BEI Siap Layani End to End Service Tax Amnesty

Selasa 20 Sep 2016 16:55Administratordibaca 147 kaliSemua Kategori

okezone 325

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menunjukkan dukungannya atas program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini BEI bersedia kandangnya untuk dijadikan tempat melayani peserta tax amnesty secara menyeluruh atau end to end.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, pihaknya telah mendapatkan izin sekaligus mandat untuk menyediakan tempat pelayan tax amnesty secara menyeluruh sejak awal bulan ini.


"Kami sudah dapat izin dari 1 September, nah sekarang ini baru kita bisa laksanakan," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (20/9/2016).


Tito menjelaskan, nantinya para calon peserta tax amnesty bisa datang ke Gedung BEI bukan hanya bisa berkonsultasi tapi juga menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH).


"Jadi teman-teman wajib pajak bisa ke sini saja, dan bisa berkonsultasi dulu entah dengan pajak, BEI atau gateway. Atau langsung nyetor juga bisa, jadi benar-benar tempat terpadu," imbuhnya.


Bukan hanya itu, Tito juga berjanji di minggu-minggu terkahir di periode pertama program tax amnesty, pelayanan terpadu tax amnesty di BEI juga tetap akan buka pada Sabtu dan Minggu.


"Karena ini minggu terakhir, diperkirakan banyak yang mendaftar," pungkasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 20 September 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Week End, Kantor Pajak Diserbu Calon Peserta Tax AmnestyWeek End, Kantor Pajak Diserbu Calon Peserta Tax Amnesty

Hari ini, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak terlihat seperti biasanya. Para Wajib Pajak (WP) berkerumun di lantai 2 Gedung Utama Kantor Pusat Ditjen Pajak, untuk mendaftarkan diri dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

RUU TAX AMNESTY: Dana Repatriasi Bisa Lirik BEIRUU TAX AMNESTY: Dana Repatriasi Bisa Lirik BEI

Seluruh saham emiten Bursa Efek Indonesia akan menjadi salah satu wadah dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hasil koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) saham bisa digunakan sebagai salah satu instrumen penampung dana repatriasi. Namun, saham tersebut dikunci (lock-up) dalam jangka waktu tertentu.selengkapnya

BEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti PajakBEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti Pajak

Bursa Efek Indonesia (BEI) ditetapkan sebagai tempat tertentu penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Jadi Menkeu, Bos BEI Sebut RI Bisa Panen UangSri Mulyani Jadi Menkeu, Bos BEI Sebut RI Bisa Panen Uang

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengaku optimistis perombakan kabinet jilid II yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini, dapat membuat program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan sukses. Sebab, Tito menilai, pembentukan kabinet saat ini sangat sempurna.selengkapnya

Ruangan Khusus Tax Amnesty di BEI Disesaki PesertaRuangan Khusus Tax Amnesty di BEI Disesaki Peserta

Sejak awal bergulirnya program pengampunan pajak (tax amnesty), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan satu tempat pelayanan terpadu. Ruangan ini tidak hanya untuk konsultasi saja, tapi juga bisa menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) layaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :