Berkah BCA dari program amnesti pajak

Jumat 7 Okt 2016 14:08Admindibaca 177 kaliSemua Kategori

KONTAN 1004

Program amnesti pajak periode pertama yang berakhir September lalu berefek positif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dana tebusan yang masuk kantong pemerintah cukup besar, yakni menembus Rp 90 triliun.

Amnesti pajak juga membawa berkah bagi perbankan, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Di periode pertama, dana tebusan wajib pajak yang masuk melalui BBCA senilai Rp 37 triliun.

Analis MNC Securities Nurulita Harwaningrum mengatakan, posisi BBCA sebagai penampung dana amnesti pajak sangat strategis. Sebab, BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Namun, "Tergantung pada produk BBCA, sudah siap atau belum," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (6/10).

Dana repatriasi maupun uang tebusan amnesti pajak masih akan terus masuk kantong pemerintah hingga Maret 2017. Tapi Nurul tidak bisa memprediksi berapa lama dana repatriasi yang masuk bank sebelum para wajib pajak menaruh dananya ke instrumen investasi lain.

Sementara analis Panin Sekuritas Frederik Rasali mengatakan, saat ini tidak ada aturan pembatasan dana repatriasi sebelum dipindah ke instrumen lain. Dana hanya dikunci untuk tidak dikirim langsung ke luar negeri.

"Sehingga sulit mengetahui berapa lama bertahan, karena keputusan ada di tangan pemilik aset," ungkap dia.

Frederik menilai, BCA menjadi pilihan karena brand-nya sudah dikenal dan memiliki nasabah loyal. Bank lain bisa saja memberikan bunga menarik, tetapi risiko BCA dinilai paling rendah. BBCA juga memiliki akses transaksi lebih menarik. Ini lantaran bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum tersebut memiliki banyak mesin ATM dan cabang.

Analis Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja dalam risetnya menyebutkan, sepanjang delapan bulan tahun ini BBCA membukukan laba bersih non-konsolidasi Rp 13,4 triliun, tumbuh 15% year-on-year (yoy). Laba ini setara 69% dari estimasi konsensus analis dan 74% terhadap ekspektasi Mandiri Sekuritas hingga akhir 2016.

Tjandra menilai, pertumbuhan kredit BBCA hingga kini relatif lambat. Ini lantaran permintaan lemah dan sebagian besar nasabah wait and see. "Sementara itu, manajemen berhati-hati dalam memperluas kredit baru. Ini terkait kenaikan risiko penyaluran kredit," tulis dia.

Kucuran kredit BBCA tumbuh 6% (yoy) dan simpanan naik 9% (yoy) selama delapan bulan pertama tahun ini. Margin bunga bersih (NIM) hingga Agustus juga membaik menjadi 6,8%, naik dibandingkan periode sama tahun lalu, 6,4%.

Frederik juga setuju pertumbuhan kredit relatif lambat dan itu terjadi di semua level perbankan. Namun BCA memiliki fee based income cukup besar dan pengeluaran derivatif menurun tajam.

Dia memperkirakan kredit akan meningkat di awal tahun depan dibanding kuartal keempat tahun ini. Tjandra masih tetap merekomendasikan neutral saham BBCA. "Kami sedang mengkaji ulang target harga Rp 13.000 per saham," jelas dia.

Nurul merekomendasikan hold saham BBCA dengan target Rp 15.585 per saham. Frederik juga merekomendasikan hold dengan target harga Rp 15.000 per saham. Harga saham BBCA kemarin (6/10) ditutup melemah 0,16% menjadi Rp 15.775 per saham.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 07 Oktober 2016)

Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Bank BUKU 4: Dana Amnesti Pajak Banyak Masuk di Periode KeduaBank BUKU 4: Dana Amnesti Pajak Banyak Masuk di Periode Kedua

Perbankan besar yang masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 optimistis dapat menarik dana repatriasi dalam jumlah besar pada periode kedua kebijakan amnesti pajak. Namun, dana tersebut diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan periode pertama dengan total tebusan yang dikenakan sebesar dua persen.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

BCA Tampung Dana Tebusan Amnesti Pajak Rp 8,7 TriliunBCA Tampung Dana Tebusan Amnesti Pajak Rp 8,7 Triliun

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat hingga 16 September 2016 dana tebusan dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang masuk melalui BCA telah mencapai Rp 8,7 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :