Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Kamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

tahun 2016 pajak

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan.
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, kasus ini akan diusut bersama. "Ada lapo­ran Ditjen Pajak yang kemudian ditindaklanjuti bersama-sama," katanya.

Dalam berkas perkara yang dil­impahkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak, dicantumkan tersangka kasus penggelapan pajak ini adalah seorang wiraswasta bernama Hatomi, Linda Nurbianti dan Nur Maisaroh.

Modusnya dengan memanipu­lasi pelaporan transaksi perusa­haan sehingga menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

"Mereka menerbitkan doku­men, faktur pajak dengan tran­saksi yang tidak sebenarnya, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian puluhan miliar rupiah," papar Boy.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 379 huruf a junto Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2009.

Bekas Kapolda Banten itu menjelaskan modus ini sering digunakan pengusaha untuk mengurangi pembayaran pajak ke negara.

"Negara seringkali dirugikan di sini. Inilah yang saat ini se­dang kita cermati dan monitor bersama-sama dengan Ditjen Pajak serta lembaga penegak hukum lainnya," kata Boy.

Tahun ini, pemerintah menetapkan tahun penindakan pelang­garan pajak. Selain dengan ke­polisian, Ditjen Pajak menjalinmenjalin kerja sama kejaksaan untuk penuntutan perkara pajak.

Awal tahun ini, Ditjen Pajak menyerahkan CPT, direktur PT HMS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena Mengemplang pajak Rp 10,7 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati DKI, Waluyo menerangkan, penyidikan kasus manipulasi pajak ini dilakukan Kanwil Pajak Jakarta Utara. "Kita menindaklanjuti dengan melakukan penuntutan perkara pidananya," katanya.

Usai serah terima berkas perkara dari penyidik pajak kepada kejaksaan, tersangka CPT dije­bloskan ke rutan.

Menurut Waluyo, berkas perkara kasus ini sudah lengkap. "Jadi tinggal penuntutan saja. Ditangani Kejari Jakarta Utara," katanya.

PT HMSmerupakan wajib pajak yang sejak Agustus 1993 tercatat di wilayah administrasi Kantor Pajak Jakarta Utara.

CPT sebagai direktur peru­sahaan tak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut serta tidak mem­buat laporan barang kena pajak.

Sejak 2013, tersangka diberi kesempatan untuk membuat pelaporan ke kantor pajak. "Berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, wajib pajak berhak untuk menyelesaikan persoalannya," tutur Waluyo.

Namun kesempatan yang diberikan tak diindahkan. Kasus ini pun naik ke penyidikan pada 2014. Penyidik pajak masih memberi kesempatan kepada ter­sangka untuk melunasi seluruh utang pajak perusahaannya.

Lagi-lagi, kesempatan ini tak dihiraukan tersangka. "Dua kesempatan yang diberikan oleh penyidik pajak sama sekali tak dipatuhi tersangka," kata Waluyo.

Penyidik pun menyerahkan kasus tindak pidana perpaja­kan ini ke penuntutan. Waluyo mengatakan, CPT dijerat me­langgar Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang.

Kilas Balik
Jadi Tersangka Pemerasan, Tiga Oknum Pegawai Pajak Gugat KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut mafia pajak yang melibatkan oknum di Ditjen Pajak. Tiga pegawai pajak ditahan karenamelakukan pemerasan terhadap PT Edmi Meter Indonesia (EDMI) soal restitusi lebih bayar pajak.

Ketiganya yakni Herry Setiadji, lndarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana. Mereka bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru, Jakarta.

Penahanan dilakukan terhi­tung Senin 16 Mei 2016. "Penahanan terhadap ketiganya dilakukan demi kepentingan pe­nyidikan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Menurut Yuyuk ketiga ter­sangka ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama, dan akan diperpanjang bila masih diperlu­kan keterangannya.

Sebelumnya, KPK telah me­netapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atas PPh Badan 2012, dan PPn 2013 PT EDMI.

Mereka adalah tim pemeriksa pajak PT EDMI. Indarto seba­gai ketua tim. Herry sebagai supervisor. Sedangkan Slamet anggota.

"Ketiganya diduga telah me­maksa seseorang memberikan sesuatu membayar terkait dengan restitusi lebih bayar pajak atas PPh Badan 2012, dan PPn 2013 PT EDMI lndonesia," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha

Priharsa menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, ada kelebihan bayar pajak dari PT EDMl, sehingga kemudian ada pengembalian uang sebesar Rp1 miliar.

Namun, ketiganya kemudianmemaksa perusahaan untuk membayar sejumlah uang men­capai Rp 75 juta. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Herry Cs mendaftarkan gugatan prap­eradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatan mereka ditolak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan ketiga oknum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sudah bu­kan lagi pegawai Ditjen Pajak.

"Ketiganya sudah diberhentikan tidak dengan hormat sejak1 Agustus 2014. Kasus ini didahului dari hasil kerja sama antara internal Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan yang selanjutnya diserahkan ke KPK," ujar Mekar dalam siaran persnya.

Dia menambahkan, Ditjen Pajak telah menjalin bekerjasa­ma dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus korupsi di institusi ini. Tujuannya untuk mengamankan pundi-pundi penerimaan negara dari pajak.

Sumber : rmol.co (2 Juni 2016)
Foto : Ditjen Pajak RI




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKlarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama Dipecat

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Dua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPKDua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPK

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair, resmi menjadi tahanan KPK.selengkapnya

Ini Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangIni Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian Uang

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyita berbagai aset atau harta Amie Hamid, tersangka tindak pidana penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif senilai Rp 26,87 miliar.selengkapnya

KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :