Bupati Dedi Minta Sebagian Pajak PPh dan PPN Disisihkan untuk Zakat

Selasa 14 Jun 2016 13:32Administratordibaca 578 kaliSemua Kategori

republika 060

Pemkab Purwakarta, mengeluarkan surat imbauan supaya wajib pajak menyerahkan sebagian pajaknya ke badan amil zakat (BAZ) atau yayasan pengelola zakat yang diakui pemerintah. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisasi angka kemiskinan. Khususnya akibat lonjakan harga pangan saat bulan puasa dan Lebaran. 

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, saat bulan puasa masyarakat yang mampu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat itu, diberikan untuk para mustahik. Akan tetapi, perolahan zakat fitrah dinilai kurang maksimal. Makanya, harus dibantu dari sektor lain.


"Solusinya, mengambil sebagian dari pajak," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, baru-baru ini. 


Pengambilan dari pajak ini, lanjut Dedi, ternyata sudah ada aturannya. Yaitu, merujuk pada PP No 60/2010 dan Permenkeu No 254/PMK.03/2010. Jadi, wajib pajak ini bisa menyerahkan sebagian dari satu persen nilai pajaknya untuk berzakat. 


Menurut Dedi, dengan mengambil sebagian dari pajak, maka permasalahan kemiskinan bisa terentaskan. Terutama, pada momen bulan puasa dan menjelang lebaran. Mengingat, semua pihak tahu, saat momen ini harga-harga bahan pangan melonjak tajam.


"Jika penyelesaiannya dengan zakat fitrah saja, tidak maksimal. Makanya, harus didorong dengan sebagian pajak," jelas Dedi.


Dedi mencontohkan, pendapatan dari pajak PPh dan PPN mencapai Rp 1,3 triliun per tahun, bisa diambil sebulan ini saja, yaitu 10 persennya, yakni, Rp 130 miliar. Dari 10 persen itu, disisihkan satu persennya saja untuk zakat, maka besarannya Rp 13 miliar.


Uang yang Rp 13 miliar ini, lalu diserahkan ke BAZ atau amilin zakat untuk didistribusikan ke para mustahik. Maka, permasalahan kemiskinan menjelang Lebaran bisa teratasi. Sebab, selain mendapat dari zakat fitrah, para mustahik ini juga bisa menikmati haknya dari pajak.


Karena itu, hari ini juga pihaknya menyebarkan surat imbauan kepada seluruh wajib pajak, baik perseorangan maupun perusahaan. Untuk menyisihkan sebagian pajaknya, kemudian diserahkan ke BAZ atau yayasan pengelola zakat. Nanti, pajak yang disisihkan itu, akan diberi keterangan oleh lembaga tersebut. Lalu, surat keterangan itu bisa dilampirkan saat wajib pajak mengisi formulir SPT pajak. 


"Jadi, pajak yang disisihkan itu bisa dikurangkan dari penghasilan bruto," ujarnya.


Dengan demikian, pihaknya hari ini juga melayangkan surat tembusan ke Presiden, Kemenkeu, Dirjen Pajak, Kanwil Pajak serta Kantor Pajak Pratama. Supaya, program ini bisa terealisasi.


Kepala Kantor Pajak Pratama Wilayah Purwakarta, Dessy Eka Putri, mengatakan,  di Purwakarta lebih dari 100 ribu wajib pajak. Mereka terdiri dari perseorangan dan perusahaan. Target pendapatan dari pajak penghasilan (PPh dan PPN) tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun. 


"Bisa saja, sebagian pajak itu disisihkan untuk zakat. Tinggal koordinasi saja dengan BAZ ataupun yayasan pengelola zakat yang diakui pemerintah," ujarnya.  

Sumber : republika.co.id (Purwakarta, 14 Juni 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kantor Pajak Purwakarta Bantu Penyetoran Zakat PenghasilanKantor Pajak Purwakarta Bantu Penyetoran Zakat Penghasilan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta siap membantu kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terkait setoran wajib pajak untuk berzakat penghasilan ke Badan Amil Zakat setempat selama Ramadhan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat Desi Eka Putri, di Purwakarta, Senin, mengatakan, kebijakan Pemkab Purwakarta yang meminta seluruh wajib pajak menyetorkan zakat penghasilanselengkapnya

Menkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan PajakMenkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.selengkapnya

Menkeu Bicara Potongan Zakat dari Gaji PNS dan Pengurangan PajakMenkeu Bicara Potongan Zakat dari Gaji PNS dan Pengurangan Pajak

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pungutan zakat 2,5% kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sumbangan melalui zakat merupakan kewajiban untuk umat Islam sehingga harus diakomodasi.selengkapnya

Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan Pajak

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

Kurang Tepat Membandingkan Bayar Pajak dengan ZakatKurang Tepat Membandingkan Bayar Pajak dengan Zakat

Minat masyarakat untuk menunaikan zakat dinilai melampaui kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, pembandingan itu dianggap tidak tepat mengingat zakat dan pajak berada di domain berbeda.selengkapnya

Ketua PBNU Sarankan Zakat PNS Muslim Bisa Kurangi Biaya PajakKetua PBNU Sarankan Zakat PNS Muslim Bisa Kurangi Biaya Pajak

Ketua PBNU Marsudi Syuhud menyarankan pemotongan gaji PNS untuk zakat bisa mengurangi pembayaran pajak. Jadi, menurut Marsudi, PNS tak harus mengeluarkan uang dua kali.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :