Benarkah Tax Amnesty Bisa Menggairahkan Properti Mewah Jakarta?

Sabtu 27 Ags 2016 15:05Administratordibaca 309 kaliSemua Kategori

shutterstock 015

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa memulihkan properti di Indonesia, sepertinya masih jadi tanda tanya besar. Terlebih untuk properti middle up (mewah) di kota-kota besar, khususnya di Jakarta.

CEO Leads Property Service Indonesia Hendra Hartono mengatakan, adanya tax amnesty ini sejatinya ditargetkan untuk masyarakat kelas ekonomi atas yang kerap menyimpan uang atau berinvestasi di luar negeri.


“Kebijakan ini seakan menjadi katalisator bagi kalangan ekonomi atas untuk membawa dan menyimpan kembali ke Indonesia. Tentu saja, harapannya dapat disimpan pada sektor properti,” kata Hendra.


Kendati bisa menjadi katalisator yang positif, tetapi bila harus sadar diri, kondisi di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya masih jauh dari harapan positif tadi.


“Berbicara tentang properti kelas atas, tentu kita tidak bisa sembarang bicara. Sebab, memerlukan tatanan yang komprehensif, mulai dari tata letak kota, fasilitas umum seperti infrastruktur dan transportasi. Dan di Jakarta saya kira,masih belum siap untuk menarik investor properti kelas atas,” katanya.


Hendra juga memaparkan kondisi properti mewah di Jakarta, harga sewa dan jual sudah terlalu tinggi. Saat ini, situasi ekonomi global masih menyebabkan properti lesu. Akhirnya, berdampak pada penjualan properti mewah ikut lesu.


“Masalah yang terjadi pada sektor properti mewah di Jakarta saat ini bukan pada properti itu sendiri. Melainkan, tata ruang kota yang masih belum teratur. Misalnya di Sudirman, apartemen mewah menjadi tidak terlihat karena di sekitarnya masih banjir, jalan masih kecil, dan keamanan yang belum menjamin,”


“Tidak hanya di Sudirman, lokasi apartemen mewah di Jalan DR. Saharjo juga sama. Apartemen mewah, tapi di sampingnya dekat pemakaman, atau dekat dengan tambal ban. Pemandangan ini masih jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang menjadi tujuan investasi properti,” tutur Hendra.


Menurut Hendra, karakteristik investor properti kelas atas kerap mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan jangkauan yang tidak terhambat oleh lalu lintas.


“Tidak hanya itu, investor kelas atas juga sangat selektif terkait ada apa di sekitarnya. Artinya, siapa sih tetangga mereka? Nah, apabila tetangganya tidak dianggap setara oleh mereka, tentu saja tidak dilirik untuk investasi,” tambahnya.


Direktur Utama PT  Muliaguna Propertindo Development Agus Salim, mengiyakan bahwa kondisi properti mewah khsuusnya residensial masih lesu.

“Tapi, saya menyambut positif dengan adanya tax amnesty ini terhadap minat investasi residensial kelas atas di Jakarta. Alasannya, kebutuhan tempat tinggal saat ini masih tinggi. Apalagi dengan kondisi kemacetan Jakarta, mau tidak mau mereka menginginkan hunian singgah yang dekat dengan tempat kerja,” kata Agus.


Sebagai pengembang dari Apartemen Sudirman Hill, Agus mengungkapkan pihaknya tetap konsisten dengan rencana pembangunan meskipun ekonomi saat ini masih lesu.


“Konsumen itu, memerlukan kepastian dari pengembang. Sudah tahu kondisinya seperti ini, kalau diundur-undur, mereka juga semakin ragu berinvestasi. Dan terbukti, beberapa konsumen menghampiri kami untuk memesan beberapa unit,” tambahnya.

 

Apakah Jakarta layak huni?

Saat ditanya, apakah Jakarta kini masih layak huni? Menurut Hendra, banyak sekali kendala berbagai faktor terutama dalam hal kondisi infrastruktur dan ketersediaan transportasi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi masyarakat untuk turut menjaganya.


“Saya tahu kinerja pemerintah sudah cukup keras untuk memperbaiki ini. Tetapi, di lain sisi perlu diingat masyarakat Jakarta sangat multi ragam strata sosial. Jadi perlu kesadaran sendiri, bahwa sebagai masyarakat ternyata cukup berperan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dimulai dari mematuhi aturan,” imbaunya.


Hendra menambahkan, sebagai ibu kota megapolitan, Jakarta harusnya menjadi contoh bagi kota-kota lain. Apabila di Jakarta masalah-masalah yang disebutkan tadi teratasi, barulah bangsa ini bisa memiliki harapan untuk bisa menarik investor ke sektor properti mewah di Jakarta.


“Dengan begitu, tax amnesty bukan lagi hanya sekedar wacana. Karena masyarakat akan melihat, bagaimana uang mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk infrastruktur dan pengembangan transportasi,” ujar Hendra.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 27 Agustus 2016)
Foto : shutterstock.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda TanyaTax Amnesty Pulihkan Industri Properti, Masih Jadi Tanda Tanya

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa memulihkan properti di Indonesia, sepertinya masih jadi tanda tanya besar. Terlebih untuk properti middle up (mewah) di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. CEO Leads Property Service Indonesia Hendra Hartono mengatakan, adanya tax amnesty ini sejatinya ditargetkan untuk masyarakat kelas ekonomi atas yang kerap menyimpan uangselengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Tunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightTunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih Overweight

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

Efek Tax Amnesty: Harga Properti Masih StabilEfek Tax Amnesty: Harga Properti Masih Stabil

Kalangan pengembang menilai bahwa dibukanya kesempatan investasi dana repatriasi pengampunan pajak ke sektor properti belum akan mengerek harga properti meningkat signifikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, di tengah kondisi perekonomian saat ini yang belum sepenuhnya pulih,selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Properti Jadi Produk `Seksi` untuk Salurkan Tax AmnestyProperti Jadi Produk `Seksi` untuk Salurkan Tax Amnesty

Properti menjadi salah satu instrumen yang dinilai 'seksi' untuk menyalurkan dana repatriasi seiring dengan diberlakukannya pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :