BI Siap Stabilisasi Rupiah

Sabtu 9 Jul 2016 08:04Administratordibaca 224 kaliSemua Kategori

republika 042

Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) direalisasikan. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, sejak kebijakan tersebut disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, pasar keuangan menyambut baik.

Pertandanya adalah aliran modal masuk (capital inflows) yang besar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat. "Kalau saat ini di pasar keuangan, kita lihat baru dampak mengantisipasi terhadap implementasi dari tax amnesty. Jadi, kalau ada modal yang masuk saat ini dari luar negeri, belum terkait sama realisasi tax amnesty-nya. Itu baru mengantisipasi. Jadi, pelaku pasar keuangan menyambut positif terkait tax amnesty sehingga mereka masuk," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu. Sedangkan, realisasi kebijakan pengampunan pajak, kata Mirza, akan mulai terlihat sejak berlaku Juli 2016 hingga Maret 2017.

Mirza menjelaskan, dana yang berasal dari luar negeri tersebut nantinya akan berupa valuta asing (valas). Ketika dana tersebut ditukar dalam bentuk rupiah, otomatis akan ada penguatan rupiah.

Selain itu, cadangan devisa (cadev) juga akan meningkat seiring masuk nya dana repatriasi tersebut. Tercatat, pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI, Jumat (1/7), rupiah berada pada posisi Rp 13.172 per dolar AS atau terapresiasi 0,06 persen atau delapan poin dari posisi sehari sebelumnya, yaitu Rp 13.180 per dolar AS.

Untuk itu, Mirza menyebut, BI siap melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi, berbeda dengan negara- negara tetangga, Indonesia merupakan negara yang ekspor dan impornya tercatat mengalami defisit.

Sehingga, dibutuhkan kurs yang secara relatif harus lebih kompetitif. Tujuannya supaya ekspor juga lebih kompetitif dibandingkan negara- negara pesaing, terutama untuk ekspor manufaktur, seperti tekstil, sepatu, elektronik, kendaraan bermotor, atau suku cadang kendaraan bermotor.

"Jadi, kira-kira kursnya harus stabil, tapi suatu level yang memang cukup kompetitif," kata Mirza. Selain kompetitif untuk ekspor, lanjut Mirza, kurs yang kompetitif juga akan terus mengundang capital inflows untuk terus masuk.

Namun, apabila kurs terlalu kuat, hal sebaliknya bisa terjadi. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan, apa bila rupiah terlalu cepat menguat, biasanya juga akan terlalu cepat melemah. Pengaruh hal tersebut terhadap perekonomian juga relatif signifikan.

Sehingga, David meyakini bank sentral akan melakukan perannya dengan baik dalam stabilisasi nilai tukar rupiah saat aliran dana repatriasi masuk. "Jadi, seharusnya dijaga oleh mereka (BI) di level yang secara fundamental pas," ujar David kepada Republika di Jakarta, Ahad (3/7).

Selain itu, nilai tukar rupiah juga penting untuk ekspor dan impor. Apalagi, kecenderungan pengusaha Indonesia lebih suka mengimpor.

Bukan berarti dengan rupiah tidak terlalu kuat ekspor akan meningkat. "Tapi, paling tidak pengusaha kita nggakmakin banyak yang tergerak jadi importir. Kalau kita lihat, neraca dagang kita banyak karena harga komoditas lemah, ya sulit bagi kita," kata David.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan pengampunan pajak akan mulai berlaku setelah Lebaran. Saat ini, pemerintah sedang membuat ketentuan teknis untuk implementasi program tersebut.

"Banknya akan segera ditunjuk. Itu nanti masuk dalam peraturan menteri keuangan yang akan dikeluarkan. Bank pemerintah masuk, tapi ada juga dari bank nonpe merintah, bank swasta," katanya seperti dilansir Antara.

Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani pencanangan program pengampunan pajak bersama Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, dan Jaksa Agung M Prasetyo di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengimbau seluruh wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri berpartisipasi dalam program pengampunan pajak yang dimulai pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Kepala Negara menekankan, program pengampunan pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Kebijakan pengampunan pajak bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp 165 triliun dari repatriasi modal Rp 2.000 triliun dan deklarasi aset Rp 4.000 triliun para wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 4 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat RepatriasiPengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat Repatriasi

Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya dan tidak menjadi terlalu menjadi kuat saat dana valuta asing melimpah ke dalam negeri akibat repatriasi pengampunan pajak.selengkapnya

Dana Pengampunan Pajak Masuk, BI Siap Jaga RupiahDana Pengampunan Pajak Masuk, BI Siap Jaga Rupiah

Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak direalisasikan.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk Dahulu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

BI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan PajakBI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan Pajak

Bank Indonesia (BI) meramalkan nilai tukar rupiah akan menguat di kisaran 13.300-13.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2017. Apresiasi tersebut ditopang dari banjir dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty serta perbaikan ekonomi makro Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya



 
TAGS # :