Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan Pasar

Senin 16 Mei 2016 11:10Administratordibaca 615 kaliSemua Kategori

kontan 034

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.

Pembebasan pajak ini akan berlaku atas bunga obligasi pemerintah berdenominasi rupiah maupun valuta asing.


Anil Kumar, Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management memaparkan, sejatinya ada dua jenis obligasi negara yang beredar di pasar. Pertama, Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbalan diskonto yang biasanya bertenor pendek, enam bulan hingga satu tahun. Contohnya obligasi pemerintah tipe Surat Perbendaharaan Negara (SPN) maupun Surat Perbendaharaan Syariah Negara (SPSN).


Kedua, SBN dengan kupon tetap yang biasanya bertempo lebih panjang, lebih dari setahun. Umumnya jenis obligasi negara ini digenggam oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga manajer investasi. Semisal SBN tipe Fixed Rate (FR), Project Based Sukuk (PBS), Obligasi Negara Ritel, hingga Sukuk Negara Ritel.


Menurut Anil, jika pemerintah berencana menggratiskan pajak atas diskonto obligasi yang bertenor kurang dari setahun, kebijakan tersebut bakal berdampak positif baik bagi pasar obligasi maupun industri reksadana. Sebab, katalis tersebut bakal memicu pelaku pasar untuk semakin gencar mengendapkan dana pada SBN.


Namun, jika pemerintah menghapus pajak bunga obligasi untuk semua jenis SBN, pasar obligasi domestik memang akan tetap menghijau. Sebaliknya, industri reksadana Indonesia yang bakal tertekan.


"Karena saat ini, salah satu perbedaan antara beli obligasi langsung dengan membeli reksadana pendapatan tetap itu dari pajak," tukasnya.


Reksadana pendapatan tetap umumnya memiliki kebijakan investasi minimal 80% pada efek surat utang.


Jika investor membeli obligasi negara secara langsung, akan dikenakan pajak bunga sebesar 15%. Sementara manajer investasi hanya dikutip pajak atas kupon dan kenaikan harga (capital gain) obligasi negara sebanyak 5%.


Anil berpendapat, selisih pajak sebesar 10% tersebut justru yang mengangkat daya tarik reksadana pendapatan tetap."Kalau dibikin pajak 0% untuk semua orang dan jenis SBN, industri reksadana pasti kena," imbuhnya.


Oleh karena itu, Anil menyarankan, jika pemerintah mengenakan pajak 0% atas bunga obligasi untuk semua jenis SBN dan pelaku pasar, sebaiknya para manajer investasi juga memperoleh keringanan yang sama.


Maklum, dengan insentif pajak sebesar 5% sekarang, industri reksadana masih menggenggam porsi SBN yang masih mini.


Mengutip situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 12 Mei 2016, akumulasi SBN di reksadana hanya sebesar Rp 73,31 triliun atau 4,53% dari total outstanding Rp 1.617 triliun obligasi negara domestik yang dapat diperdagangkan.


"Sebaiknya, klausul yang dimasukkan dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), investor diperbolehkan juga membeli reksadana pendapatan tetap di tahun pertama," ujarnya.


Sebab, jika aliran dana dari repatriasi tersebut mengalir ke Indonesia, ada sebagian investor yang masih minim pengetahuan tentang risiko, peluang, hingga jenis instrumen obligasi.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 15 Mei 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

OBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin SegarOBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin Segar

PT Indomitra Securities mengatakan arah obligasi akan terlihat seiring dengan selesainya lelang yang di adakan pemerintah hari ini, Selasa (21/6/2016). “Lelang hari ini berpotensi mendatangkan penawaran lebih banyak dari biasanya, seiring dengan minimnya sentimen yang hadir di pasar obligasi, lelang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan obligasi dengan harga yang terbaik,” kataselengkapnya

Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon Obligasi

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

Alasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiAlasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga Obligasi

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis Proyek

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

Pajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaPajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte Indonesia

Kementerian Keuangan berencana akan melakukan penghapusan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, nantinya rencana ini akan dibahas bersama DPR RI setelah selesai membahas mengenai tax amnesty.selengkapnya

EMISI OBLIGASI PASCA AMNESTI PAJAK : Perang Kupon Bakal TerjadiEMISI OBLIGASI PASCA AMNESTI PAJAK : Perang Kupon Bakal Terjadi

Rencana masuknya sejumlah korporasi ke pasar obligasi di tengah sentimen amnesti pajak diprediksi memanaskan persaingan tawaran kupon untuk menarik minat investor.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :