Bos Sinarmas Tarik Harta di Luar Negeri, Keluarganya Mengikuti

Senin 3 Okt 2016 08:13Administratordibaca 118 kaliSemua Kategori

youtube 006

Bos Sinarmas, Franky Widjaja, memilih memulangkan hartanya di luar negeri ke Indonesia, usai mengikuti program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

"Persentasenya enggak ingat persis (sekitar) 30 persenan yang repatriasi," ujar Franky kepada para awak media yang meliput soal tax amnesty.

Menurut Franky, program tax amnesty merupakan kesempatan baginya untuk melaporkan harta-harta di dalam maupun di luar negeri. Selama ini tidak semua harta-harta tersebut dilaporkan kepada negera.


Sebenarnya, rencana membawa pulang sebagian harta dari luar negeri sudah lama. Oleh karena itu ia mengaku sudah menyiapkan segala keperluan saat program tax amnesty berjalan. Ia juga mengungkapkan langkahnya untuk ikut program tax amnesty sudah diikuti oleh keluarganya.


"Ada yang sudah di sini (hartanya), ada yang akan masuk lagi sampai 31 Desember 2016. Lebih banyak bentuk cash dari luar negeri," kata Franky.


Meski memastikan menarik hartanya dari luar negeri, ia belum mau buka-bukaan soal rencana investasi pasca mengikuti tax amnesty. Tapi ada sejumlah sektor yang Franky lirik, di antaranya sektor kelistrikan.


Pria berumur 58 tahun itu berharap agar pajak di dalam negeri bisa turun pasca program tax amnesty. Bila itu terjadi, ia yakin investasi di Indonesia akan meningkat.

Selain Franky, bos Alfamart Djoko Susanto juga menyambangi Kantor Ditjen Pajak di waktu yang hampir bersamaan. Djoko diajak mengikuti jumpa pers bersama Dirjen Pajak dan Franky Widjaja.


Ia mengungkapkan, sudah mengikuti program tax amnesty sejak pekan lalu. Pelaporan harta itu atas nama pribadi. Semantara untuk perusahaan sudah dilaporkan terlebih dahulu.


"Kami kan pengusaha lokal jadi tidak repatriasi. Semua juga rupiah semua. Deklarasi dalam negeri," kata Djoko.


Dua pengusaha besar itu memuji pelaksanaan program tax amnesty. Mereka menilai program tersebut cukup sukses lantaran banyak wajib pajak yang ikut serta.


Hari terakhir program pengampunan pajak periode pertama sudah terkumpul Rp 95,3 triliun sampai pukul 12.00 WIB, Jumat (30/9/2016). Sedangkan Wajib Pajak yang sudah datang sebagai peserta program dan membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) mencapai 1.900 orang.


Kepala Sub Direktorat Humas Ditjen Pajak Ani Natali memaparkan pajak yang terkumpul berasal dari dana tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 3,06 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 330 miliar, dan pembayaran tebusan Rp 91,9 triliun.


"Sebelum ada tax amnesty, dana ini tidak pernah ada dalam skema pajak," ujar Ani di Ditjen Pajak.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak, total harta deklarasi wajib pajak Rp 3,344 triliun, deklarasi harta dari luar negeri sebesar Rp 911 triliun dan dana repatriasi yang sudah masuk dari luar negeri sebesar Rp 133 triliun.


"Selama ini mereka tidak pernah mengaku ada kekayaan sebesar Rp 3,344 triliun," kata Ani.


Sebelumnya diberitakan periode pertama program pengampunan pajak memberikan dana tebusan paling ringan sebesar 2 perrsen dari Juli sampai September 2016.


Sedangkan periode kedua dana tebusannya naik menjadi 3 persen, dan periode terakhir 5 persen.

Target dari program pengampunan pajak selama sembilan bulan mencapai Rp 165 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran.


Ribuan pemohon amnesti pajak orang pribadi menyerbu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Jakarta IV, Gelora, Jakarta Pusat.


"Saya datang pukul 09.00 WIB saja dapat nomor antrean 568. Mungkin baru diperiksa berkasnya sore," ujar Wawan (57) salah satu pemohon amnesti pajak. Pemohon amnesti pajak bisa sedikit berlega karena pelayanan amnesti pajak hari ini akan diakhiri pukul 24.00 WIB.


"Sudah ada arahan dari pusat, khusus hari ini pelayanan amnesti pajak sampai pukul 24.00. Mulai 1 Oktober 2016 besok aan dimulai termin kedua dengan besaran uang tebusan deklarasi dalam negeri sebesar 3 persen," ungkap salah satu petugas.

Petugas Lembur


Antisuas masyarakat mengikuti program tax amnesty di hari terakhir, membuat Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi memperpanjang jam kerja pegawai pajak. Apalagi pada akhir periode I antrean sangat panjang di seluruh kantor pajak di Indonesia.


"Antusias masyarakat sangat tinggi. Di mana-mana antre dan kita akan layani sampai selesai," ujar Ken.


Kemarin saja, Kamis (29/9/2016) pegawai pajak melayani peserta yang ikut pengampunan pajak hingga sampai pukul 01.00 dini hari. Dan semua pegawai itu menginap di kantor, sebab pagi harinya harus membuka lagi.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa DJP telah mengeluarkan surat untuk bank persepsi agar bisa melayani peserta tax amnesty hingga sampai pukul 19.00 WIB. "Ini untuk melayani peserta yang ingin membayar uang tebusan," ungkap Hestu.


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan mendukung penuh program tax amnesty atau pengampunan pajak untuk memperkuat basis wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.


Terkait hal itu, Bank Mandiri akan memperpanjang jam operasional 260 kantor cabang di seluruh Indonesia hingga pukul 21.00 WIB. Perpanjangan jam operasional tersebut dilakukan pada Jumat (30/9) atau hari terakhir sebelum berakhirnya periode pertama pengampunan pajak 2 persen.

"Cabang-cabang yang akan operasional hingga pukul 21.00 hari ini juga termasuk kantor-kantor yang cukup banyak menerima kedatangan peserta amnesti pajak selama ini," kata Rohan dalam pernyataan resminya.


Rohan menambahkan, hingga 30 September 2016, total dana amnesti pajak yang dihimpun Bank Mandiri mencapai Rp 14,5 triliun. Dana tersebut terbagi atas 73.965 transaksi dana tebusan dengan nilai Rp 13,187 triliun dan 214 transaksi dana repatriasi dengan nilai Rp 1,328 triliun.


Untuk itu, Bank Mandiri terus akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang program amnesti pajak dan produk-produk investasi yang disediakan oleh Bank Mandiri Group.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 1 Oktober 2016)
Foto : youtube




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Deklarasi Harta Luar Negeri Tax Amnesty Capai Rp 979 TriliunDeklarasi Harta Luar Negeri Tax Amnesty Capai Rp 979 Triliun

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Sampai dengan pekan pertama program pengampunan pajak tahap kedua ini, pengungkapan harta atau deklarasi harta luar negeri hampir menyentuh angka Rp 1.000 triliun.selengkapnya

Warga Sumbar-Jambi Simpan Harta di Luar Negeri Hingga Rp5 TriliunWarga Sumbar-Jambi Simpan Harta di Luar Negeri Hingga Rp5 Triliun

Jumlah harta warga Sumbar dan Jambi yang disimpan di luar negeri tercatat mencapai jumlah triliunan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :