BEI: `Go Public` Genjot Performa Perusahaan

Selasa 18 Okt 2016 15:11Ajeng Widyadibaca 357 kaliSemua Kategori

INILAH 1022

"Selain merupakan sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, dengan 'go public" membantu meningkatkan kinerja perusahaan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik," ujar Nicky di Medan, Selasa (18/10/2016).

Salah satu contoh perusahaan yang kinerja perusahaannya meningkat setelah 'go public" adalah PT Atmindo Tbk. Perusahaan tersebut resmi melantai di bursa pada Desember 2015 lalu.

Hingga triwulan II-2015, pendapatan bersih perseroan mencapai Rp60,1 miliar. Setelah 'go public', pada triwulan I-2016, pendapatan perseroan meningkat menjadi Rp90,7 miliar.

Dengan "go public", lanjut Nicky, nama dan produk perusahaan juga semakin dikenal karena perusahaan mendapatkan perhatian dari media dan para analis.Promosi gratis tersebut meningkatkan imej perusahaan.

"Produk atau proyek perusahaan, serta layanan atau jasa yang diberikan perusahaan semakin dikenal. Peluang bisnis dan kerja sama juga semakin terbuka," kata Nicky.

Ia juga menyampaikan, perusahaan yang "go public" juga berpeluang mendapatkan insentif pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintaah RI Nomor 56 Tahun 2015, wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang berbentu perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif pajak penghasilan WP badan dalam negeri yang saat ini sebesar 25 persen.

Oleh karena itu, Nicky mengajak kepada para pengusaha-pengusaha di daerah untuk masuk ke pasar modal agar semakin dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

"Menjadi perusahaan "go public" itu lebih banyak positifnya. Saya tidak menemukan dampak negatifnya," ujar Nicky.

Sumber : inilah.com (Medan, 18 Oktober 2016)

Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Tarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 PersenTarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 Persen

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan over the top (OTT) atau layanan dengan konten data, informasi, dan multimedia, yang selama ini berbisnis di Indonesia.selengkapnya

2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari Negara2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari Negara

Kedua perusahaan yang bakal mendapatkan fasilitas pajak itu adalah PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT Permata Hijau Palm Oleo. "Jangan dibiarkan berlarut-larut dan mengganggu permohonan tax allowance untuk perusahaan tapi harus dibicarakan," ujar Menko Darmin di Kantonya, Jumat Malam (07/10/2016).selengkapnya

Perusahaan Jokowi Ternyata Ikut Juga Tax AmnestyPerusahaan Jokowi Ternyata Ikut Juga Tax Amnesty

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga konglomerat sejak zaman Orde baru. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga "tersangkut" program tersebut.selengkapnya

DJP Apresiasi Perusahaan MLM yang Patuh Bayar PajakDJP Apresiasi Perusahaan MLM yang Patuh Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar dialog dengan 100 perwakilan perusahaan di bidang multi level marketing (MLM). Dalam acara tersebut, DJP juga memberikan penghargaan kepada perusahaan MLM yang dinilai patuh dalam membayarkan pajaknya.selengkapnya

KPK: Hanya Sepertiga Perusahaan Sawit Yang Kena PajakKPK: Hanya Sepertiga Perusahaan Sawit Yang Kena Pajak

Tim Koordinasi dan Supervisi Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan konsultasinya di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa hanya sepertiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut yang membayar pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :