Bukopin Ditunjuk Jadi Bank Penerima Pajak Negara

Senin 1 Feb 2016 13:01Administratordibaca 1398 kaliSemua Kategori

bukopin 001

PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) ditunjuk pemerintah menjadi bank penerima pajak negara melalui peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi ke-2. Atas penunjukkan ini, Bank Bukopin menjadi bank persepsi dalam melayani MPN Generasi ke-2 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 yang dikeluarkan pada 18 Januari 2016.

Direktur Pengembangan Bisnis & Teknologi Informasi PT Bank Bukopin Tbk Adhi Brahmantya mengatakan, MPN Generasi 2 merupakan sistem penerimaan negara yang terintegrasi mencakup subsistem billing, subsistem settlement, dan subsistem collecting agent. Pada prinsipnya, hal ini dipergunakan untuk mencatat transaksi penerimaan negara dan mengolah data transaksi untuk menghasilkan laporan dan informasi secara transparan dan akuntabel.

“Dengan peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) ini, kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya memberi akses secara mudah, cepat, dan fleksibel bagi masyarakat dalam hal penyetoran pajak ke negara,” ujar Adhi di Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Dia menuturkan, dengan terimplementasinya MPN Generasi ke- 2 di Bank Bukopin, antrean pembayaran pajak di loket bank akan berkurang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan negara dapat meningkat dan proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat.

Menurut Adhi, layanan ini diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan fee based income, tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal dalam penerimaan Negara. 

General Manager Pengembangan Bisnis Bank Bukopin Rivan A Purwantono menambahkan, saat ini channel pembayaran MPN yang sudah siap dilayani Bank Bukopin adalah melalui teller dan ATM. Ke depan, pembayaran juga dapat dilakukan melalui channel e-Banking, EDC, dan melalui ponsel. Pengembangan berikutnya adalah melalui e-Tax (Bukopin Cash Management). 

"Saat ini sebagian besar penerimaan pajak sudah dapat diakomodasi di Bank Bukopin, kecuali penerimaan pajak daerah dan PBB yang saat ini masih dalam tahap deployment," ungkapnya. 

Atas peluncuran MPN Generasi ke-2, Rivan berharap Bank Bukopin dapat menjadi Bank yang terpercaya dalam pelayanan penerimaan Negara.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 31 Januari 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Bukopin Sosialisasikan Tax Amnesty Ke Nasabah PrioritasnyaBank Bukopin Sosialisasikan Tax Amnesty Ke Nasabah Prioritasnya

PT Bank Bukopin Tbk mengggelar kegiatan sosialisasi kepada nasabah prioritasnya terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMNSosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMN

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 Triliun

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Bank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi BeratBank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi Berat

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pengawasan terhadap institusi yang menjadi pintu masuk (gateaway) dana repatriasi akan diperketat. Ada tiga gateway yang disiapkan untuk menampung dana dari luar negeri itu, yakni perbankan, manajer investasi, dan sekuritas.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :