Berburu Cuan Pengujung Tahun

Jumat 19 Ags 2016 11:17Administratordibaca 176 kaliSemua Kategori

bisnis 144

Saham sektor consumer goods dan infrastruktur diproyeksi memberi cuan tinggi pada sisa tahun ini seiring dengan prospek positif program amnesti pajak dan laju ekonomi domestik.

Sisa empat bulan tahun ini bisa dimanfaatkan investor untuk memilih saham-saham yang berprospek positif di tengah reli IHSG. Setelah UU Pengampunan Pajak resmi diketok oleh DPR, pasar modal sontak bergairah.


Sejumlah analis bahkan merevisi naik target IHSG pada akhir 2016. Salahsatunya, PT Daewoo Securities Indonesia yang menilai dukungan DPR terhadap program amnesti pajak besutan Presiden Joko Widodo bakal berdampak positif terhadap suntikan likuiditas di pasar modal. Bah kan, sentimen positif program amnesti pajak yang digadang-gadang mendatangkan pendapatan pajak Rp165 triliun ke Indonesia, menghapus kekhawatiran terhadap dampak Brexit.

Ditambah lagi, penurunan BI Rate sebesar 100 bps sepanjang tahun berjalan ini kian me nguatkan laju naik IHSG. Dua faktor itu membuat IHSG naik 18,91% sepanjang tahun ini. Di antara pasar negara berkembang, Indonesia menawarkan penaikan indeks tertinggi.

Indonesia pun diuntungkan oleh kebijakan moneter negara maju yang menerapkan suku bunga negatif. Sejauh ini, BI Rate ditetapkan 6,5%—dan akan menerapkan 7-day (Re verse) Repo Rate 5,25%—sehingga jadi negara paling menarik bagi aliran dana asing.

Nilai beli bersih investor asing di pasar saham Indonesia mencapai US,6 miliar (year-to-date/y-t-d), lebih tinggi 73% dari nilai net buy sepanjang 2015 sebesar US,5 miliar.

Taye Shim, Head of Research Daewoo Securities Indonesia, menyebutkan berdasarkan faktor domestik dan global tersebut, Daewoo merevisi naik target IHSG akhir tahun ini menjadi 4.943-5.719 dari target awal 4.856-5.550. Target anyar itu setara de ngan rasio price-book 2,33 kali-2,70 kali dengan return tahunan 24,5%.


Taye berkesimpulan saham-saham berkapitalisasi pasar besar mendorong penaikan IHSG. Setelah isu Brexit dan datangnya isu amnesti pa jak, saham big cap diburu investor.


Ambil contoh BBRI yang mencatatkan beli bersih Rp2,65 triliun sepanjang 24 Juni 2016 hingga 5 Agustus 2016. Pada periode yang sa ma, beli bersih BBCA mencapai Rp2,54 triliun, BMRI Rp2,26 triliun, dan TLKM Rp2,11 triliun.


“Ke depan IHSG akan terus naik didorong kuat oleh saham berkapitalisasi pasar besar. Isu Brexit yang kian longgar dan isu amnesti pajak yang semakin kuat mendorong beli bersih investor asing dan mendongkrak laju IHSG,” tutur Taye, Kamis (18/8/2016).

Sektor yang menurutnya bisa dijadikan pilihan investor yakni consumer goods, infrastruktur (utilitas), aneka industri, dan industri dasar. Sektor konsumsi dinilai positif karena volume konsumsi diprediksi meningkat sebagai dampak dari tingginya kepercayaan konsumen dan terkendalinya laju inflasi.


BANK DIUNTUNGKAN


Hal senada juga diutarakan oleh Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee, yang merevisi naik target IHSG dari 5.500 menjadi 5.700. Dia menilai saham sektor perbankan bakal diuntungkan oleh adanya amnesti pajak dan bisa menjadi pilih an pelaku pasar.


Dana tax amnesty diproyeksi membuat likuiditas perbankan semakin longgar dan membuat ekspansi kredit lebih kencang. Pen dapatan pemerintah dari tax amnesty juga membuat realisasi belanja meningkat, terutama untuk menggenjot infrastruktur.


Ujung-ujungnya, menurut Hans, saham-saham sektor infrastruktur, konstruksi, dan pro perti bakal kecipratan cuan. Bergulirnya belanja pemerintah, tentu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.


“Pertumbuhan ekonomi akan lebih bagus, sehingga konsumsi masyarakat lebih meningkat. Saham sektor consumer goods bisa menjadi pilihan saat pertumbuhan ekonomi meningkat,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.


Setali tiga uang, analis PT Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo, menambahkan target IHSG kembali dinaikkan dari sebelumnya 5.500 menjadi 5.600-5.700. Investor asing diproyeksi masih deras menga lir ke lantai bursa hingga akhir tahun.


“Prospek pertumbuhan ekonomi semester II/2016 lebih tinggi dari 5,18% dan lebih tinggi dari ekspektasi, daya beli masyarakat meningkat, sektor consumer goods diuntungkan,” katanya.


Adapun William Surya Wijaya, Research De partment PT Asjaya Indosurya Securities, menuturkan IHSG berpeluang menembus level tertinggi se panjang sejarah 5.523 yang dicapai pada April 2015. Akhir tahun ini, dia memperkirakan IHSG menembus 5.524.


Program pemerintah dalam amnesti pajak dan infrastruktur berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, hal itu bakal menguntungkan saham-saham sektor perbankan, infrastruktur, dan consumer goods.


Christian Saortua, analis Minna Padi Investama, mengatakan saham di sektor konsumsi, properti, dan aneka industri menjadi pilih an menarik bagi investor untuk di koleksi hingga pengujung tahun ini. Dia me milih saham-saham blue chips yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar, likuiditas tinggi, dan berkinerja baik.


Menurutnya, saham sektor konsumsi berpeluang menanjak seiring dengan tren inflasi yang terkendali dan pulihnya kepercayaan konsumen.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 19 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti PajakPasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti Pajak

Para pelaku pasar masih terus menunggu kinerja amnesti pajak yang akan membawa dana repatriasi ke Tanah Air dengan target Rp165 triliun. Meskipun, hingga saat ini dana tersebut baru masuk Rp10 triliun.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Tax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniTax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun Ini

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :