Bertemu Pengusaha, Jokowi Isyaratkan Perpanjang Masa Tax Amnesty

Jumat 23 Sep 2016 09:17Administratordibaca 166 kaliSemua Kategori

katadata 008

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menindaklanjuti usulan pengusaha terkait perpanjangan waktu periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini terungkap dalam pertemuannya dengan sejumlah ekonom dan pengusaha, hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jokowi mengakui sejak program ini berjalan Juli lalu, masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Namun, dia tetap berharap kalangan pengusaha dapat berkontribusi besar. Jokowi pun meminta masukan dari pengusaha agar pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik.


"Saya menginginkan investasi masuk secara besar-besaran ke Indonesia,” kata Jokowi, mengawali pertemuan tersebut, Kamis (22/9).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan kepercayaan pengusaha pada program tax amnesty makin lama, makin tinggi. Masalahnya pengusaha membutuhkan waktu menyiapkan segala sesuatunya, sebelum ikut program ini.

“Saya terus terang tadi juga mengusulkan periode pertama diperpanjang sampai Desember. Saya berikan empat alasan,” kata Rosan.


Masalahnya perpanjangan waktu ini harus membutuhkan perubahan Undang-Undang atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Proses ini sulit dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat, mengingat periode pertama akan berakhir dalam beberapa hari lagi. 


Dia pun mengusulkan opsi lain, yakni dengan memperpanjang proses administrasinya saja. Pengusaha bisa menyatakan ikut tax amnesty secara resmi, dengan surat bermaterai sebelum periode I berakhir. Namun, proses administrasinya dilakukan hingga akhir Desember. Jadi, tidak perlu ada perubahan UU atau penerbitan Perppu.


“Beliau (Jokowi) mengatakan itu bagus dan akan segera saya tindaklanjuti,” kata Rosan.


Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono, juga mengakui bahwa Jokowi akan menindaklanjuti usulan terkait perpanjangan masa periode I. Namun, para ekonom mengusulkan perpanjangannya tidak perlu sampai tiga bulan, cukup hanya satu bulan sampai Oktober.


“Dugaan saya, Pak Jokowi menyambut usulan yang satu bulan itu,” kata Tony yang juga ikut dalam pertemuan tersebut. Selain Tony, ada juga Raden Pardede, Djisman Simanjuntak, Haryo Aswicahyono,‎ Ari Kuncoro, Lukita Dinarsyah Tuwo, Iman Sugema, Destry Damayanti, Heriyanto Irawan, Poltak Hotradero, Helmi Amran, Prasetyantoko, Hendri Saparini, dan Revrisond Baswir‎.


Terkait dengan perpanjangan masa periode I tax amnesty ini Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Soepriyatno berpendapat pemerintah tidak bisa menerbitkan Perppu. Karena tidak ada alasan yang kuat dan kebutuhan mendesak untuk menerbitkan Perppu ini.


Ia menegaskan, sejak awal DPR telah meminta pemerintah untuk mempersiapkan program pengampunan pajak agar tidak menimbulkan kegaduhan ke depannya. “Kalau mau (menerbitkan) Perppu, dari awal saja Perppu,” tutur Supriyatno kepada Katadata, Kamis (22/9).


Sementara Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sangat mungkin penerbitan Perppu dilakukan. Ada kebutuhan mendesak, terlihat dari tingginya animo wajib pajak yang mengikuti program ini saat menjelang tenggat periode I.


“Saya kira tingginya animo publik, tetapi sebagian belum mengerti tentang tax amnesty dan beberapa aturan akan direvisi. Saya rasa kondisi ini bisa dianggap mendesak (untuk diterbitkan Perpu), karena waktu yang sudah hampir habis,” kata Prastowo.


Dia menganggap persiapan yang dilakukan pemerintah kurang matang, alhasil banyak wajib pajak baru mengikuti tax amnesty di September. Persiapan yang minim itu terlihat dari aturan teknis yang baru diterbitkan setelah program tax amnesty berjalan. Bahkan saat ini pemerintah juga berencana mengubah aturan-aturan tersebut.


Menurut dia, kondisi ini mempersulit wajib pajak memahami kebijakan tax amnesty, apalagi mengikuti programnya. Dia mengusulkan periode pertama ini diperpanjang hingga November, dan masa berlaku dua periode lainnya dikurangu masing-masing satu bulan. Bahkan dia pun menginisiasi petisi untuk mendorong pemerintah menerbitkan Perppu ini.


Peneliti Hukum Tata Negara dari Universitas Khairun Ternate Margarito memiliki pendapat yang sama dengan Prastowo. Hingga saat ini penerimaan negara baru mencapai 45 persen dari target. Perpanjangan periode pertama tax amnesty diharapkan bisa menjaga animo masyarakat ikut program ini. Sehingga target uang tebusan sebesar Rp 165 triliun bisa terkejar dan penerimaan tahun ini bisa lebih baik.


“Sangat beralasan hukum (penerbitan Perpu), karena keadaan saat ini sangat mendesak dan perlu penanganan khusus. Faktanya, apakah bisa menghindari penerimaan yang rendah sementara pemerintah sudah memotong anggaran dua kali. Bisa dikatakan, kebutuhan mendesak karena negara ini butuh uang,” ujar Margarito.

Sumber : katadata.co.id (22 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu periode tarif terendah Amnesti Pajak sehingga tetap berakhir pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakPemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti Pajak

Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha.selengkapnya

RESHUFFLE KABINET: Ini Argumentasi Istana Ganti Menkeu Di Tengah Periode Program Pengampunan PajakRESHUFFLE KABINET: Ini Argumentasi Istana Ganti Menkeu Di Tengah Periode Program Pengampunan Pajak

Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pergantian menteri keuangan di tengah periode pengampunan pajak dari Bambang P.S. Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati sudah dipertimbangkan secara matang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :