Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Kamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 468 kaliSemua Kategori

tahun 2016 pajak

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan.
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, kasus ini akan diusut bersama. "Ada lapo­ran Ditjen Pajak yang kemudian ditindaklanjuti bersama-sama," katanya.

Dalam berkas perkara yang dil­impahkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak, dicantumkan tersangka kasus penggelapan pajak ini adalah seorang wiraswasta bernama Hatomi, Linda Nurbianti dan Nur Maisaroh.

Modusnya dengan memanipu­lasi pelaporan transaksi perusa­haan sehingga menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

"Mereka menerbitkan doku­men, faktur pajak dengan tran­saksi yang tidak sebenarnya, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian puluhan miliar rupiah," papar Boy.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 379 huruf a junto Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2009.

Bekas Kapolda Banten itu menjelaskan modus ini sering digunakan pengusaha untuk mengurangi pembayaran pajak ke negara.

"Negara seringkali dirugikan di sini. Inilah yang saat ini se­dang kita cermati dan monitor bersama-sama dengan Ditjen Pajak serta lembaga penegak hukum lainnya," kata Boy.

Tahun ini, pemerintah menetapkan tahun penindakan pelang­garan pajak. Selain dengan ke­polisian, Ditjen Pajak menjalinmenjalin kerja sama kejaksaan untuk penuntutan perkara pajak.

Awal tahun ini, Ditjen Pajak menyerahkan CPT, direktur PT HMS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena Mengemplang pajak Rp 10,7 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati DKI, Waluyo menerangkan, penyidikan kasus manipulasi pajak ini dilakukan Kanwil Pajak Jakarta Utara. "Kita menindaklanjuti dengan melakukan penuntutan perkara pidananya," katanya.

Usai serah terima berkas perkara dari penyidik pajak kepada kejaksaan, tersangka CPT dije­bloskan ke rutan.

Menurut Waluyo, berkas perkara kasus ini sudah lengkap. "Jadi tinggal penuntutan saja. Ditangani Kejari Jakarta Utara," katanya.

PT HMSmerupakan wajib pajak yang sejak Agustus 1993 tercatat di wilayah administrasi Kantor Pajak Jakarta Utara.

CPT sebagai direktur peru­sahaan tak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut serta tidak mem­buat laporan barang kena pajak.

Sejak 2013, tersangka diberi kesempatan untuk membuat pelaporan ke kantor pajak. "Berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, wajib pajak berhak untuk menyelesaikan persoalannya," tutur Waluyo.

Namun kesempatan yang diberikan tak diindahkan. Kasus ini pun naik ke penyidikan pada 2014. Penyidik pajak masih memberi kesempatan kepada ter­sangka untuk melunasi seluruh utang pajak perusahaannya.

Lagi-lagi, kesempatan ini tak dihiraukan tersangka. "Dua kesempatan yang diberikan oleh penyidik pajak sama sekali tak dipatuhi tersangka," kata Waluyo.

Penyidik pun menyerahkan kasus tindak pidana perpaja­kan ini ke penuntutan. Waluyo mengatakan, CPT dijerat me­langgar Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang.

Kilas Balik
Jadi Tersangka Pemerasan, Tiga Oknum Pegawai Pajak Gugat KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut mafia pajak yang melibatkan oknum di Ditjen Pajak. Tiga pegawai pajak ditahan karenamelakukan pemerasan terhadap PT Edmi Meter Indonesia (EDMI) soal restitusi lebih bayar pajak.

Ketiganya yakni Herry Setiadji, lndarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana. Mereka bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru, Jakarta.

Penahanan dilakukan terhi­tung Senin 16 Mei 2016. "Penahanan terhadap ketiganya dilakukan demi kepentingan pe­nyidikan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Menurut Yuyuk ketiga ter­sangka ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama, dan akan diperpanjang bila masih diperlu­kan keterangannya.

Sebelumnya, KPK telah me­netapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atas PPh Badan 2012, dan PPn 2013 PT EDMI.

Mereka adalah tim pemeriksa pajak PT EDMI. Indarto seba­gai ketua tim. Herry sebagai supervisor. Sedangkan Slamet anggota.

"Ketiganya diduga telah me­maksa seseorang memberikan sesuatu membayar terkait dengan restitusi lebih bayar pajak atas PPh Badan 2012, dan PPn 2013 PT EDMI lndonesia," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha

Priharsa menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, ada kelebihan bayar pajak dari PT EDMl, sehingga kemudian ada pengembalian uang sebesar Rp1 miliar.

Namun, ketiganya kemudianmemaksa perusahaan untuk membayar sejumlah uang men­capai Rp 75 juta. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Herry Cs mendaftarkan gugatan prap­eradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatan mereka ditolak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan ketiga oknum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sudah bu­kan lagi pegawai Ditjen Pajak.

"Ketiganya sudah diberhentikan tidak dengan hormat sejak1 Agustus 2014. Kasus ini didahului dari hasil kerja sama antara internal Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan yang selanjutnya diserahkan ke KPK," ujar Mekar dalam siaran persnya.

Dia menambahkan, Ditjen Pajak telah menjalin bekerjasa­ma dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus korupsi di institusi ini. Tujuannya untuk mengamankan pundi-pundi penerimaan negara dari pajak.

Sumber : rmol.co (2 Juni 2016)
Foto : Ditjen Pajak RI




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKlarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama Dipecat

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

Dua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPKDua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPK

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair, resmi menjadi tahanan KPK.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Pemerasan PajakKPK Tahan 3 Tersangka Kasus Pemerasan Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan para tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ada tiga orang‎ yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru lll, Jakarta itu ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan‎.selengkapnya

KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :