Berkah Dana Repatriasi

Selasa 16 Ags 2016 09:38Administratordibaca 154 kaliSemua Kategori

bisnis 132

Kebijakan pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu diyakini bisa membangkitkan sektor properti serta hampir 200 bidang usaha yang terkait dengan industri tersebut.

Saat ini, kondisi pasar properti kurang menggembirakan. Kinerja sejumlah usaha pengembang besar pada semester pertama tahun ini tidak seperti yang diharapkan. Pencapaiannya masih di bawah 50%. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan kategori pengembang lainnya, kelas kecil maupun menengah.


Meskipun efek positif pengampunan pajak belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh para pengembang pada tahun ini, hal itu tetap menumbuhkan optimisme mereka.


Pada paruh kedua tahun ini, bisnis properti dipercaya akan bergerak karena adanya sejumlah stimulus, seperti penurunan bunga kredit, relaksasi kredit properti serta pengampunan pajak.


Serangkaian stimulus dan kebijakan ter sebut memberi harapan kepada para pengembang untuk meraih pendapatan yang lebih baik lagi.


Memang, tidak banyak proyek baru yang dipersiapkan pengem bang untuk membidik dana calon pembeli, selain meneruskan proyek yang sedang dibangun. Namun, pengembang sudah mempersiapkan sejumlah pemanis, mulai dari kemudahan dalam pencicilan hingga pemberian potongan pembelian yang menarik.


Khusus dari program pengampunan pajak, para pengembang meyakini akan banyak transaksi yang terjadi karena properti menjadi satu dari sejumlah instrumen bagi pemilik dana untuk berinvestasi.


Apalagi, ada yang menyebutkan bahwa 60% dari dana repatriasi atau dana warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri akan mengalir ke sektor properti.


Investasi properti di Indonesia, misalnya untuk apartemen sewa, memberikan imbal hasil 8%—10% per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 4,57% pertahun dan Singapura 2,54%.


Oleh karena itu, pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan menetapkan sektor properti bersama dengan sejumlah sektor, selain sektor keuangan, sebagai bidang usaha yang bakal menyerap dana repatriasi.


Pada 8 Agustus 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan No. 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.


Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pengungkap an harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, meliputi harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sesuai dengan Peraturan Menkeu itu, ada enam jenis investasi yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang telah mendeklarasikan hartanya, yakni investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya.

Lainnya, investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI, investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/lantakan serta bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Investasi-investasi oleh wajib pajak nantinya dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway berdasarkan dan tidak dapat dialihkan ke luar negeri paling singkat tiga tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh wajib pajak ke rekening khusus melalui bank persepsi.


Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan surat kuasa/akta kuasa kepada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. Singkat cerita, jika Anda berniat berinvestasi di sektor properti entah itu untuk jenis rumah tapak, apartemen, perkantoran, lahan, bahkan satu gedung perkantoran atau pun perhotelan, Anda tidak perlu repot-repot karena semua urusan sudah dikuasakan kepada bank persepsi.


Hanya saja, Anda tidak dapat menarik atau mencabut surat kua sa/akta kuasa yang diberikan kepada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway, kecuali jangka waktu investasi da lam rangka pengampunan pajak, yakni sedikitnya tiga tahun telah berakhir atau dana hasil divestasi, penjualan atau peng alihan kepemilikan dialihkan seluruhnya kepada bank persepsi lainnya yang ditunjuk sebagai gateway.


Jadi, mulai sekarang silakan tentukan pilihan Anda.

Sumber : bisnis.com (16 Agustus 206)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :