Begini Cara Agar Pengampunan Pajak Efektif

Senin 16 Mei 2016 10:57Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

liputan6 012

Pemerintah dan pengusaha berambisi mendorong kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku tahun ini. Bahkan pengusaha optimistis kebijakan tersebut akan mampu menarik dana hingga Rp 1.000 triliun dengan syarat tarif tebusan yang rendah.

Sayangnya, hal ini justru diragukan Pengamat Valas Farial Anwar. Indonesia menganut rezim devisa bebas dalam menerapkan kebijakan devisa maupun nilai tukar sehingga sulit menahan modal keluar dari Negara ini.


"Uang Rp 1.000 triliun bisa balik ke Indonesia cuma angka harapan, mimpi, dream. Kebijakan yang cuma bagus di atas kertas, tapi diragukan implementasinya," kata Farial saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Dia menilai, kebijakan pengampunan pajak hanya akan sia-sia apabila pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) masih menjalankan lalu lintas devisa bebas karena tidak ada larangan bagi siapapun, termasuk investor untuk membawa kembali keluar dari Indonesia.


"Lucu ya, di satu sisi mau tarik uang pulang kampung, tapi di dalam negeri sendiri tidak ada upaya mencegah uang lari ke luar negeri. Tidak ada aturan holding period, di mana investor harus menahan investasinya dalam jangka waktu tertentu," jelas dia.


Farial menuturkan, ribuan triliun uang atau hasil devisa dari Indonesia mengalir ke berbagai negara akibat rezim devisa bebas, seperti Hong Kong, Taiwan, China, dan mayoritas disimpan di Singapura yang menjadi salah satu negara surga pajak.


"Makanya cadangan devisa kita tidak naik-naik, sementara Singapura yang tidak punya apa-apa, cadangan devisanya naik terus. Mereka bahkan tidak mau melakukan perjanjian ekstradisi karena menampung uang dari orang-orang kaya di Indonesia sampai duit dari hasil kejahatan," tutur dia.


Oleh sebab itu, Farial menyarankan agar pemerintah dapat mengiringi kebijakan pengampunan pajak dengan perbaikan di sisi internal, mulai dari peningkatan sistem perpajakan, menyiapkan instrumen tepat untuk menampung banjir dana hingga merevisi Undang-undang Lalu Lintas Devisa Bebas.


"Selama UU Lalu Lintas Devisa Bebas tidak pernah tersentuh, maka tax amnesty tidak akan berjalan. Percuma," tegas dia.


Di sisi lain, sambungnya, kebijakan pengampunan pajak juga tidak akan berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah apabila peserta tax amnesty melakukan repatriasi dana dan hanya diinvestasikan dalam bentuk valuta asing seperti dolar AS.


"Kalau dana masuk dan diinvestasikan di portofolio deposito, surat utang, reksa dana dan lainnya dalam denominasi rupiah, tentu bisa memperkuat kurs rupiah. Tapi kalau cuma di investasi dalam dolar AS, cuma menambah pasokan dolar di pasar saja, tidak membawa dampak ke rupiah," jelas Farial.

Rp 1.000 Triliun Pulang Kampung

Sebelumnya, para pengusaha akan menarik dana yang disimpan di luar negeri ke Indonesia jika pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak.

Dari survei yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terhadap 10 ribu pengusaha, sebanyak 2 ribu pengusaha menyatakan akan menarik modalnya dengan perkiraan dana Rp 1.000 triliun.


Ketua Umum APINDO, Haryadi Sukamdani mengatakan, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi repatriasi dari tax amnesty.


"Ada perkiraan repatriasi Rp 2.000 triliun. Kami lihat tidak sampai segitu, paling kurang dari Rp 1.000 triliun," kata dia.

Dia mengatakan, dalam survei tersebut mencantumkan beberapa pertanyaan salah satunya besaran tarif tebusan. Responden berharap, tarif tebusan yang diterapkan relatif rendah. "Mereka berharap 1 persen untuk repatriasi dan 2 persen deklarasi aset. Kalo 5 persen nanti tidak menarik," ujar dia.

Sebaiknya tarif tebusan untuk tax amnesty berlaku rendah. Alasannya, supaya menarik pemilik modal terutama untuk menggerakkan sektor riil.

"Kalau terlalu tinggi jadi tidak menarik. Kalau uang masuk dibelikan obligasi tidak kesana lah. Justru uang masuk imbal hasil akan turun. Kan tidak semua masuk ke surat utang, tapi bisa ke sektor riil langsung," jelas dia.


Dia juga berharap dana repatriasi ini tidak dikunci dalam instrumen keuangan tertentu. Hal itu tersebut dianggap tak menggerak sektor riil. Dia juga mengatakan pemerintah tak perlu menambah instrumen surat utang untuk menampung dana repatriasi.


"Kan harus mengeluarkan imbal hasil, seperlunya. Kalau bergulir sistem keuangan likuiditas banyak. Dan rupiah menguat," tutur Hariyadi.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 15 Mei 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam Negeri

Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya

Hary Tanoe: Dana Tebusan Tax Amnesty Tidak Akan Sampai Rp165 THary Tanoe: Dana Tebusan Tax Amnesty Tidak Akan Sampai Rp165 T

Pemerintah menargetkan pemasukan terhadap kas negara dari hasil tebusan program amnesti pajak sebesar Rp165 triliun. Namun CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memandang target tersebut terlalu tinggi.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani Pantau Dana Repatriasi Rp141 Triliun agar Tak Kabur dari IndonesiaSri Mulyani Pantau Dana Repatriasi Rp141 Triliun agar Tak Kabur dari Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memantau dana repatriasi senilai Rp141 triliun yang berpotensi keluar Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :