Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas Pajak

Rabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 269 kaliSemua Kategori

katadata 022

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, ada sejumlah investor meminta imbal hasil (yield) tinggi saat lelang surat utang yang diterbitkan pemerintah. Strategi itu diikuti oleh banyak investor lainnya, sehingga membentuk harga pasar yang tinggi atas SBN tersebut.


Alhasil, pemerintah terpaksa mengabulkan permintaan harga tinggi dari para investor agar SBN itu laku terjual. Dampaknya, beban bunga yang harus ditanggung pemerintah semakin besar. Nilainya bisa jadi lebih besar dibandingkan pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan (PPh) atas bunga atau diskonto surat utang itu.

“Misalnya tanpa withholding tax (pungutan pajak), mungkin investor minta (yield) tujuh persen. Kalau dengan pajak mintanya 7,2 persen. Kalau ramai-ramai kan bisa terbentuk harga di pasar menjadi 7,2 persen. Itu pemerintah tidak untung,” kata Robert di sela-sela acara Islamic Development Bank (IDB) di Jakarta, Selasa (17/5).


Karena itulah, Kementerian Keuangan mengkaji besaran pengaruh penghapusan pajak SBN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Lalu, bakal dibandingkan dengan dampak kenaikan beban bunga yang harus dibayarkan pemerintah.


“Kami sedang kaji datanya, instrumen (SBN) mana yang behaviour (investor) sama (meminta yield tinggi). Tidak banyak juga instrumen yang tanpa pajak, seperti obligasi global,” ujar dia. Sebagai gambaran, pemerintah menganggarkan pembiayaan bunga utang tahun ini sebesar Rp 184,9 triliun. Nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 155,7 triliun.


Kalau hasil kajian itu menunjukkan dampak PPh bunga SBN lebih berpengaruh mengerek imbal hasil dan memperbesar beban bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan merekomendasikan penghapusan pajak itu. Rencananya, penghapusan pajak itu akan dimasukkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) PPh. Sebaliknya, jika PPh itu masih lebih menguntungkan maka pemerintah akan tetap memungut pajak atas bunga SBN.


Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting mengatakan, penghapusan PPh diskonto SBN diharapkan dapat mengerek penurunan bunga obligasi korporasi. Sebab, SBN merupakan acuan instrumen keuangan lainnya. Kondisi itu secara tidak langsung juga bakal menarik minat perusahaan menerbitkan obligasi karena beban pembiayaannya turut berkurang.


Sekadar informasi, bunga SBN dikenai pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.


Jadi, penghasilan berupa bunga dan hasil transaksi obligasi dikenai PPh final sebesar 15 persen untuk wajib pajak domestik dan Badan Usaha Tetap (BUT). Sedangkan bagi wajib pajak asing selain BUT dikenakan PPh final 20 persen atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Sumber : katadata.co.id (17 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarBunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan Pasar

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.selengkapnya

Pemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNPemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBN

Santer diisukan The Fed bakal kembali menaikan suku bunga. Hal itu diperkirakan bakal menaikan yield dari surat berharga negara (SBN) yang harus dibayar pemerintah. Namun menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed bakal tertutupi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya dengan banyaknya dana yangselengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Alasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiAlasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga Obligasi

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

Bunga Rendah dan Amnesti Pajak Mengerek BursaBunga Rendah dan Amnesti Pajak Mengerek Bursa

Sejak suku bunga menurun, pasar modal cenderung lebih menarik. Hal inilah yang dirasakan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Menurutnya, bunga deposito 10% akan mempersulit pasar modal bila ingin menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi negara.selengkapnya

Pemerintah Matangkan Rencana PPh 10 PersenPemerintah Matangkan Rencana PPh 10 Persen

Di sela-sela sosialiasai kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty, di Semarang, Presiden Joko Widodo sempat melontarkan rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh). Tarif PPh yang saat ini 25 persen bakal diturunkan kurang dari 20 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :