Berburu Cuan Pengujung Tahun

Jumat 19 Ags 2016 11:17Administratordibaca 146 kaliSemua Kategori

bisnis 144

Saham sektor consumer goods dan infrastruktur diproyeksi memberi cuan tinggi pada sisa tahun ini seiring dengan prospek positif program amnesti pajak dan laju ekonomi domestik.

Sisa empat bulan tahun ini bisa dimanfaatkan investor untuk memilih saham-saham yang berprospek positif di tengah reli IHSG. Setelah UU Pengampunan Pajak resmi diketok oleh DPR, pasar modal sontak bergairah.


Sejumlah analis bahkan merevisi naik target IHSG pada akhir 2016. Salahsatunya, PT Daewoo Securities Indonesia yang menilai dukungan DPR terhadap program amnesti pajak besutan Presiden Joko Widodo bakal berdampak positif terhadap suntikan likuiditas di pasar modal. Bah kan, sentimen positif program amnesti pajak yang digadang-gadang mendatangkan pendapatan pajak Rp165 triliun ke Indonesia, menghapus kekhawatiran terhadap dampak Brexit.

Ditambah lagi, penurunan BI Rate sebesar 100 bps sepanjang tahun berjalan ini kian me nguatkan laju naik IHSG. Dua faktor itu membuat IHSG naik 18,91% sepanjang tahun ini. Di antara pasar negara berkembang, Indonesia menawarkan penaikan indeks tertinggi.

Indonesia pun diuntungkan oleh kebijakan moneter negara maju yang menerapkan suku bunga negatif. Sejauh ini, BI Rate ditetapkan 6,5%—dan akan menerapkan 7-day (Re verse) Repo Rate 5,25%—sehingga jadi negara paling menarik bagi aliran dana asing.

Nilai beli bersih investor asing di pasar saham Indonesia mencapai US,6 miliar (year-to-date/y-t-d), lebih tinggi 73% dari nilai net buy sepanjang 2015 sebesar US,5 miliar.

Taye Shim, Head of Research Daewoo Securities Indonesia, menyebutkan berdasarkan faktor domestik dan global tersebut, Daewoo merevisi naik target IHSG akhir tahun ini menjadi 4.943-5.719 dari target awal 4.856-5.550. Target anyar itu setara de ngan rasio price-book 2,33 kali-2,70 kali dengan return tahunan 24,5%.


Taye berkesimpulan saham-saham berkapitalisasi pasar besar mendorong penaikan IHSG. Setelah isu Brexit dan datangnya isu amnesti pa jak, saham big cap diburu investor.


Ambil contoh BBRI yang mencatatkan beli bersih Rp2,65 triliun sepanjang 24 Juni 2016 hingga 5 Agustus 2016. Pada periode yang sa ma, beli bersih BBCA mencapai Rp2,54 triliun, BMRI Rp2,26 triliun, dan TLKM Rp2,11 triliun.


“Ke depan IHSG akan terus naik didorong kuat oleh saham berkapitalisasi pasar besar. Isu Brexit yang kian longgar dan isu amnesti pajak yang semakin kuat mendorong beli bersih investor asing dan mendongkrak laju IHSG,” tutur Taye, Kamis (18/8/2016).

Sektor yang menurutnya bisa dijadikan pilihan investor yakni consumer goods, infrastruktur (utilitas), aneka industri, dan industri dasar. Sektor konsumsi dinilai positif karena volume konsumsi diprediksi meningkat sebagai dampak dari tingginya kepercayaan konsumen dan terkendalinya laju inflasi.


BANK DIUNTUNGKAN


Hal senada juga diutarakan oleh Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee, yang merevisi naik target IHSG dari 5.500 menjadi 5.700. Dia menilai saham sektor perbankan bakal diuntungkan oleh adanya amnesti pajak dan bisa menjadi pilih an pelaku pasar.


Dana tax amnesty diproyeksi membuat likuiditas perbankan semakin longgar dan membuat ekspansi kredit lebih kencang. Pen dapatan pemerintah dari tax amnesty juga membuat realisasi belanja meningkat, terutama untuk menggenjot infrastruktur.


Ujung-ujungnya, menurut Hans, saham-saham sektor infrastruktur, konstruksi, dan pro perti bakal kecipratan cuan. Bergulirnya belanja pemerintah, tentu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.


“Pertumbuhan ekonomi akan lebih bagus, sehingga konsumsi masyarakat lebih meningkat. Saham sektor consumer goods bisa menjadi pilihan saat pertumbuhan ekonomi meningkat,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.


Setali tiga uang, analis PT Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo, menambahkan target IHSG kembali dinaikkan dari sebelumnya 5.500 menjadi 5.600-5.700. Investor asing diproyeksi masih deras menga lir ke lantai bursa hingga akhir tahun.


“Prospek pertumbuhan ekonomi semester II/2016 lebih tinggi dari 5,18% dan lebih tinggi dari ekspektasi, daya beli masyarakat meningkat, sektor consumer goods diuntungkan,” katanya.


Adapun William Surya Wijaya, Research De partment PT Asjaya Indosurya Securities, menuturkan IHSG berpeluang menembus level tertinggi se panjang sejarah 5.523 yang dicapai pada April 2015. Akhir tahun ini, dia memperkirakan IHSG menembus 5.524.


Program pemerintah dalam amnesti pajak dan infrastruktur berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, hal itu bakal menguntungkan saham-saham sektor perbankan, infrastruktur, dan consumer goods.


Christian Saortua, analis Minna Padi Investama, mengatakan saham di sektor konsumsi, properti, dan aneka industri menjadi pilih an menarik bagi investor untuk di koleksi hingga pengujung tahun ini. Dia me milih saham-saham blue chips yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar, likuiditas tinggi, dan berkinerja baik.


Menurutnya, saham sektor konsumsi berpeluang menanjak seiring dengan tren inflasi yang terkendali dan pulihnya kepercayaan konsumen.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 19 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti PajakPasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti Pajak

Para pelaku pasar masih terus menunggu kinerja amnesti pajak yang akan membawa dana repatriasi ke Tanah Air dengan target Rp165 triliun. Meskipun, hingga saat ini dana tersebut baru masuk Rp10 triliun.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Tax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniTax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun Ini

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :