Berkah Dana Repatriasi

Selasa 16 Ags 2016 09:38Administratordibaca 173 kaliSemua Kategori

bisnis 132

Kebijakan pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu diyakini bisa membangkitkan sektor properti serta hampir 200 bidang usaha yang terkait dengan industri tersebut.

Saat ini, kondisi pasar properti kurang menggembirakan. Kinerja sejumlah usaha pengembang besar pada semester pertama tahun ini tidak seperti yang diharapkan. Pencapaiannya masih di bawah 50%. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan kategori pengembang lainnya, kelas kecil maupun menengah.


Meskipun efek positif pengampunan pajak belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh para pengembang pada tahun ini, hal itu tetap menumbuhkan optimisme mereka.


Pada paruh kedua tahun ini, bisnis properti dipercaya akan bergerak karena adanya sejumlah stimulus, seperti penurunan bunga kredit, relaksasi kredit properti serta pengampunan pajak.


Serangkaian stimulus dan kebijakan ter sebut memberi harapan kepada para pengembang untuk meraih pendapatan yang lebih baik lagi.


Memang, tidak banyak proyek baru yang dipersiapkan pengem bang untuk membidik dana calon pembeli, selain meneruskan proyek yang sedang dibangun. Namun, pengembang sudah mempersiapkan sejumlah pemanis, mulai dari kemudahan dalam pencicilan hingga pemberian potongan pembelian yang menarik.


Khusus dari program pengampunan pajak, para pengembang meyakini akan banyak transaksi yang terjadi karena properti menjadi satu dari sejumlah instrumen bagi pemilik dana untuk berinvestasi.


Apalagi, ada yang menyebutkan bahwa 60% dari dana repatriasi atau dana warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri akan mengalir ke sektor properti.


Investasi properti di Indonesia, misalnya untuk apartemen sewa, memberikan imbal hasil 8%—10% per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 4,57% pertahun dan Singapura 2,54%.


Oleh karena itu, pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan menetapkan sektor properti bersama dengan sejumlah sektor, selain sektor keuangan, sebagai bidang usaha yang bakal menyerap dana repatriasi.


Pada 8 Agustus 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan No. 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.


Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pengungkap an harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, meliputi harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sesuai dengan Peraturan Menkeu itu, ada enam jenis investasi yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang telah mendeklarasikan hartanya, yakni investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya.

Lainnya, investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI, investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/lantakan serta bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Investasi-investasi oleh wajib pajak nantinya dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway berdasarkan dan tidak dapat dialihkan ke luar negeri paling singkat tiga tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh wajib pajak ke rekening khusus melalui bank persepsi.


Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan surat kuasa/akta kuasa kepada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. Singkat cerita, jika Anda berniat berinvestasi di sektor properti entah itu untuk jenis rumah tapak, apartemen, perkantoran, lahan, bahkan satu gedung perkantoran atau pun perhotelan, Anda tidak perlu repot-repot karena semua urusan sudah dikuasakan kepada bank persepsi.


Hanya saja, Anda tidak dapat menarik atau mencabut surat kua sa/akta kuasa yang diberikan kepada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway, kecuali jangka waktu investasi da lam rangka pengampunan pajak, yakni sedikitnya tiga tahun telah berakhir atau dana hasil divestasi, penjualan atau peng alihan kepemilikan dialihkan seluruhnya kepada bank persepsi lainnya yang ditunjuk sebagai gateway.


Jadi, mulai sekarang silakan tentukan pilihan Anda.

Sumber : bisnis.com (16 Agustus 206)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :