Berkat Tax Amnesty, Penerimaan Pajak September Naik 15 Persen

Selasa 4 Okt 2016 14:29Admindibaca 115 kaliSemua Kategori

KATADATA 1001

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak hingga akhir September lalu meningkat 15 persen dibandingkan periode sama 2015. Peningkatan ini disokong oleh penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Meski begitu, penerimaan pajak masih jauh dari target tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengungkapkan, total penerimaan pajak mencapai Rp 791,9 triliun per Senin, 3 Oktober 2016,  atau pasca berakhirnya periode pertama tax amnesty.


Jumlahnya lebih tinggi sekitar 15 persen dibandingkan penerimaan pajak per akhir September tahun lalu yang sebesar Rp 687,7 triliun.

Ia menyatakan, besarnya kontribusi tax amnesty terlihat dari perolehan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang melesat hingga 97 persen. "Padahal target awalnya hanya Rp 100 miliar," ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (3/10) malam.

Sebagai informasi, pada periode pertama program tax amnesty, Ditjen Pajak berhasil meraup dana tebusan sebesar Rp 97,2 triliun dari total 367.464 peserta program yang dimulai 18 Juli lalu hingga 30 September 2016 itu. Dana tersebut merupakan akumulasi duit tebusan, pembayaran tunggakan, dan penghentian bukti permulaan.

Selain kemajuan positif penerimaan dari program tax amnesty, Ditjen Pajak melansir adanya beberapa sektor penerimaan yang tumbuh negatif. Salah satunya adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang secara kumulatif turun satu persen. Penurunan juga terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Dari Rp 29 triliun (September 2015) menjadi Rp 17 triliun (September 2016)," katanya.

Menanggapi realisasi penerimaan pajak sementara ini, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugieasteadi mengaku belum puas. Namun, dirinya enggan berspekulasi apakah target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun bisa tercapai. "Saya kerjakan saja, tidak usah disebut angkanya karena kalau dihitung sebulan saya harus kejar Rp 200 triliun," katanya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah cara untuk mengejar target penerimaan yang terhitung besar tersebut. Salah satu caranya adalah mengejar piutang pajak yang mencapai Rp 90 triliun dari para penunggak pajak. "Rp 50 triliun pokok pajaknya, sisa Rp 40 triliun adalah sanksi administratif," kata Yoga.

Para penunggak, kata Yoga, bisa mengikuti tax amnesty untuk meringankan pokok utangnya. Namun, bila mereka tidak mengambil opsi itu, Ditjen Pajak akan melakukan langkah penindakan dengan sanksi terberat adalah penyanderaan atau gijzeling.

Sumber : katadata.co.id (4 Oktober 2016)

Kata : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

DPR Optimistis Penerimaan dari Tax Amnesty Rp165 Triliun TercapaiDPR Optimistis Penerimaan dari Tax Amnesty Rp165 Triliun Tercapai

Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis target penerimaan pajak dari tax amnesty (pengampunan pajak) sebesar Rp165 triliun bisa tercapai. Keyakinan ini didasari sudah banyaknya wajib pajak yang mulai mendatangi konsultan pajak untuk membuat surat pernyataan terkait tax amnesty.selengkapnya

Menkeu Targetkan Penerimaan dari Tax Amnesty Capai Rp165 TriliunMenkeu Targetkan Penerimaan dari Tax Amnesty Capai Rp165 Triliun

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menargetkan penambahan penerimaan dari tarif tembusan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp165 triliun pada RAPBNP 2016. Dana ini diyakini dapat menutupi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2016 yang diperkirakan tak akan tercapai karena perlambatan ekonomi.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari Target

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 TriliunPenerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 telah mencapai Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp 1.360,1 triliun. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan,‎ secara agregat penerimaan ini masih lebih rendah 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk penerimaan pajakselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :