Bos Pajak Sebut Generasi Reformasi Kunci Keberhasilan Tax Amnesty

Selasa 4 Okt 2016 13:33Administratordibaca 141 kaliSemua Kategori

kapanlagi 001

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugeasteadi, mengungkapkan kunci keberhasilan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak terletak pada pegawai muda pajak. Mereka dinilai mempunyai daya juang tinggi dengan target kesuksesan Tax Amnesty.

Ken menyebut pegawai muda ini sebagai generasi reformasi. "Jadi tidak diragukan lagi kemampuannya dan daya juangnya, bahwa karakternya mereka generasi Y. Bahkan kalau ada hari setelah hari Minggu mungkin mereka mau tetap bekerja," ujar Ken saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/10).

Ken menjelaskan, dari catatannya, sekitar 68 persen dari total 37.559 karyawan Ditjen Pajak berusia di bawah 40 tahun. Sementara, untuk karyawan yang berusia 50 tahun ke atas hanya berjumlah 10 persen.

Namun, Ken menegaskan bahwa para 'orang tua' ini juga tidak kalah penting perannya. Sebab, dengan pengalaman mereka mampu memberikan arahan dan semangat kepada karyawan Ditjen Pajak yang muda.

"Kita menganggap semua bersahabat, tidak ada anak buah dan pimpinan. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan berat ini kalau dikerjakan bersama akan ringan," tutup Ken.

Sumber : merdeka.com (3 Oktober 2016)
Foto : kapanlagi.com




BERITA TERKAIT
 

KATA MEREKA: Keberhasilan Tax Amnesty Masih DiragukanKATA MEREKA: Keberhasilan Tax Amnesty Masih Diragukan

Pemerintah gencar melakukan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak. Diharapkan dengan sosialisasi ini program tax amnesty dimengerti masyarakat luas.selengkapnya

Ken Sanjung Kegigihan Pegawai Pajak Tax Amnesty Lampaui TargetKen Sanjung Kegigihan Pegawai Pajak Tax Amnesty Lampaui Target

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan kebahagiaannya atas capaian program pengampunan pajak (tax amnesty) yang di luar ekspektasi. Keberhasilan ini dianggapnya sebagai kerja keras dari para pegawai di Ditjen Pajak.selengkapnya

Kunci Keberhasilan Pengampunan Pajak Sepenuhnya Ada di PemerintahKunci Keberhasilan Pengampunan Pajak Sepenuhnya Ada di Pemerintah

Kesuksesan pengampunan pajak yang telah diparipurnakan di DPR pada masa sidang ke V, sepenuhnya tergantung pemerintah.selengkapnya

Mudik ke Malang, Ken Kembali Fitri dengan Tax AmnestyMudik ke Malang, Ken Kembali Fitri dengan Tax Amnesty

Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersamaan dengan euforia disahkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi Undang-undang (UU). Bahkan dia mengaku bakal membawa kegembiraan Tax Amnesty ke kampung halamannya di Malang.selengkapnya

Jokowi: Kunci Keberhasilan Tax Amnesty di Dirjen PajakJokowi: Kunci Keberhasilan Tax Amnesty di Dirjen Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menjadi penentu keberhasilan program sosialisasi Undang Undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

Tingkatkan Pajak, Kementerian Perlu `Rayu` Anak Muda Jadi PengusahaTingkatkan Pajak, Kementerian Perlu `Rayu` Anak Muda Jadi Pengusaha

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan pemerintah menciptakan pengusaha. Hal ini diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :