Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa (cadev) pada Desember 2016 mencapai US$ 116,4 miliar. Jumlahnya naik US$ 4,9 miliar atau 4,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 111,47 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Tirta Segara mengatakan, peningkatan cadangan devisa berasal dari penerbitan surat utang valuta asing (valas) pemerintah atau obligasi global dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Selain itu, tambahan cadangan devisa juga didapat dari penerimaan pajak dan devisa minyak dan gas bumi (migas).
“Penerimaan cadev tersebut melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan Surat Berharga BI (SBBI) valas jatuh tempo,” kata Tirta dalam siaran pers BI, Senin (9/1).
Besaran cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Selain itu, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. BI menilai cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meski kebutuhan valas untuk pembayaran utang luar negeri cukup besar, pemasukan valas dari surplus neraca perdagangan dan obligasi global jauh lebih besar. “Pemasukan devisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, menurut Perry, kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah pada Desember 2016 lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Sebab, rupiah terbilang stabil pada akhir tahun lalu.
Ekonom Maybank Juniman mengatakan, rupiah pada Desember lalu bergerak stabil di kisaran 13.400-13.500 per dolar Amerika Serikat (AS) lantaran pasar sudah mengantisipasi kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump. “Jadi peluang USD lebih kuat lagi menunggu keputusan FOMC (Federal Open Market Committee) dibanding Trump. Kebijakan Trump ini sudah di-price in (disesuaikan) pasar November-Desember,” katanya.
Kenaikan cadangan devisa juga disokong oleh besarnya aliran dana asing ke pasar saham dan obligasi. Investor asing mencatatkan pembelian bersih di saham dan obligasi sepanjang tahun lalu. Keputusan pemerintah yang memutus hubungan kerja dengan bank investasi asal Amerika Serikat JP Morgan, juga tak menyurutkan minat investor asing terhadap obligasi negara Indonesia.
Meski begitu, ia meramalkan cadangan devisa bakal berkurang sekitar US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar sepanjang Januari 2017. Sebab, ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di awal tahun.
Adapun nilai tukar rupiah kemungkinan hanya akan bergerak di kisaran 13.500-an per dolar AS bila ada tekanan global akibat kebijakan Trump di AS. Alhasil, intervensi yang dilakukan BI diyakini tidak akan besar.
Sumber : katadata.co.id (10 Januari 2017)
Foto : katadata
Jokowi: Cadangan Devisa Naik US Miliar Berkat Tax AmnestyPresiden Joko Widodo menyebutkan manfaat dari pengampunan pajak, atau tax amnesty sudah mulai terlihat. Ada penambahan cadangan devisa negara sebesar US miliar. Peningkatan cadangan devisa negara itu, hanya terjadi dalam kurun satu hingga dua pekan sejak tax amnesty mulai diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, itu adalah salah satu manfaat dari diberlakukannya tax amnesty.selengkapnya
Banjir Dana Asing, Cadangan Devisa Bertambah Rp 21 TriliunCadangan devisa Indonesia pada akhir Juli lalu mencapai US$ 111,4 miliar. Jumlahnya meningkat US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 21 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 109,8 miliar. Peningkatan tersebut di tengah membanjirnya dana asing yang masuk ke dalam negeri sepanjang Juli lalu.selengkapnya
Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.selengkapnya
Tax Amnesty Bikin Cadangan Devisa RI Naik Rp 78 TriliunPresiden RI Joko Widodo menyampaikan euforia program tax amnesty atau pengampunan pajak menimbulkan dampak positif ke sektor keuangan di Indonesia. Salah satunya ke Cadangan Devisa‎ (cadev) yang naik karena adanya program ini. Dalam sosialisasi program tax amnesty di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jokowi mengungkapkan meski belum banyak para pemilik dana yang mengikuti program tax amnesty,selengkapnya
Cadangan Devisa Dipompa Euforia Tax AmnestyTiada hari tanpa euforia beleid pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan kendati belum mulai berlaku, beleid pengampunan pajak ini sanggup memompa dana panas (hot money) ke cadangan devisa. Efek selanjutnya, nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS).selengkapnya
Presiden: Pengampunan Pajak Bisa Tambah Cadangan Devisa SignifikanPresiden Joko Widodo menyatakan program pengampunan pajak berpeluang menambah cadangan devisa dalam jumlah signifikan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
