BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit Melaju

Senin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

bisnis 027

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi.

Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.


Bahkan, Gabung an Industri Kendaraan Bermotor In donesia (Gaikindo) menyebut harga jual mobil di Indonesia tiga kali lebih mahal dari harga jual di negara asal prinsipal.


Tingginya harga jual kendaraan di dalam negeri merupakan konsekuensi yang harus diambil oleh produsen. Pajak dikenakan mulai dari komponen hingga penghasilan perusahaan.


“Jika harga itu dibuat 100%, sekitar 35% di antaranya adalah pungutan pajak dan bea, baik dari pusat mau pun daerah. Pajak Indonesia termasuk yang sangat mahal,” kata Ke tua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto ke pada Bisnis, akhir pekan lalu.


Sebagai gambaran, mobil Honda HRV berkapasitas 1.8 L. di Malaysia di pasarkan seharga 92.874 ringgit—111.248 ringgit atau sekitar Rp305,86 juta—Rp366,37 juta (1 ringgit=Rp3.293). Di Indonesia de ngan ka pasitas yang sama, harga yang di tawarkan Rp353,70 juta—Rp372,30 juta.


Contoh lainnya adalah satu unit sedan premium Lexus LS di Indonesia di banderol dengan harga sekitar Rp3 miliar. Harga itu diklaim jauh lebih tinggi ketimbang negara lainnya. Bahkan, untuk pemasaran di AS, Lexus serupa boleh jadi dihargai Rp1 miliar. Di Taiwan, harga Lexus LS pun hanya separuh dari kocek yang harus dirogoh pembeli di Indonesia.


Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari sejumlah produsen kendaraan bermotor di dalam negeri, pajak dikenakan oleh pemerintah mulai saat importasi komponen atau bahan baku hingga biaya balik nama (BBN).


General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja menyebutkan tarif pajak tinggi terhadap dunia industri justru berpotensi kontraproduktif terhadap pembangunan jangka panjang. “Memikat perusahaan multinasional tak cukup dengan iming-iming besaran populasi. Jika pajak terlalu memberatkan pelaku usaha, maka pro duk harganya mahal, konsumen pun jadinya tak banyak, sehingga po tensi investasi nihil.”


Struktur pajak berlapis dan tarif tinggi, katanya, membuat dunia industri kian rentan dan enggan menggenjot proses manufaktur. Pengenaan pajak dimulai sejak hulu. Kurangnya pasokan bahan ba ku baja untuk bahan baku industri otomotif menyebabkan pelaku harus mengimpor.


Saat importasi, produsen dike nakan bea masuk dan membayar pajak per tambahan nilai atas impor itu. Ketika kendaraan telah diproduksi perusahaan juga harus membayar pa jak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan PPN, serta BBN yang dibayarkan konsumen. BBN ini yang ke mudian menjadi harga on the road.


Inilah yang menyebabkan tingginya harga jual mobil di dalam negeri, mengingat pajak menjadi faktor terbesar produsen dalam menentukan harga jual. Rata-rata 50% dari harga jual kendaraan diterapkan dengan mengacu pada beban pajak.


Beban tersebut masih belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pajak non-produksi, yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penghasilan per usahaan (PPh). Jika tarif pajak bisa dipangkas, harga jual kendaraan akan tertekan.


Jongkie D. Sugiarto menambahkan, pemerintah harus berani memangkas tarif pajak di sektor produksi agar harga jual semakin kompetitif dan konsumsi kendaraan akan me ningkat. “Kalau konsumsi meningkat, pendapatan pemerintah dari pajak juga akan meningkat. Harus dibuat bertahap saja, misal produk apa dulu yang akan dikenakan keringanan.”


General Manager Marketing Strategy and Product Planning PT Nissan Motor Indonesia Budi Nur Mukmin menambahkan pemerintah harus me lakukan peninjauan kembali tarif pajak yang dikenakan kepada industri. Tujuannya adalah untuk meng gai rahkan sektor otomotif sehingga Indonesia bisa menjadi basis produksi.


Direktur Marketing Divisi Pemasaran Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corpporation PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Duljatmono menilai pemerintah selama ini berpegang teguh bahwa pajak merupakan alat pengendalian pasar. Padahal sekarang, katanya, produk mobil sudah dapat diakses hingga kelas menengah bawah. “Jadi setidaknya, pajak pun harus bisa memacu industri,” tukasnya.


Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan selama usulan yang diajukan pelaku usaha masih rasional, bukan tidak mungkin akan ada penyesuaian terhadap tarif pajak di sektor otomotif.


“Diajukan saja dulu baru kemudian kami kaji. Ini bukan tidak mungkin selama ada pengkajian yang dalam. Kalau tujuannya untuk menggerakkan perekonomian bisa saja dilakukan penyesuaian,” katanya.


Mekar menjelaskan, pemerin tah beberapa kali melakukan penyesuaian di sektor pajak untuk menggerakkan perekonomian. Dia mencontohkan penaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang me mang sering dilakukan oleh pemerintah.

Kenaikan PTKP menggerus pendapatan negara dari sektor pajak perorangan. Namun di sisi lain dengan ada nya kenaikan PTKP maka daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat – terutama kelas menengah ke bawah – akan meningkat.


POPULASI

Meski demikian, keringanan pajak produksi bukannya tanpa risiko. Apabila tarif pajak bisa ditekan dan harga jual kian rendah, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan populasi kendaraan terutama di kotakota besar akan membludak. Populasi ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Sejauh ini pe merintah, baik pusat maupun daerah, masih belum berhasil mengendalikan populasi kendaraan.


Kementerian Perindustrian pun mengaku tidak melakukan antisipasi khusus terkait dengan hal ini. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Ke menterian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, pihaknya hanya berusaha menjadikan Indonesia sebagai produsen otomotif global baik untuk pasar domestik maupun ekspor. “Pengendalian populasi kendaraan menjadi tugas pihak yang berwenang dalam menerbitkan BPKB dan STNK.”


Di sisi lain, Deputy Managing Di - rec tor PT Suzuki Indomobil Sales, Davy Tuilan menambahkan pemerintah pun harus memikirkan untuk membuka lahan garapan baru berupa pembangunan industri di daerah. Satu-satunya cara saat ini, katanya, mengebut pembangunan infrastruktur di luar Jawa.


Indonesia masih merupakan pasar yang gemuk bagi industri otomotif. Sebagaimana dicatat Organisation Iternationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), tingkat populasi pada 2013 mencapai 77 unit per 1.000 orang.


Sedangkan pada 2014, mencapai 83 unit per 1.000 orang. Sayangnya, sejauh ini pa sar terkonsentrasi hanya di Jawa, khususnya regional Jabodetabek. Dari to tal penjualan domestik 1,02 juta unit, Jabodetabek menyerap sekitar 60%. Sisanya, kota-kota besar lain seperti Surabaya dan Makassar.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 116 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Tingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air AsiaTingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air Asia

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

Sri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif PajakSri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji lebih lanjut sektor-sektor industri mana saja yang bisa mendapatkan kebijakan tax allowance atau insentif pajak.selengkapnya

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

Dirjen Pajak: Tax Amnesty Harga Mati dan Harus BerhasilDirjen Pajak: Tax Amnesty Harga Mati dan Harus Berhasil

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan unit pelayanan (helpdesk) sampai dengan sistem pemantauan aliran dana repatriasi khusus program pengampunan pajak atau tax amnesty. Upaya tersebut dilakukan demi kesuksesan tax amnesty di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan Pajak

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :