BI Siap Stabilisasi Rupiah

Sabtu 9 Jul 2016 08:04Administratordibaca 330 kaliSemua Kategori

republika 042

Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) direalisasikan. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, sejak kebijakan tersebut disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, pasar keuangan menyambut baik.

Pertandanya adalah aliran modal masuk (capital inflows) yang besar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat. "Kalau saat ini di pasar keuangan, kita lihat baru dampak mengantisipasi terhadap implementasi dari tax amnesty. Jadi, kalau ada modal yang masuk saat ini dari luar negeri, belum terkait sama realisasi tax amnesty-nya. Itu baru mengantisipasi. Jadi, pelaku pasar keuangan menyambut positif terkait tax amnesty sehingga mereka masuk," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu. Sedangkan, realisasi kebijakan pengampunan pajak, kata Mirza, akan mulai terlihat sejak berlaku Juli 2016 hingga Maret 2017.

Mirza menjelaskan, dana yang berasal dari luar negeri tersebut nantinya akan berupa valuta asing (valas). Ketika dana tersebut ditukar dalam bentuk rupiah, otomatis akan ada penguatan rupiah.

Selain itu, cadangan devisa (cadev) juga akan meningkat seiring masuk nya dana repatriasi tersebut. Tercatat, pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI, Jumat (1/7), rupiah berada pada posisi Rp 13.172 per dolar AS atau terapresiasi 0,06 persen atau delapan poin dari posisi sehari sebelumnya, yaitu Rp 13.180 per dolar AS.

Untuk itu, Mirza menyebut, BI siap melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi, berbeda dengan negara- negara tetangga, Indonesia merupakan negara yang ekspor dan impornya tercatat mengalami defisit.

Sehingga, dibutuhkan kurs yang secara relatif harus lebih kompetitif. Tujuannya supaya ekspor juga lebih kompetitif dibandingkan negara- negara pesaing, terutama untuk ekspor manufaktur, seperti tekstil, sepatu, elektronik, kendaraan bermotor, atau suku cadang kendaraan bermotor.

"Jadi, kira-kira kursnya harus stabil, tapi suatu level yang memang cukup kompetitif," kata Mirza. Selain kompetitif untuk ekspor, lanjut Mirza, kurs yang kompetitif juga akan terus mengundang capital inflows untuk terus masuk.

Namun, apabila kurs terlalu kuat, hal sebaliknya bisa terjadi. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan, apa bila rupiah terlalu cepat menguat, biasanya juga akan terlalu cepat melemah. Pengaruh hal tersebut terhadap perekonomian juga relatif signifikan.

Sehingga, David meyakini bank sentral akan melakukan perannya dengan baik dalam stabilisasi nilai tukar rupiah saat aliran dana repatriasi masuk. "Jadi, seharusnya dijaga oleh mereka (BI) di level yang secara fundamental pas," ujar David kepada Republika di Jakarta, Ahad (3/7).

Selain itu, nilai tukar rupiah juga penting untuk ekspor dan impor. Apalagi, kecenderungan pengusaha Indonesia lebih suka mengimpor.

Bukan berarti dengan rupiah tidak terlalu kuat ekspor akan meningkat. "Tapi, paling tidak pengusaha kita nggakmakin banyak yang tergerak jadi importir. Kalau kita lihat, neraca dagang kita banyak karena harga komoditas lemah, ya sulit bagi kita," kata David.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan pengampunan pajak akan mulai berlaku setelah Lebaran. Saat ini, pemerintah sedang membuat ketentuan teknis untuk implementasi program tersebut.

"Banknya akan segera ditunjuk. Itu nanti masuk dalam peraturan menteri keuangan yang akan dikeluarkan. Bank pemerintah masuk, tapi ada juga dari bank nonpe merintah, bank swasta," katanya seperti dilansir Antara.

Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani pencanangan program pengampunan pajak bersama Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, dan Jaksa Agung M Prasetyo di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengimbau seluruh wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri berpartisipasi dalam program pengampunan pajak yang dimulai pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Kepala Negara menekankan, program pengampunan pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Kebijakan pengampunan pajak bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp 165 triliun dari repatriasi modal Rp 2.000 triliun dan deklarasi aset Rp 4.000 triliun para wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 4 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat RepatriasiPengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat Repatriasi

Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya dan tidak menjadi terlalu menjadi kuat saat dana valuta asing melimpah ke dalam negeri akibat repatriasi pengampunan pajak.selengkapnya

Dana Pengampunan Pajak Masuk, BI Siap Jaga RupiahDana Pengampunan Pajak Masuk, BI Siap Jaga Rupiah

Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak direalisasikan.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Sembilan triliun rupiah dana amnesti pajak masuk pasar modalSembilan triliun rupiah dana amnesti pajak masuk pasar modal

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp9 triliun.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk Dahulu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :