Benarkah Tax Amnesty Bisa Menggairahkan Properti Mewah Jakarta?

Sabtu 27 Ags 2016 15:05Administratordibaca 242 kaliSemua Kategori

shutterstock 015

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa memulihkan properti di Indonesia, sepertinya masih jadi tanda tanya besar. Terlebih untuk properti middle up (mewah) di kota-kota besar, khususnya di Jakarta.

CEO Leads Property Service Indonesia Hendra Hartono mengatakan, adanya tax amnesty ini sejatinya ditargetkan untuk masyarakat kelas ekonomi atas yang kerap menyimpan uang atau berinvestasi di luar negeri.


“Kebijakan ini seakan menjadi katalisator bagi kalangan ekonomi atas untuk membawa dan menyimpan kembali ke Indonesia. Tentu saja, harapannya dapat disimpan pada sektor properti,” kata Hendra.


Kendati bisa menjadi katalisator yang positif, tetapi bila harus sadar diri, kondisi di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya masih jauh dari harapan positif tadi.


“Berbicara tentang properti kelas atas, tentu kita tidak bisa sembarang bicara. Sebab, memerlukan tatanan yang komprehensif, mulai dari tata letak kota, fasilitas umum seperti infrastruktur dan transportasi. Dan di Jakarta saya kira,masih belum siap untuk menarik investor properti kelas atas,” katanya.


Hendra juga memaparkan kondisi properti mewah di Jakarta, harga sewa dan jual sudah terlalu tinggi. Saat ini, situasi ekonomi global masih menyebabkan properti lesu. Akhirnya, berdampak pada penjualan properti mewah ikut lesu.


“Masalah yang terjadi pada sektor properti mewah di Jakarta saat ini bukan pada properti itu sendiri. Melainkan, tata ruang kota yang masih belum teratur. Misalnya di Sudirman, apartemen mewah menjadi tidak terlihat karena di sekitarnya masih banjir, jalan masih kecil, dan keamanan yang belum menjamin,”


“Tidak hanya di Sudirman, lokasi apartemen mewah di Jalan DR. Saharjo juga sama. Apartemen mewah, tapi di sampingnya dekat pemakaman, atau dekat dengan tambal ban. Pemandangan ini masih jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang menjadi tujuan investasi properti,” tutur Hendra.


Menurut Hendra, karakteristik investor properti kelas atas kerap mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan jangkauan yang tidak terhambat oleh lalu lintas.


“Tidak hanya itu, investor kelas atas juga sangat selektif terkait ada apa di sekitarnya. Artinya, siapa sih tetangga mereka? Nah, apabila tetangganya tidak dianggap setara oleh mereka, tentu saja tidak dilirik untuk investasi,” tambahnya.


Direktur Utama PT  Muliaguna Propertindo Development Agus Salim, mengiyakan bahwa kondisi properti mewah khsuusnya residensial masih lesu.

“Tapi, saya menyambut positif dengan adanya tax amnesty ini terhadap minat investasi residensial kelas atas di Jakarta. Alasannya, kebutuhan tempat tinggal saat ini masih tinggi. Apalagi dengan kondisi kemacetan Jakarta, mau tidak mau mereka menginginkan hunian singgah yang dekat dengan tempat kerja,” kata Agus.


Sebagai pengembang dari Apartemen Sudirman Hill, Agus mengungkapkan pihaknya tetap konsisten dengan rencana pembangunan meskipun ekonomi saat ini masih lesu.


“Konsumen itu, memerlukan kepastian dari pengembang. Sudah tahu kondisinya seperti ini, kalau diundur-undur, mereka juga semakin ragu berinvestasi. Dan terbukti, beberapa konsumen menghampiri kami untuk memesan beberapa unit,” tambahnya.

 

Apakah Jakarta layak huni?

Saat ditanya, apakah Jakarta kini masih layak huni? Menurut Hendra, banyak sekali kendala berbagai faktor terutama dalam hal kondisi infrastruktur dan ketersediaan transportasi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi masyarakat untuk turut menjaganya.


“Saya tahu kinerja pemerintah sudah cukup keras untuk memperbaiki ini. Tetapi, di lain sisi perlu diingat masyarakat Jakarta sangat multi ragam strata sosial. Jadi perlu kesadaran sendiri, bahwa sebagai masyarakat ternyata cukup berperan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dimulai dari mematuhi aturan,” imbaunya.


Hendra menambahkan, sebagai ibu kota megapolitan, Jakarta harusnya menjadi contoh bagi kota-kota lain. Apabila di Jakarta masalah-masalah yang disebutkan tadi teratasi, barulah bangsa ini bisa memiliki harapan untuk bisa menarik investor ke sektor properti mewah di Jakarta.


“Dengan begitu, tax amnesty bukan lagi hanya sekedar wacana. Karena masyarakat akan melihat, bagaimana uang mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk infrastruktur dan pengembangan transportasi,” ujar Hendra.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 27 Agustus 2016)
Foto : shutterstock.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda TanyaTax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda Tanya

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa memulihkan properti di Indonesia, sepertinya masih jadi tanda tanya besar. Terlebih untuk properti middle up (mewah) di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. CEO Leads Property Service Indonesia Hendra Hartono mengatakan, adanya tax amnesty ini sejatinya ditargetkan untuk masyarakat kelas ekonomi atas yang kerap menyimpan uangselengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Tunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightTunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih Overweight

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

Efek Tax Amnesty: Harga Properti Masih StabilEfek Tax Amnesty: Harga Properti Masih Stabil

Kalangan pengembang menilai bahwa dibukanya kesempatan investasi dana repatriasi pengampunan pajak ke sektor properti belum akan mengerek harga properti meningkat signifikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, di tengah kondisi perekonomian saat ini yang belum sepenuhnya pulih,selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Properti Jadi Produk `Seksi` untuk Salurkan Tax AmnestyProperti Jadi Produk `Seksi` untuk Salurkan Tax Amnesty

Properti menjadi salah satu instrumen yang dinilai 'seksi' untuk menyalurkan dana repatriasi seiring dengan diberlakukannya pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :