Pelaku industri rokok nasional mengapresiasi penggagalan penyelundupan rokok ilegal dan minuman beralkohol di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menggagalkan penyelundupan tiga kontainer berisi 30 juta batang rokok ilegal dan 50.664 botol minuman beralkohol (minol) golongan A.
Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengatakan upaya pemberantasan rokok ilegal ini menunjukan keseriusan pemerintah melindungi pelaku usaha yang sudah legal.
Dalam keterangan resminya, Jumat (3/8/2018), dia menilai operasi ini dapat terus dilakukan agar rokok legal mampu memenuhi ceruk pasar yang ditinggalkan rokok ilegal.
Dengan semakin sempitnya pergerakan distribusi rokok ilegal, permintaan terhadap rokok resmi dengan pita cukai asli diyakini bakal semakin meningkat, terutama di daerah.
Ismanu juga mendorong DJBC untuk tegas agar ada efek jera. Pasalnya, selama ini pelaku pengedar rokok ilegal akan tiarap ketika ada razia dan muncul lagi ketika tidak ada razia.
Langkah yang dapat dilakukan misalnya memusnahkan mesin-mesin produksi rokok ilegal tersebut. GAPPRI juga meminta agar pemerintah segera mencabut kebijakan Batam Bebas Pita Cukai.
“Kami mewanti-wanti itikad DJBC terhadap pabrikan yang tertangkap dengan cara pembinaan untuk diberikan izin atau untuk dinaikkan kelas golongannya. Jangan sampai dibuat siasat untuk mengubah modus ilegal lain, yakni dengan modus Pita Asli tapi Palsu (PAP), Pita Bekas Pakai (PBP), dan Pita Bukan Untuknya (PBU),” paparnya.
Rokok ilegal dinilai sebagai pesaing yang tidak sehat dan tidak hanya merugikan negara, tapi juga masa depan pekerjanya rokok legal.
DJBC mengklaim telah berhasil menekan porsi peredaran rokok ilegal dari 12,14% menjadi 7,05%.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengharapkan pemberantasan rokok ilegal dapat memperbaiki peforma penerimaan cukai. Pasalnya, pengusaha yang semula produsen rokok ilegal bisa beralih menjadi legal.
"Memang dia tidak bisa langsung ke konversi ke penerimaan. Apalagi segmentasinya adalah golongan 3, golongan yang harganya rendah," ujarnya.
Meski demikian, upaya ini bisa memberikan potensi peralihan dari ilegal ke legal sekitar Rp1,49 triliun-Rp1,52 triliun.
Berdasarkan data DJBC, penerimaan per 31 Juli 2018 mencapai Rp93,2 triliun atau masih 48% dari target yang ditentukan dalam APBN 2018 yang sebesar Rp194,1 triliun.
Kinerja penerimaan DJBC ini ditopang oleh penerimaan bea masuk senilai Rp21,5 trilun, cukai senilai Rp67,8 triliun, dan bea keluar senilai Rp3,9 triliun.
Adapun kinerja penerimaan cukai masih didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau senilai Rp64,8 triliun, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Rp2,8 triliun, dan etil alkohol Rp76 miliar.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 03 Agustus 2018)
Foto : Bisnis
Pemberantasan Cukai Ilegal Ampuh Kendalikan Peredaran Rokok IlegalUpaya pemberantasan cukai rokok ilegal terus menjadi perhatian pemerintah. Selain berpotensi merugikan negara karena hilangnya potensi penerimaan, peredaran cukai rokok ilegal juga menurunkan efektifitas pengendalian rokok.selengkapnya
Pemberantasan Rokok Ilegal Bisa Tingkatkan Penerimaan CukaiPemerintah mengajak produsen rokok untuk patuh pada peraturan dan mengisi pasar dengan produk legal. Kerja sama pemerintah dan produsen untuk memasok pasar dengan produk legal akan menguntungkan semua pihak.selengkapnya
GAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan di perairan Riau, Jumat (15/1). Jutaan batang rokok tersebut akan menimbulkan kerugian negara Rp 7,6 miliar jika bisa diselundupkan.selengkapnya
Tekan rokok ilegal, Bea Cukai akan bangun kawasan industri rokok terpaduTendensi pertumbuhan peredaran rokok ilegal semakin tinggi setelah kenaikkan tarif rata-rata cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan Harja Jual Eceran (HJE) rokok yang naik 35%. Untuk itu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membangun kawasan industri rokok terpadu.selengkapnya
Bea Cukai Temukan Modus Baru Penyelundupan Rokok IlegalBea Cukai Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Semarang kembali menyita rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Jumat (1/11). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Parjiya menyatakan bahwa ia dan petugasnya akan berusaha untuk terus memerangi rokok ilegal.selengkapnya
Genjot penerimaan tahun depan, Bea Cukai akan tingkatkan pemberantasan rokok ilegalKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan cukai hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp 97,71 triliun atau 56,74% dari targetnya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
