BI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan Pajak

Jumat 15 Jul 2016 14:58Administratordibaca 234 kaliSemua Kategori

liputan6 092

Bank Indonesia (BI) meramalkan nilai tukar rupiah akan menguat di kisaran 13.300-13.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2017. Apresiasi tersebut ditopang dari banjir dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty serta perbaikan ekonomi makro Indonesia.

Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar RAPBN 2017 dengan Komisi XI DPR, memperkirakan kurs rupiah bergerak stabil meskipun ada berbagai risiko yang harus diwaspadai pemerintah maupun BI.

Sentimen negatif, sambungnya berasal dari rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, maupun perkembangan ekonomi China sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan global dan imbasnya ke volatilitas kurs rupiah.

"Tapi implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak akan mendorong masuknya peningkatan suplai valas ke dalam negeri, dan memberikan dampak positif bagi rupiah. Jadi BI memperkirakan rata-rata kurs rupiah di 2017 berkisar 13.300-13.600 per dolar AS atau lebih menguat dari proyeksi sebelumnya 13.600-13.900 per dolar AS," kata Agus di Jakarta, Kamis (14/7/2016).


Keyakinan penguatan kurs rupiah, sambung Agus, karena melihat prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik seiring percepatan reformasi struktural dan berlanjutnya capital inflow (dana asing masuk) untuk investasi, baik di sektor riil maupun dalam bentuk portofolio di pasar keuangan, di samping upaya BI untuk selalu menjaga pergerakan nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

"Di tahun depan, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan tetap mencatatkan kinerja positif, surplus transaksi modal dan finansial dalam bentuk investasi langsung dan portofolio. Sejalan dengan peningkatan prospek ekonomi kita dan masuknya dana repatriasi terkait UU Tax Amnesty," Agus menerangkan.

Dari data BI, Agus mengaku, kurs rupiah bergerak menguat 5,27 persen year to datemencapai level 13.095 per dolar AS per 13 Juli 2016. Apresiasi tersebut didukung persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik, perbaikan ekonomi makro yang tercermin dari inflasi tetap terkendali serta defisit transaksi berjalan dalam kondisi sehat.

"Dengan disahkannya UU Pengampunan Pajak, kepercayaan terhadap prospek makro ekonomi kita ke depan semakin meningkat. Seiring meredanya risiko di pasar keuangan global, yakni Fed Fund Rate dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, berlanjutnya kebijakan moneter di beberapa negara maju, serta aliran dana masuk di akhir Juni ini yang lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu," jelas dia.

Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Misbakhun memperkirakan kondisi yang sama dengan BI. Mengutip dari proyeksi sejumlah pihak, bahwa kurs rupiah diyakini bisa semakin perkasa di kisaran 12.000 per dolar AS karena ada program pengampunan pajak yang mampu menarik dana-dana di luar negeri.

"Dari proyeksi beberapa pihak rupiah optimistis di kisaran 12.000-an, bahkan bisa mencapai di bawah Rp 12.500 per dolar AS. Itu karena mukjizat tax amnesty sudah datang. Neraca transaksi berjalan dari defisit bisa menjadi surplus karena modal masuk ke dalam negeri, basis wajib pajak akan luas, dan tax amnesty bisa menjadi tulang punggung baru pemerintah ke depan," ujar Misbakhun.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 14 Juli 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASRupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar AS

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%

Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2016 sebesar 4,92(yoy) persen. Meski tidak sesuai harapan, namun angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,71 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan, tumbuhnya perekonomian di triwulan I-2016 disebabkan oleh situasi dalam negeri yang cenderung stabil dan situasiselengkapnya

Tax Amnesty Bisa Menolong Kurs RupiahTax Amnesty Bisa Menolong Kurs Rupiah

Nilai tukar rupiah dinilai bisa menguat jika skema pengampunan pajak atau tax amnesty yang saat ini masih dibahas oleh Komisi XI DPR bisa lolos. Sebab dari skema repatriasi akan banyak arus modal yang masuk ke Indonesai dalam bentuk valas terutama dolar AS. "‎Mudah-mudahan begitu. Karena dengan adanya tax amnesty, maka akan ada arus modal yang banyak masuk ke dalam negeri," ujar Deputi Bidangselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Rupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya SemuRupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya Semu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan membuat nilai tukar Rupiah terlalu kuat. Itu terjadi mengingat kebijakan ini akan membuat dana yang selama ini berada di luar negeri akan membanjiri Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :