Bocorkan Data Peserta Tax Amnesty, Jokowi Ancam Bakal Penjarakan

Selasa 9 Ags 2016 11:10Administratordibaca 197 kaliSemua Kategori

sindonews 121

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan negara menjamin sepenuhnya kerahasiaan data peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan demikian dia meminta seluruh masyarakat akan segera berpartisipasi dalam program ini.

‎"Data kerahasiaan peserta tax amnesty tidak bisa diminta oleh siapa pun dan tidak dapat diberikan kepada siapa pun. Jika Petugas pajak ada yang diketahui melanggarnya, akan kena pidana 5 tahun penjara. Jadi saya minta kepada seluruh warga negara untuk segara mendaftar," ujarnya di hadapan 3500 peserta sosialisasi Tax amnesty di Hotel InterContinental Bandung Dago Resor, Senin (8/8/2016).

‎Di tempat yang sama Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani Indrawati menerangkan salah satu keuntungan Wajib Pajak (WP) mengikuti program amnesti pajak adalah tidak akan terkena pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Lanjut dia manfaat ini diklaim mampu merangsang WP berbondong-bondong mengajukan permohonan pengampunan pajak.

"Jika dana pengampunan diharapkan bisa sesuai dengan target, kami menargetkan semua wajib pajak berpartisipasi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan menghentikan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana bagi yang mengikuti program ini sesuai dengan amanat UU Tax Amnesty," janji Sri Mulyani.

Dia juga mengimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan hartanya pada periode pertama, lantara dana tebusan yang berlaku lebih kecil dibandingkan periode kedua dan selanjutnya.

"Ada beberapa manfaat dari amnesti pajak, di antaranya penghapusan pajak terutang baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Manfaat lainnya, penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan," tutup Managing Director Bank Dunia tersebut.

Sumber : sindonews.com (Bandung, 8 Agustus 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan DiperiksaSri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan Diperiksa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan data peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan diobok-obok. Dia juga meminta para pengusaha yang berniat mengikuti program tersebut agar tidak takut, karena program tax amnesty bukanlah sebuah perangkap.selengkapnya

Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Peserta Tax AmnestyPemerintah Jamin Kerahasiaan Data Peserta Tax Amnesty

Pemerintah memastikan akan menjaga kerahasiaan data para peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Artinya, selama program ini berjalan, otoritas pajak tidak diperbolehkan memberikan data secuil pun kepada lembaga lain. Lantas, bagaimana jika kebijakan ini telah melalui masa tenggat di Maret 2017 mendatang? Apakah data-data tersebut bisa tetap terjaga pasca berakhirnya program tax amselengkapnya

Singapura Tak Akan Selidiki WNI Peserta Program Amnesti PajakSingapura Tak Akan Selidiki WNI Peserta Program Amnesti Pajak

Singapura telah memberikan jaminan bahwa warga negara Indonesia yang melaporkan asetnya di negara kota itu sebagai bagian dari program amnesti pajak di Indonesia tidak akan dianggap sebagai tindakan mencurigakan, menurut Menteri Keuangan, Jumat (16/9).selengkapnya

Menkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiMenkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena Sanksi

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

Kalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera DibukaKalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera Dibuka

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.selengkapnya

Bank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi BeratBank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi Berat

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pengawasan terhadap institusi yang menjadi pintu masuk (gateaway) dana repatriasi akan diperketat. Ada tiga gateway yang disiapkan untuk menampung dana dari luar negeri itu, yakni perbankan, manajer investasi, dan sekuritas.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :