Bos Sinarmas Tarik Harta di Luar Negeri, Keluarganya Mengikuti

Senin 3 Okt 2016 08:13Administratordibaca 146 kaliSemua Kategori

youtube 006

Bos Sinarmas, Franky Widjaja, memilih memulangkan hartanya di luar negeri ke Indonesia, usai mengikuti program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

"Persentasenya enggak ingat persis (sekitar) 30 persenan yang repatriasi," ujar Franky kepada para awak media yang meliput soal tax amnesty.

Menurut Franky, program tax amnesty merupakan kesempatan baginya untuk melaporkan harta-harta di dalam maupun di luar negeri. Selama ini tidak semua harta-harta tersebut dilaporkan kepada negera.


Sebenarnya, rencana membawa pulang sebagian harta dari luar negeri sudah lama. Oleh karena itu ia mengaku sudah menyiapkan segala keperluan saat program tax amnesty berjalan. Ia juga mengungkapkan langkahnya untuk ikut program tax amnesty sudah diikuti oleh keluarganya.


"Ada yang sudah di sini (hartanya), ada yang akan masuk lagi sampai 31 Desember 2016. Lebih banyak bentuk cash dari luar negeri," kata Franky.


Meski memastikan menarik hartanya dari luar negeri, ia belum mau buka-bukaan soal rencana investasi pasca mengikuti tax amnesty. Tapi ada sejumlah sektor yang Franky lirik, di antaranya sektor kelistrikan.


Pria berumur 58 tahun itu berharap agar pajak di dalam negeri bisa turun pasca program tax amnesty. Bila itu terjadi, ia yakin investasi di Indonesia akan meningkat.

Selain Franky, bos Alfamart Djoko Susanto juga menyambangi Kantor Ditjen Pajak di waktu yang hampir bersamaan. Djoko diajak mengikuti jumpa pers bersama Dirjen Pajak dan Franky Widjaja.


Ia mengungkapkan, sudah mengikuti program tax amnesty sejak pekan lalu. Pelaporan harta itu atas nama pribadi. Semantara untuk perusahaan sudah dilaporkan terlebih dahulu.


"Kami kan pengusaha lokal jadi tidak repatriasi. Semua juga rupiah semua. Deklarasi dalam negeri," kata Djoko.


Dua pengusaha besar itu memuji pelaksanaan program tax amnesty. Mereka menilai program tersebut cukup sukses lantaran banyak wajib pajak yang ikut serta.


Hari terakhir program pengampunan pajak periode pertama sudah terkumpul Rp 95,3 triliun sampai pukul 12.00 WIB, Jumat (30/9/2016). Sedangkan Wajib Pajak yang sudah datang sebagai peserta program dan membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) mencapai 1.900 orang.


Kepala Sub Direktorat Humas Ditjen Pajak Ani Natali memaparkan pajak yang terkumpul berasal dari dana tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 3,06 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 330 miliar, dan pembayaran tebusan Rp 91,9 triliun.


"Sebelum ada tax amnesty, dana ini tidak pernah ada dalam skema pajak," ujar Ani di Ditjen Pajak.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak, total harta deklarasi wajib pajak Rp 3,344 triliun, deklarasi harta dari luar negeri sebesar Rp 911 triliun dan dana repatriasi yang sudah masuk dari luar negeri sebesar Rp 133 triliun.


"Selama ini mereka tidak pernah mengaku ada kekayaan sebesar Rp 3,344 triliun," kata Ani.


Sebelumnya diberitakan periode pertama program pengampunan pajak memberikan dana tebusan paling ringan sebesar 2 perrsen dari Juli sampai September 2016.


Sedangkan periode kedua dana tebusannya naik menjadi 3 persen, dan periode terakhir 5 persen.

Target dari program pengampunan pajak selama sembilan bulan mencapai Rp 165 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran.


Ribuan pemohon amnesti pajak orang pribadi menyerbu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Jakarta IV, Gelora, Jakarta Pusat.


"Saya datang pukul 09.00 WIB saja dapat nomor antrean 568. Mungkin baru diperiksa berkasnya sore," ujar Wawan (57) salah satu pemohon amnesti pajak. Pemohon amnesti pajak bisa sedikit berlega karena pelayanan amnesti pajak hari ini akan diakhiri pukul 24.00 WIB.


"Sudah ada arahan dari pusat, khusus hari ini pelayanan amnesti pajak sampai pukul 24.00. Mulai 1 Oktober 2016 besok aan dimulai termin kedua dengan besaran uang tebusan deklarasi dalam negeri sebesar 3 persen," ungkap salah satu petugas.

Petugas Lembur


Antisuas masyarakat mengikuti program tax amnesty di hari terakhir, membuat Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi memperpanjang jam kerja pegawai pajak. Apalagi pada akhir periode I antrean sangat panjang di seluruh kantor pajak di Indonesia.


"Antusias masyarakat sangat tinggi. Di mana-mana antre dan kita akan layani sampai selesai," ujar Ken.


Kemarin saja, Kamis (29/9/2016) pegawai pajak melayani peserta yang ikut pengampunan pajak hingga sampai pukul 01.00 dini hari. Dan semua pegawai itu menginap di kantor, sebab pagi harinya harus membuka lagi.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa DJP telah mengeluarkan surat untuk bank persepsi agar bisa melayani peserta tax amnesty hingga sampai pukul 19.00 WIB. "Ini untuk melayani peserta yang ingin membayar uang tebusan," ungkap Hestu.


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan mendukung penuh program tax amnesty atau pengampunan pajak untuk memperkuat basis wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.


Terkait hal itu, Bank Mandiri akan memperpanjang jam operasional 260 kantor cabang di seluruh Indonesia hingga pukul 21.00 WIB. Perpanjangan jam operasional tersebut dilakukan pada Jumat (30/9) atau hari terakhir sebelum berakhirnya periode pertama pengampunan pajak 2 persen.

"Cabang-cabang yang akan operasional hingga pukul 21.00 hari ini juga termasuk kantor-kantor yang cukup banyak menerima kedatangan peserta amnesti pajak selama ini," kata Rohan dalam pernyataan resminya.


Rohan menambahkan, hingga 30 September 2016, total dana amnesti pajak yang dihimpun Bank Mandiri mencapai Rp 14,5 triliun. Dana tersebut terbagi atas 73.965 transaksi dana tebusan dengan nilai Rp 13,187 triliun dan 214 transaksi dana repatriasi dengan nilai Rp 1,328 triliun.


Untuk itu, Bank Mandiri terus akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang program amnesti pajak dan produk-produk investasi yang disediakan oleh Bank Mandiri Group.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 1 Oktober 2016)
Foto : youtube




BERITA TERKAIT
 

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Deklarasi Harta Luar Negeri Tax Amnesty Capai Rp 979 TriliunDeklarasi Harta Luar Negeri Tax Amnesty Capai Rp 979 Triliun

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Sampai dengan pekan pertama program pengampunan pajak tahap kedua ini, pengungkapan harta atau deklarasi harta luar negeri hampir menyentuh angka Rp 1.000 triliun.selengkapnya

Warga Sumbar-Jambi Simpan Harta di Luar Negeri Hingga Rp5 TriliunWarga Sumbar-Jambi Simpan Harta di Luar Negeri Hingga Rp5 Triliun

Jumlah harta warga Sumbar dan Jambi yang disimpan di luar negeri tercatat mencapai jumlah triliunan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :