BPJSTK Selisik Data Pajak

Rabu 29 Jun 2016 21:56Administratordibaca 1164 kaliSemua Kategori

bisnis 066

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan 336.000 perusahaan belum mendaftar ke badan jika mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak.

E. Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), menyatakan pihaknya tengah merancang kerja sama dengan otoritas pajak agar sistem dapat terkoneksi secara real time melalui koneksi host to host.


Melalui mekanisme ini BPJS Ketenagakerjaan dan otoritas pajak akan menyinkronkan laporan yang disampaikan perusahaan terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Badan.


“Ini tujuan untuk untuk membangun negara tertib. PPh Pasal 21 harus sinkron dengan apa yang dilaporkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga ada PPh badan,” kata Ilyas, Senin (27/6).


Dia mengatakan pertukaran data ini tidak dilakukan untuk seluruh data pajak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kedua lembaga. Menurutnya, sebelum pertukaran data real time dilakukan masih diperlukan perubahan payung hukum.


Selain menyasar data yang tidak sinkron, pihaknya juga akan menyasar perusahaan yang tidak mendaftarkan diri ke dalam program jaminan sosial wajib ini. “Itu cara mengejarnya disurati, didatangi. Kami juga mulai membuka pendaftaraan dan pemeriksanaan online,” ujarnya.


Ilyas menyatakan BPJSTK akan bekerja sama dengan berbagai lembaga negara terkait lainnya. Sebelumnya BPJSTK telah menyinkronkan data dengan BPJS Kesehatan. “Tujuannya agar target peserta dapat tercapai.”


Sepanjang 2016 BPJSTK membidik 21,9 juta peserta, di mana 1,3 juta peserta di antaranya diharapkan datang dari pekerja bukan penerima upah. Adapun jumlah peserta pekerja bukan penerima upah sejauh ini tercatat hampir 400.000 orang.


PRINSIP SYARIAH


Sementara itu, BPJS Kesehatan mengharapkan tim teknis sebagai tindak lanjut atas fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat terbentuk pada Juli 2016.


Ikhsan, Kepala Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, mengatakan fatwa DSN yang mengatur mengenai jaminan sosial telah tebit. Dalam aturan itu DSN memberikan panduan tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.


"Secara garis besar apa yang kami lakukan dalam praktik tidak bertentangan, tetapi tim lintas lembaga sepakat untuk diperdalam lagi operasionalnya," ujarnya.


Dia mengatakan tim yang dibentuk sebagai tindak lanjut fatwa DSN terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan BPJS Kesehatan. Tim ini akan berkonsultasi dengan DSN.


Ikhsan mengatakan dalam fatwa DSN, BPJS Kesehatan tidak dinyatakan haram. Menurutnya, aturan itu memberikan petunjuk tentang tata cara dan jenis perikatan agar BPJS Kesehatan tidak melanggar syariah.


Bayu Wahyudi, Direktur Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, menambahkan penyelenggaraan BPJS merupakan amanat undang-undang, sehingga setiap langkah BPJS harus mengacu kepada aturan tersebut. Pihaknya akan memfasilitasi fatwa tersebut selama tidak bertentangan dengan regulasi maupun peraturan yang ada.


"Tidak mudah , ini sifatnya umum, semuanya masuk tidak secara inklusif," katanya.


Menurutnya, upaya BPJS memfasilitasi fatwa MUI ditempuh agar seluruh masyarakat dapat bergabung dengan program wajib ini sebelum 1 Januari 2019. Namun, BPJS Kesehatan baru dapat menjalankan fatwa MUI ini setelah ada aturan turunan dari pemerintah.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BPJS Watch: Cukai rokok saja tidak cukup untuk tambal defisit BPJS KesehatanBPJS Watch: Cukai rokok saja tidak cukup untuk tambal defisit BPJS Kesehatan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, cukai rokok dari daerah yang diperuntukkan menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidaklah mencukupi.selengkapnya

BPJS Kesehatan tunggu aturan pemerintah soal cukai rokok untuk tambal defisitBPJS Kesehatan tunggu aturan pemerintah soal cukai rokok untuk tambal defisit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggu aturan pemerintah yang mengatur penggunaan cukai rokok sebagai salah satu opsi mengatasi defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya

Daerah mengaku belum ada arahan soal pengalihan pajak rokok untuk BPJS KesehatanDaerah mengaku belum ada arahan soal pengalihan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan

Meski pemerintah telah menetapkan akan menggunakan pajak rokok daerah untuk menambahl defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rupanya belum ada koordinasi ke pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya.selengkapnya

Menakar pajak rokok untuk tambal BPJS KesehatanMenakar pajak rokok untuk tambal BPJS Kesehatan

Upaya pemerintah mengalokasikan pajak rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan patut diapresiasi.selengkapnya

Sumsel Keberatan Pajak Rokok untuk BPJS KesehatanSumsel Keberatan Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menilai kebijakan pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan memberatkan pemerintah daerah.selengkapnya

Pemerintah Pakai Pajak Rokok untuk Tambal Defisit BPJS KesehatanPemerintah Pakai Pajak Rokok untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah masih meramu mekanisme penggunaan dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang akan digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :