Begini Cara Agar Pengampunan Pajak Efektif

Senin 16 Mei 2016 10:57Administratordibaca 314 kaliSemua Kategori

liputan6 012

Pemerintah dan pengusaha berambisi mendorong kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku tahun ini. Bahkan pengusaha optimistis kebijakan tersebut akan mampu menarik dana hingga Rp 1.000 triliun dengan syarat tarif tebusan yang rendah.

Sayangnya, hal ini justru diragukan Pengamat Valas Farial Anwar. Indonesia menganut rezim devisa bebas dalam menerapkan kebijakan devisa maupun nilai tukar sehingga sulit menahan modal keluar dari Negara ini.


"Uang Rp 1.000 triliun bisa balik ke Indonesia cuma angka harapan, mimpi, dream. Kebijakan yang cuma bagus di atas kertas, tapi diragukan implementasinya," kata Farial saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Dia menilai, kebijakan pengampunan pajak hanya akan sia-sia apabila pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) masih menjalankan lalu lintas devisa bebas karena tidak ada larangan bagi siapapun, termasuk investor untuk membawa kembali keluar dari Indonesia.


"Lucu ya, di satu sisi mau tarik uang pulang kampung, tapi di dalam negeri sendiri tidak ada upaya mencegah uang lari ke luar negeri. Tidak ada aturan holding period, di mana investor harus menahan investasinya dalam jangka waktu tertentu," jelas dia.


Farial menuturkan, ribuan triliun uang atau hasil devisa dari Indonesia mengalir ke berbagai negara akibat rezim devisa bebas, seperti Hong Kong, Taiwan, China, dan mayoritas disimpan di Singapura yang menjadi salah satu negara surga pajak.


"Makanya cadangan devisa kita tidak naik-naik, sementara Singapura yang tidak punya apa-apa, cadangan devisanya naik terus. Mereka bahkan tidak mau melakukan perjanjian ekstradisi karena menampung uang dari orang-orang kaya di Indonesia sampai duit dari hasil kejahatan," tutur dia.


Oleh sebab itu, Farial menyarankan agar pemerintah dapat mengiringi kebijakan pengampunan pajak dengan perbaikan di sisi internal, mulai dari peningkatan sistem perpajakan, menyiapkan instrumen tepat untuk menampung banjir dana hingga merevisi Undang-undang Lalu Lintas Devisa Bebas.


"Selama UU Lalu Lintas Devisa Bebas tidak pernah tersentuh, maka tax amnesty tidak akan berjalan. Percuma," tegas dia.


Di sisi lain, sambungnya, kebijakan pengampunan pajak juga tidak akan berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah apabila peserta tax amnesty melakukan repatriasi dana dan hanya diinvestasikan dalam bentuk valuta asing seperti dolar AS.


"Kalau dana masuk dan diinvestasikan di portofolio deposito, surat utang, reksa dana dan lainnya dalam denominasi rupiah, tentu bisa memperkuat kurs rupiah. Tapi kalau cuma di investasi dalam dolar AS, cuma menambah pasokan dolar di pasar saja, tidak membawa dampak ke rupiah," jelas Farial.

Rp 1.000 Triliun Pulang Kampung

Sebelumnya, para pengusaha akan menarik dana yang disimpan di luar negeri ke Indonesia jika pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak.

Dari survei yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terhadap 10 ribu pengusaha, sebanyak 2 ribu pengusaha menyatakan akan menarik modalnya dengan perkiraan dana Rp 1.000 triliun.


Ketua Umum APINDO, Haryadi Sukamdani mengatakan, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi repatriasi dari tax amnesty.


"Ada perkiraan repatriasi Rp 2.000 triliun. Kami lihat tidak sampai segitu, paling kurang dari Rp 1.000 triliun," kata dia.

Dia mengatakan, dalam survei tersebut mencantumkan beberapa pertanyaan salah satunya besaran tarif tebusan. Responden berharap, tarif tebusan yang diterapkan relatif rendah. "Mereka berharap 1 persen untuk repatriasi dan 2 persen deklarasi aset. Kalo 5 persen nanti tidak menarik," ujar dia.

Sebaiknya tarif tebusan untuk tax amnesty berlaku rendah. Alasannya, supaya menarik pemilik modal terutama untuk menggerakkan sektor riil.

"Kalau terlalu tinggi jadi tidak menarik. Kalau uang masuk dibelikan obligasi tidak kesana lah. Justru uang masuk imbal hasil akan turun. Kan tidak semua masuk ke surat utang, tapi bisa ke sektor riil langsung," jelas dia.


Dia juga berharap dana repatriasi ini tidak dikunci dalam instrumen keuangan tertentu. Hal itu tersebut dianggap tak menggerak sektor riil. Dia juga mengatakan pemerintah tak perlu menambah instrumen surat utang untuk menampung dana repatriasi.


"Kan harus mengeluarkan imbal hasil, seperlunya. Kalau bergulir sistem keuangan likuiditas banyak. Dan rupiah menguat," tutur Hariyadi.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 15 Mei 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Dana Mengalir dari Tax Amnesty Rp1.000 Triliun Masih DiragukanDana Mengalir dari Tax Amnesty Rp1.000 Triliun Masih Diragukan

Dana yang masuk (repatriasi) dari pengampunan pajak (tax amnesty)masih diragukan keberadaannya. Pasalnya, para konglomerat diperkirakan tidak akan terbujuk oleh tax amnesty. Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, rencana tax amnesty ini sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait hal itu.selengkapnya

Hary Tanoe: Dana Tebusan Tax Amnesty Tidak Akan Sampai Rp165 THary Tanoe: Dana Tebusan Tax Amnesty Tidak Akan Sampai Rp165 T

Pemerintah menargetkan pemasukan terhadap kas negara dari hasil tebusan program amnesti pajak sebesar Rp165 triliun. Namun CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memandang target tersebut terlalu tinggi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :