Usaha Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendongkrak penerimaan daerahnya berhasil dilaksanakan. Salah satu pendorong yaitu rutinnya razia kendaraan bermotor oleh pemda setempat.
Menjelang akhir 2018, data pemprov menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Riau mencapai 97% target sepanjang tahun, atau senilai Rp3,03 triliun.
Angka ini didapat dari lima sektor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Dari kelima sektor itu, yang paling berkontribusi besar yakni PKB, BBNKB, disusul PBBKB. Untuk dua pendapatan pajak pertama realisasinya di atas 100%. Keduanya meningkat setelah dilakukan razia kendaraan bermotor secara rutin, oleh pemda melalui Bapenda provinsi dan kabupaten kota.
Kabid Pajak Bapenda Riau Ispan Syahputra mengatakan untuk penerimaan PKB, target tahun ini ditetapkan senilai Rp995 miliar. Sedangkan realisasinya sudah mencapai Rp1,03 triliun atau 103,5% target.
Lalu untuk target BBNKB tahun ini dipatok Rp828 miliar dengan angka realisasi Rp868 miliar, atau sekitar 104,8% target.
"Angka realisasi ini bisa melebihi target berkat sejumlah terobosan yang dilakukan, seperti rutin menggelar razia kendaraan, serta program pemutihan denda pajak yang digelar Oktober sampai akhir November," katanya Jumat (28/12/2018).
Untuk program razia kendaraan, pemprov menjalin kerjasama dengan kepolisian dan dinas perhubungan. Kegiatan ini digelar sejak Oktober hingga Desember.
Pada saat razia dilaksanakan, pemilik kendaraan akan diminta menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang juga mencantumkan bukti bayar PKB tahunan.
Bila ditemukan pemilik kendaraan belum membayar pajak, diberikan pilihan apakah membayar pajak ditempat, atau STNK akan ditahan dan diberikan waktu tiga hari melakukan pembayaran ke Samsat dan Bapenda Riau.
Dengan langkah ini, tentu saja pemilik kendaraan tidak punya pilihan lain kecuali melunasi tunggakan pajak yang belum dibayar tersebut.
Dari pendataan Bapenda, diperkirakan sekitar 65% kendaraan yang terjaring razia dalam setiap kegiatan dan operasi bersama, sudah patuh membayarkan pajak kendaraannya.
"Sisanya belum membayarkan pajak, dan ini yang kami tetapkan sanksi berupa penahanan STNK sampai tagihan pajak dilunasi," katanya.
Selain menggelar razia, ada pula program pemutihan denda pajak yang sudah dilaksanakan Bapenda selama Oktober-November lalu.
Program pemutihan denda pajak ini, diluncurkan untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar tunggakan pajak, tanpa harus terbebani biaya denda yang dikenakan karena telat membayar. Selama program ini digelar, Bapenda menargetkan penerimaan PKB senilai Rp25 miliar.
Sementara itu di akhir Mei lalu, Bapenda Riau juga telah menggandeng Bank Riau Kepri untuk menjalankan program e-Samsat. Dengan layanan ini, pemilik kendaraan bisa membayarkan pajaknya secara online.
Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim yang saat itu masih menjabat sebagai Plt Gubernur mengatakan, program e-Samsat antara Bapenda dengan Bank Riau Kepri ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.
"Dengan program aplikasi ini, masyarakat bisa membayar pajak menjadi semakin cepat, mudah, dan praktis," katanya.
Sumber : bisnis.com (Pekanbaru, 28 Desember 2018)
Foto : Bisnis
Realisasi Setoran Pajak Kendaraan Bermotor Riau Capai Rp912 MiliarBadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mencatat realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah itu sampai saat ini sudah mencapai angka Rp912 miliar.selengkapnya
Pemutihan Denda Pajak, Bapenda Riau Targetkan PAD Rp25 MiliarPemprov Riau melalui Badan Pendapatan Daerah menargetkan pendapatan asli daerah senilai Rp25 miliar, lewat program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.selengkapnya
Riau Bebaskan Denda Pajak Kendaraan BermotorPemerintah Provinsi Riau memberikan kebebasan denda pajak kendaraan bermotor di Riau selama lima pekan. Hal itu ditandai dengan terbitnya peraturan terkait pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di Riau olrh Pelaksana tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim.selengkapnya
Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorPemprov Riau mendorong penerimaan pendapatan asli daerah dengan menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama akhir Oktober sampai akhir November mendatang.selengkapnya
Pajak dari 10 Kendaraan yang Terjaring Razia di Jakbar Capai Rp 23 JutaKepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono menyebutkan, ada 10 dari 36 pemilik kendaraan yang membayar pajak setelah terkena razia pada Rabu (25/7/2018).selengkapnya
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Riau Capai 79%Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Riau menyatakan sampai awal Oktober nilai realisasi setoran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di daerah itu sudah mencapai 79%.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
