BNI Sasar Ratusan Pedagang Tanah Abang Ikut Tax Amnesty

Rabu 31 Ags 2016 11:34Administratordibaca 198 kaliSemua Kategori

tribunnews 095

PT Bank Negara Indonesia (BNI/persero) Tbk dan Direktorat Jenderal Pajak lakukan sosialisasi pemanfaatan program Pengampunan Pajak (tax amnesty) kepada pedagang tanah abang.

Para pedagang ini merupakan salah satu segmen wajib pajak yang juga penting didekati dan mendapatkan penjelasan terkait Tax Amnesty.


"Mereka merupakan kalangan pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah, yang selama ini belum tersentuh sosialisasi Tax Amnesty," ujar Corporate Secretary BNI Kiryanto, Selasa (30/8/2016).


BNI juga memberikan panduan lengkap bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty, antara lain dengan menjelaskan produk-produk keuangan yang disiapkan bagi pedagang yang ingin melaporkan harta kekayaannya. Selain itu BNI mengajarkan tata cara dalam menyetorkan Uang Tebusan sebagai salah satu syarat Tax Amnesty melalui BNI.

Para pedagang mendapatkan penjelasan bahwa Tax Amnesty bagi UMKM terbagi atas dua bagian. Bagi UMKM yang melaporkan harta kekayaan hingga Rp 10 miliar, hanya dikenai kewajiban membayar Uang Tebusan sebesar 0,5 persen.


Sementara itu, untuk harta kekayaan UMKM yang dilaporkan melebihi di atas Rp 10 miliar, pedagang diwajibkan membayar Uang Tebusan sebesar 2 persen. Penawaran tersebut diberikan mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak ke Pedagang Tanah Abang: Harus Ikut Tax AmnestyDirjen Pajak ke Pedagang Tanah Abang: Harus Ikut Tax Amnesty

Hari ini, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi terjun langsung ke lapangan "blusukan" untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada para pedagang UMKM di Pasar Tanah Abang.selengkapnya

24 Ribu Pedagang Tanah Abang Jadi Sasaran Tax Amnesty24 Ribu Pedagang Tanah Abang Jadi Sasaran Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak giat menyasar para pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty. Salah satu upaya untuk mempermudah partisipasi UMKM ini, Kantor Wilayah Jakarta Pusat berencana mendirikan gerai layanan tax amnesty di pusat perbelanjaan grosir Tanah Abang.selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat JatiSosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat Jati

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggelar sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sosialisasi dibalut dengan sesi dialog antara Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dengan para pedagang.selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para PedagangSosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para Pedagang

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi siang ini menjadi pembicara utama dalam program pengampunan pajak di ITC Mangga Dua. Ken menggunakan kaos berkerah merah ketika sosialisasi tax amnesty.selengkapnya

TERPOPULER: Pedagang di Pasar Tanah Abang Butuh Edukasi soal PajakTERPOPULER: Pedagang di Pasar Tanah Abang Butuh Edukasi soal Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi program pengampunan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang. Sosialisasi tersebut langsung dipimpin oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :