BRI Bidik Penghimpunan Dana Repatriasi Hasil Pengampunan Pajak

Selasa 26 Jul 2016 21:28Administratordibaca 293 kaliSemua Kategori

bisnis 105

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. membidik penghimpunan dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dimanfaatkan pelaku bisnis asal Sulawesi Selatan untuk ditempatkan pada sejumlah produk inevstasi perseroan.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan pelaku bisnis asal Sulsel yang kerap disebut saudagar Bugis Makassar secara keseluruhan memiliki skala usaha yang relatif besar dan tersebar pada seluruh penjuru Tanah Air hingga ke sejumlah negara.


Kendati tidak menyebutkan secara spesifik besaran dana repatriasi yang berpotensi berasal dari saudagar Bugis-Makassar, namun Asmawi mengestimasi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan dari segmen tersebut.


"Ini juga bisa dimanfaatkan sudagar Bugis-Makassar untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sehingga jika memiliki dana yang belum dilaporkan dan itu ditempatkan di luar negeri, baiknya ditarik melalui pengampunan pajak," katanya di Makassar, Selasa (27/7/2016).


Hal tersebut disampaikan Asmawi di sela-sela sosialisasi Tax Amnesty yang merupakan rangkaian acara Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XVI di Makassar, di mana acara tersebut sebelumnya dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Secara keseluruhan, kata Asmawi, perseroan memproyeksikan mampu menampung dana repatriasi hingga Rp100 triliun yang selanjutnya bakal disalurkan untuk pendanaan sejumlah proyek strategis pemerintah pada sejumlah daerah di Tanah Air.


Menurutnya, infrastruktur dan jaringan BRI yang tersebar hampir merata di seluruh Indonesia serta memiliki unit kerja operasional pada beberapa negara akan lebih mendukung penyerapan dana repatriasi dari kebijakan Tax Amnesty.


Di sisi lain, dana repatriasi yang masuk ke BRI diestimasi mampu mendongrak pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga perseroan sebesar 10% sepanjang pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Sejauh ini, BRI sebagai salah satu Bank BUMN dan Bank Penerima Setoran Pajak (Bank Persepsi) di Tanah Air, telah menyiapkan menyiapkan 120 unit Sentra Layanan Prioritas (SLP), 467 KC dan 603 KCP, serta 4 kantor cabang luar negeri yakni Singapura, Hongkong, Cayman Island serta New York.


Agar penyerapan dana tersebut berlangsung secara optimal, Bank BRI juga telah menyediakan beragam instrument dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif dan konsep layanan one stop financial services solution.

Sumber : bisnis.com (Makassar, 26 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 Triliun

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

BRI Rayu Saudagar Bugis Ikut Tax AmnestyBRI Rayu Saudagar Bugis Ikut Tax Amnesty

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengajak seluruh Saudagar Bugis yang berbisnis di seluruh pelosok nusantara hingga yang tengah merantau di mancanegara untuk membantu membangun negeri dengan berpartisipasi program amnesti pajak.selengkapnya

BRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana RepatriasiBRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana Repatriasi

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan berbagai instrumen keuangan baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas), guna menampung dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Potensi dana repatriasi diperkirakan masuk sebesar Rp 50 triliun ke BRI.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :