BTN Alokasikan Dana Repatriasi untuk Program 1 Juta Rumah

Selasa 9 Ags 2016 07:43Administratordibaca 310 kaliSemua Kategori

republika 128

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai bank persepsi untuk program amnesti pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasi amnesti pajak.

Persetujuan tersebut, telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Direktur Utama BTN Maryono, pada saat sosialisasi tax amnesty bersama Presiden RI Jokowi di Bandung, Senin (8/8).

Menurut Direktur Utama BTN, Maryono BTN memiliki banyak instrumen yang sangat menarik yang dapat dimanfaatkan dalam menampung dana repatriasi amnesti pajak tersebut dibandingkan bank lain. BTN, tetap akan membidik dana repatriasi yang diperkirakan mencapai Rp 50 triliun yang akan difokuskan BTN untuk penyaluran ke sektor riil. Dana ini akan sangat membantu dalam menyukseskan program sejuta rumah yang dilakukan pemerintah.

"Paling banyak ke sektor riil dan properti. Kami fokuskan untuk satu juta rumah, kita blending dan mixing," ujar Maryono kepada wartawan, di Bandung, Senin (8/8).

Menurut Maryono, untuk penyaluran dana tax amnesty tersebut sudah disiapkan BTN secara matang. Ini dimaksudkan agar dana amnesti pajak yang masuk ke BTN bisa segera disalurkan seperti melakukan relaksasi pemberian kredit kepada pengembang yang akan membeli tanah untuk dibangun proyek rumah bersubsidi.  

Maryono menilai, ini merupakan momen penting bagi BTN karena mendapat peran untuk mendukung program pemerintah dalam menyukseskan tax amnesty. BTN, akan lebih fokus agar bisa benar-benar dapat berperan lebih baik dalam program ini dengan menerima dana repatriasi amnesti pajak yang berasal dari masyarakat yang selama ini bisa jadi menunggu BTN sebagai gatewaydalam propram amnesti pajak.

"Ada banyak produk investasi dengan return yang lebih baik yang dapat dimanfaatkan dalam program amnesty ini melalui Bank BTN," kata Maryono.

BTN pun, kata dia, akan memanfaatkan instrumen simpanan yang akan menampung dana repatriasi tax amnesty, di antaranya, deposito, negotiable certificate of deposit (NCD), Efek Beragun Aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), dan sukuk.

Berbagai langkah yang dilakukan BTN, kata Maryono, akan menjadi nilai positif bagi investor atau wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty dan menempatkan dananya di BTN.

"Tentunya investor tak ingin dananya yang kembali ke Indonesia hanya menjadi dana simpanan saja dan tidak berkembang alias menjadi dana nganggur," katanya.

Sumber : republika.co.id (Bandung, 8 Agustus 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Bank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti PajakBank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara Tbk akhirnya resmi mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai gateway dalam program Amnesti Pajak. Bank BTN akan menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Izinkan BTN Jadi Penadah Dana Amnesti PajakSri Mulyani Izinkan BTN Jadi Penadah Dana Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara (Persero) telah mendapatkan izin sebagai Gateway atau bank persepsi dalam program amnesti pajak yang tengah digulirkan pemerintah. Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasiselengkapnya

BTN Resmi Jadi `Gateway` Program Amnesty PajakBTN Resmi Jadi `Gateway` Program Amnesty Pajak

Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi bank persepsi sebagai Gateway dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BTN Mulai Cicipi Amnesti PajakBTN Mulai Cicipi Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mulai menikmati dampak positif dari program amnesti pajak dengan meningkatknya likuiditas dan perolehan laba dari obligasi. "Yang jelas saat ini BTN sudah mendapatkan dampak dari adanya tax amnesty. Satu, kita bisa menarik obligasi di bulan Agustus, yaitu dengan (sebelumnya) mengeluarkan obligasi Rp3 triliun sudah bisa ditarik lebih dari Rp3 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki Pemerintah

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

Asal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceAsal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-Commerce

Asosiasi e-Commerce Indonesia ( idEA) mengatakan rencana pengumpulan data e-commerce atau e-dagang oleh pemerintah Indonesia punya manfaat positif, asalkan data milik individu perusahaan tidak bocor ke mana-mana.selengkapnya

Pemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti PajakPemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti Pajak

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) yang dikirim melalui transmisi elektronik dari luar negeri ke Indonesia. Barang digital ini misalnya buku elektronik dan perangkat lunak atau software. Namun, peneliti perpajakan menekankan perlu ada tarif berbeda untuk beragam barang digital.selengkapnya

Sektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajak

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam membayar pajak, Dataklik, memperkenalkan Klik46, aplikasi kasir online dan PPh untuk UMKM.selengkapnya

Pajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin KederPajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin Keder

Penjualan mobil mewah, termasuk supercar, merosot tajam sepanjang 2017. Hal itu diakui Presiden Direktur Prestige Motorcars, Rudy Salim, selaku importir mobil mewah.selengkapnya

IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan Pajak

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya



 
TAGS # :