BI: Kredit dan Investasi Bakal Meningkat setelah Tax Amnesty

Ahad 9 Okt 2016 07:46Administratordibaca 306 kaliSemua Kategori

katadata 137

Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit modal kerja dan investasi masih seret. Namun penyaluran kredit berpeluang membesar setelah pelaku usaha mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty. Bank sentral meyakini kepercayaan dunia usaha bakal meningkat.

Data kredit Agustus menunjukkan penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi cuma tumbuh 4,5 dan 9,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan melambat dibanding Juli lalu yang sebesar 5,8 dan 10,4 persen.


Deputi Gubernur BI Mirza Adityaswara mengatakan semestinya keyakinan dunia usaha untuk berinvestasi akan meningkat setelah pelaksanaan tax amnesty. Sebab, “Dunia usaha bisa lebih merencanakan mau ambil kredit atau pakai uang sendiri. Sudah deklarasi (harta) dalam negeri dan luar negeri, jadi mereka sudah bisa menghitung,” kata Mirza di Komplek BI, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016.

Terlebih lagi, Mirza melihat peningkatan pada konsumsi rumah tangga. Permintaan dari rumah tangga diharapkan bakal mendorong korporasi untuk berinvestasi. Apalagi permintaan ekonomi terbesar memang berasal dari rumah tangga. Porsinya sekitar 60 persen dari total permintaan.


Konsumsi rumah tangga juga diyakini Mirza bakal meningkat seiring dengan naiknya penghasilan masyarakat di wilayah Kalimantan atau Sumatera. Sebab, harga beberapa komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara yang menjadi sumber pendapatan daerah-daerah tersebut mulai pulih. “Kalau demand sudah naik dan dunia usaha lebih confident, mereka datang ke bank,” ucapnya.


Mirza mengakui perbankan tengah sibuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah sehingga belum terlalu agresif menyalurkan kredit. Namun, bila permintaan kredit menguat dan likuiditas di pasar baik, ia yakin bank akan merespons.


Hingga saat ini, pertumbuhan kredit secara keseluruhan hanya sebesar enam sampai tujuh persen dibanding tahun lalu. Bahkan bila dihitung sejak awal tahun hanya tumbuh 2,8 persen. Kendati begitu, BI menganggap hal ini wajar. Penyaluran bakal mulai meningkat pada kuartal pertama 2017.


Sebelumnya, Mirza menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit yang rendah menyebabkan meningkatnya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Setelah harga komoditas jatuh, kurs mata uang bergejolak, lalu diikuti dengan kenaikan NPL. Ia mencatat NPL hanya 1,4 - 1,5 persen pada 2012. Lalu, perlahan meningkat hingga sekitar tiga persen tahun ini.


“Saat kurs goyang terus, importir ataupun pengusaha tidak bisa merencanakan kegiatan. Sekarang orang sudah bisa impor dan ekspansi, tapi memang belum sesuai harapan,” kata Mirza. “Kalau situasi ini aman terus, seharusnya kredit tumbuh lagi enam bulan mendatang. Itu siklus bisnis perbankan yang normal,” kata dia. 


Adapun Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung ragu kredit bakal tumbuh signifikan seiring dengan pelonggaran moneter yang dilakukan BI. Penyebabnya, perusahaan enggan investasi mengingat permintaan minim. Selain itu, bank berhati-hati menyalurkan kredit karena NPL yang meningkat.


Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, BI sudah beberapa kali memangkas suku bunga acuan hingga di level lima persen. Harapannya, biaya kredit turun sehingga mendorong permintaan kredit. Sejauh ini, suku bunga deposito tercatat sudah turun satu persen meski suku bunga kredit baru berkurang 0,52 persen. Perhitungannya, bunga perbankan akan mengikuti 100 persen penurunan suku bunga acuan pada semester satu 2017. “Biasanya nanti 1,5 tahun, dia (bunga bank) akan fully adjust sesuai penurunan suku bunga,” tutur Juda.


Yang menarik, saat perbankan mulai menahan penyaluran kredit, penyaluran pinjaman dari industri keuangan nonbank (IKNB) justru meningkat. Hingga Agustus, pembiayaan nonbank mencapai Rp 128,3 triliun, lebih tinggi dibanding tahun lalu Rp 58 triliun. “Ada semacam proses pergeseran sumber pembiayaan dari bank —yang berhati-hati— ke nonbank instrument,” ujar Juda.

Sumber : katadata.co.id (8 Oktober 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Bank BRI Prediksi Pengguna Kartu Kredit Meningkat saat RamadhanBank BRI Prediksi Pengguna Kartu Kredit Meningkat saat Ramadhan

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) memprediksi jumlah pengguna kartu kredit akan meningkat saat Ramadhan. Pasalnya banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya. "Memang hari-hari biasa ada, tapi kalau pas Ramadhan kan banyak yang beli kebutuhan rumah tangga dan barang-barang untuk dalam rangka lebaran," ujar Direktur Konsumer Bank BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Kamis (9/6/2016).selengkapnya

BI Prediksi Tax Amnesty Bisa Naikkan Kredit 2 PersenBI Prediksi Tax Amnesty Bisa Naikkan Kredit 2 Persen

Bank Indonesia (BI) menilai masuknya dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen. Selain itu, juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen. "Kalau tax amnesty sukses itu bisa meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen, menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen. Jadi ini sesuatu yang juga baik," kata Gubernurselengkapnya

Diintai Pajak, Penutupan Kartu Kredit MeningkatDiintai Pajak, Penutupan Kartu Kredit Meningkat

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan para pelaku perbankan (bankers) melaporkan dampak buruk dari kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) yang akan mengintip data kartu kredit. Salah satunya, jumlah penutupan kartu kredit meningkat. Muliaman mengatakan, selain itu ada penurunan volume pemakaian dan plafon kartu kredit. Sehingga, kebijakan tersebutselengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :