bandara Ngurah Rai ia menempatkan delapan pegawainya yang bekerja 24 jam secara bergantian. "‎Saya sedang menjajaki klub hobi seperti motor, mobil atau sepeda dan komunitas lainnya," katanya.


Menurut dia, ada banyak keuntungan yang didapat dari program tax amnesty yang digagas pemerintah. Jika tarif pribadi perorangan sebesar 30 persen, maka dengan tax amnesty ini hanya cukup membayar 2 persen saja. "Jauh sekali diskonnya. Kondisi normal dengan tax amnesty berbeda," ujar dia.

Soal pelaksanaan program tax amnesty sendiri, Widi menjamin kerahasiaan nama wajib pajak. Menurut dia, mekanisme tax amnesty mirip dengan teknis pengampunan dosa di gereja, di mana nama jamaat betul-betul dirahasiakan.‎


"Konsepnya seperti pengampunan dosa di gereja. Antara pastor dan yang meminta pengampunan ada sekat. WP yang mau masuk tax amnesty hanya orang yang pertama saja yang tahu. Nanti namanya di barcode. Jadi betul-betul dijaga kerahasiaannya. Data mereka dikirim ke pusat pengelolaan data di Makassar, tidak bisa diakses siapapun," ucap Widi.


Sementara soal target realisasi dana repatriasi Widi mengaku institusinya tak memiliki hal target tersebut. ‎"Tidak ada. Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang punya uang di luar negeri. ‎Kalau target pemerintah itu kan Rp11 ribu triliun dana di luar yang bisa direpatriasi, itu data dari Kementerian Keuangan," tutur dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta,4 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax Amnesty

Ketua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :