Bersiap Manfaatkan Dana Repatriasi

Senin 3 Okt 2016 18:45Administratordibaca 139 kaliSemua Kategori

antara 310

Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.

Tanggapan wajib pajak (WP) yang menggebu-gebu, khususnya pada hari-hari terakhir menjelang 30 September 2016, akhirnya dijadikan momentum untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia menuju lebih baik.

Memang, selain untuk menambah penerimaan pajak pada tahun anggaran 2016, salah satu tujuan program amnesti pajak adalah demi memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan basis pajak nasional.

Sejumlah konglomerat kaya terlihat mendaftar untuk ikut program amnesti pajak, termasuk pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kesuksesan program amnesti pajak periode Juli-September 2016 itu dicapai karena kuatnya dukungan Presiden Joko Widodo, yang bahkan menyempatkan diri meninjau kantor pelayanan pajak di Ditjen Pajak pada 30 September 2016 malam yang merupakan batas akhir tahap I program tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran Ditjen Pajak juga terlihat bekerja keras dalam pelaksanaan program yang telah disiapkan sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Bambang PS Brodjonegoro itu.

Dampak dari suksesnya program tersebut membuat ada tambahan dana segar pada sistem perekonomian Indonesia. Dana tersebut harus dimanfaatkan, khususnya untuk pembangunan sektor riil.

Pemerintah sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya untuk menampung dana warga negara Indonesia yang masuk itu. Dana tersebut harus dijadikan "tambahan tenaga" dalam pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur.

Pada periode I program amnesti pajak dengan tarif tebusan dua persen yang telah berakhir itu per 30 September 2016 itu tercatat ada 372.059 Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan WP. Dari angka itu terdapat 14.135 orang yang selama ini belum pernah membayar pajak atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Total harta yang dilaporkan mencapai Rp3.620 triliun yang terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp2.533 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp951 triliun, dan dana yang kembali dari luar negeri ke Indonesia atau repatriasi Rp137 triliun.

Sementara uang tebusan yang ditargetkan masuk dalam penerimaan negara sebanyak Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2017, sudah terkumpul Rp97,1 triliun dalam akhir periode pertama tersebut.

Berdasarkan data tersebut, pencapaian pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program pengampunan pajak menjadi yang tersukses di dunia melewati Italia dengan total harta dilaporkan Rp1.179 triliun, Chili Rp263 triliun, dan Spanyol Rp202 triliun.

Periode I amnesti pajak atau periode dengan tarif termurah itu dilanjutkan dengan periode II mulai 1 Oktober 2016.

Pada periode II, repatriasi atau deklarasi dalam negeri dikenakan tarif 3 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri dikenakan tarif 6 persen.

Tahan Defisit
Suksesnya tahap I amnesti pajak itu dinilai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara bakal mampu menahan defisit anggaran pada level 2,7 persen dari produk domestic bruto (PDB).

Sementara dengan adanya uang tebusan yang jumlahnya lebih besar dari yang diperkirakan, Mirza menganggap tidak bakal ada lagi pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

Mirza juga mengatakan, dana repatriasi itu dapat dimanfaatkan untuk pembelian produk pasar modal seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi korporat,

Sedangkan ekonom BCA David Sumual mengatakan, dana repatriasi yang terkumpul itu bisa menjadi "tenaga dalam" bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi usaha.

Menurut David, dunia usaha kini tidak khawatir dalam berusaha karena masalah perpajakan sudah selesai melalui program amnesti pajak.

Pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi agar dana repatriasi dari dalam dan luar negeri itu dapat menjadi sumber dana pembiayaan sektor riil.

Berbeda dengan dana tebusan, yang memang masuk dalam APBN sebagai penerimaan pajak, dana repatriasi yang tersimpan dalam bank persepsi, harus juga dimanfaatkan agar nantinya tidak hanya menjadi beban perekonomian.

Pemerintah harus berupaya keras agar pemilik dana repatriasi itu berminat membiayai proyek pembangunan yang saat ini membutuhkan pembiayaan. Begitu juga institusi selain perbankan, seperti pasar modal, perlu aktif mendorong agar dana tersebut terserap di pasar portofolio itu.

Berharga
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut data deklarasi harta WP di dalam negeri maupun di luar negeri pada program amnesti pajak sangat berharga untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik.

"Hal yang paling berharga (dari amnesti pajak) adalah data berbagai macam deklarasi. Karena ini menggambarkan ekonomi yang selama ini tidak terekam sekarang terekam," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, data deklarasi harta WP itu bagus untuk membuat perekonomian menjadi lebih formal serta menjadi fondasi yang lebih kuat untuk perekonomian Indonesia.

"Deklarasi sendiri merupakan suatu aset yang luar biasa besar, sumber informasi yang sangat baik. Aktivitas perekaman ekonomi jadi jauh lebih akurat," kata Sri Mulyani.

Dengan data deklarasi harta tersebut, lanjut dia, memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dalam melakukan estimasi yang lebih baik serta melihat potensi-potensi ekonomi Indonesia.

Dari sisi pemerintah juga bisa lebih paham dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan yang lebih akurat dengan melihat data harta kekayaan WNI lewat amnesti pajak.

Sri yang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan momen program pengampunan pajak sebagai permulaan tradisi kepatuhan pajak yang berguna bagi pembangunan indonesia, dan pada akhirnya berguna untuk jajaran pengusaha Indonesia untuk bisa melihat perekonomian dengan berbagai macam peluang.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai program amnesti pajak, meski membantu pencapaian target penerimaan negara, lebih bermanfaat untuk memperkuat basis data perpajakan dalam jangka panjang.

"Program ini memang bisa menambah potensi penerimaan, namun lebih bermanfaat untuk meningkatkan database perpajakan," kata Kepala Perwakilan ADB di Indonesia Steven Tabor.

Tabor menjelaskan dampak keseluruhan terhadap penerimaan pajak maupun perbaikan terhadap data perpajakan, baru bisa sepenuhnya terlihat pada 2017.

"Dampaknya terhadap reformasi perpajakan, termasuk adanya wajib pajak baru, dan tambahan potensi penerimaan untuk belanja sosial, pendidikan dan infrastruktur, baru terlihat tahun depan," katanya.

Namun, Tabor mengingatkan agar aparat pajak tidak sepenuhnya fokus kepada program ini, karena banyak potensi ekstensifikasi pajak yang bisa dilakukan pada tahun ini seperti dari pajak korporasi. 

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 3 Oktober 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk Dahulu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor Bisnis

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya



 
TAGS # :