BTN Resmi Jadi `Gateway` Program Amnesty Pajak

Selasa 9 Ags 2016 11:22Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

viva 053

Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi bank persepsi sebagai Gateway dalam program Amnesti Pajak.

Bank Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukkan perseroan sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak. 


"Ini merupakan momen penting bagi BTN, di mana kami mendapat peran untuk mendukung program pemeritah dalam menyukseskan tax amnesty. Kami akan lebih fokus, bagaimana BTN benar-benar dapat berperan lebih baik dalam program ini dengan menerima dana repatriasi amnesti pajak yang berasal dari masyarakat yang selama ini bisa jadi menunggu BTN sebagai Gateway dalam program amnesti pajak," kata Direktur Utama BTN Maryono lewat keterangan resminya, Senin, 8 Agustus 2016.


Maryono menjelaskan, ada banyak produk investasi dengan return yang lebih baik yang dapat dimanfaatkan dalam program amnesty ini melalui BTN.


Seperti diketahui, BTN akan memanfaatkan instrumen simpanan yang akan menampung dana repatriasi tax amnesty, seperti deposito, negotiable certificate of deposit (NCD), Efek Beragun Aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan sukuk.


"BTN memiliki banyak instrumen yang sangat menarik yang dapat dimanfaatkan dalam menampung dana repatriasi amnesti pajak tersebut dibandingkan bank lain," tuturnya.


Menurut Maryono, pihaknya tetap akan membidik dana repatriasi yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun, yang akan difokuskan BTN untuk penyaluran ke sektor riil. Dana ini akan sangat membantu dalam menyukseskan program sejuta rumah yang dilakukan pemerintah.


"Paling banyak ke sektor riil dan properti. Kita fokuskan untuk satu juta rumah, kita blending dan mixing," ujarnya.

Maryono memastikan untuk penyaluran dana tax amnesty tersebut sudah disiapkan BTN secara matang. Ini dimaksudkan, agar dana tax amnesty yang masuk ke BTN bisa segera disalurkan seperti melakukan relaksasi pemberian kredit kepada pengembang yang akan membeli tanah untuk dibangun proyek rumah bersubsidi. 


Berbagai langkah yang dilakukan BTN itu, lanjut Maryono, akan menjadi nilai positif bagi investor atau wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty dan menempatkan dananya di BTN.


"Tentunya, investor tak ingin dananya yang kembali ke Indonesia hanya menjadi dana simpanan saja dan tidak berkembang, alias menjadi dana nganggur," katanya.

Sumber : viva.co.id (8 Agustus 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

BTN Alokasikan Dana Repatriasi untuk Program 1 Juta RumahBTN Alokasikan Dana Repatriasi untuk Program 1 Juta Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai bank persepsi untuk program amnesti pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasi amnesti pajak.selengkapnya

Bank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti PajakBank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara Tbk akhirnya resmi mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai gateway dalam program Amnesti Pajak. Bank BTN akan menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Izinkan BTN Jadi Penadah Dana Amnesti PajakSri Mulyani Izinkan BTN Jadi Penadah Dana Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara (Persero) telah mendapatkan izin sebagai Gateway atau bank persepsi dalam program amnesti pajak yang tengah digulirkan pemerintah. Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasiselengkapnya

Program Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank GatewayProgram Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank Gateway

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (LR) 2 Jawa Barat siap melakukan pengecekan terkait kesiapan bank-bank di Jawa Barat yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

Jejak Google di OperatorJejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJP

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintah

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Genjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak OnlineGenjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan Rp64 miliar di tahun 2017 ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran pajak hotel, Pemerintah menerapkan sistem pajak elektronik (e-tax).selengkapnya



 
TAGS # :