Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengejar penerimaan pajak daerah sebesar Rp375 miliar dengan memperbanyak Gerakan Sadar Pajak seperti Tax Goes to Mall.
Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan BP2D Kota Malang Dwi Cahyo Teguh Y mengatakan sampai dengan akhir Agustus 2018 penerimaan sudah mencapai sekitar 76% dari target penerimaan Rp375 miliar.
“Namun mengacu draft dari APBD-Perubahan, penerimaan pajak dinaikkan menjadi Rp415 miliar sehingga kami harus bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan sebesar itu,” katanya di sela-sela ‘Tax Goes to Mall’ di Mall Alun-alun Malang . Minggu (9/9/2018).
KegatanTax Goes to Mall, kata Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto menjadi sarana edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat, sekaligus mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
“Kami ingin lakukan kerja efektif dan efisien melalui sistem jemput bola ini. Sekaligus memberikan layanan ekstra bagi masyarakat, utamanya para Wajib Pajak (WP) sehingga mereka bisa langsung membayar kewajiban pajak di lokasi,” ungkapnya.
Dia menegaskan,layanan ini digalakkan dengan harapan para WP tak lagi kehilangan waktu dan tenaga untuk membayar kewajiban pajaknya ke Kantor BP2D di Office Block Kedungkandang.
Di samping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk pendataan potensi usaha baru sehingga berikutnya bisa menjadi WP yang terdaftar di BP2D.
Selain membuka loket pembayaran pajak daerah bersama Bank Jatim, petugas BP2D juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk dunia perpajakan daerah, baik melalui sistem manual maupun sistem online.
Termasuk diantaranya, mensosialisasikan mengenalkan Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (Sampade), inovasi baru BP2D yang diluncurkan Mei lalu.
Berbasis android, kehadiran aplikasi ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat, khususnya para WP, untuk mengetahui informasi tentang perpajakan daerah secara aktual dan efisien.
Mulai dari informasi terkait objek pajak, informasi tagihan dan tunggakan, informasi sistem pembayaran dan pengumuman pajak daerah. Masyarakat juga bisa melakukan konsultasi pajak daerah hingga mengunduh peraturan pajak daerah dari aplikasi baru ini.
Panduan informasi dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam. Untuk mengaksesnya, masyarakat bisa lebih dulu mengunduh aplikasi Sampade di Play Store secara gratis.
“Ini merupakan salah satu produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” ungkapnya.
Dia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan pelayanan jemput bola ini sebaik mungkin. Terutama mereka yang berada di sekitar kawasan Alun-alun Merdeka. Apalagi jika beruntung, pengunjung yang ambil bagian dalam Tax Goes to Mall berkesempatan membawa pulang aneka doorprize menarik.
Plt Wali Kota Malang, Sutiaji menilai memang diperlukan langkah kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti penting pajak.
"Apa yang diinisiasi BP2D melalui Tax Goes to Mall sangat saya apresiasi. Semoga makin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Karena muaranya pajak dari rakyat untuk rakyat, dalam hal ini demi pembangunan Kota Malang dan kemakmuran warga Bhumi Arema," ujarnya.
Sumber : bisnis.com (Malang, 09 September 2018)
Foto : Bisnis
BP2D Kota Malang Gencarkan Sosialisasi Pajak DaerahBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggencarkan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pajak daerah antara lain lewat kegiatan Tax Goes to Mall.selengkapnya
BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya
Bantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) mencoba melibatkan Polresta Kota Malang demi membantu perpajakan daerah. Pelibatan jajaran kepolisian ini dianggap salah satu upaya menjalankan amanat Undang-Undang dan Perda tentang Perpajakan Daerah.selengkapnya
Penghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Rp163,4 MiliarPenerimaan pajak daerah Kota Malang menembus Rp163,4 miliar pada posisi 21 Mei 2018 atau 43,60% dari target penerimaan sepanjang 2018 sebesar Rp375 miliar.selengkapnya
Penghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp102 MiliarPenghimpunan pajak daerah Kota Malang sampai triwulan I/2018 menembus Rp102 miliar atau mencapai 27,23% dari target penerimaan sepanjang tahun ini yang dipatok Rp375 miliar.selengkapnya
Layani Wajib Pajak, BP2D Kota Malang Latih Mental dan Fisik TPOKBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melatih mental dan fisik Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan atau TPOK untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada wajib pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
