BCA Pimpin Pengumpulan Dana Tebusan

Senin 3 Okt 2016 15:25Administratordibaca 206 kaliSemua Kategori

bisnis 191

PT Bank Central Asia Tbk mengumpulkan dana tebusan terbesar dari pengampunan pajak (tax amnesty) mengalahkan bank pelat merah.

Bahkan, jika dana tebusan milik bank BUMN dikumpulkan, tak mampu menandingi jumlah duit yang dikumpulkan bank milik Djarum Group itu.


Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan per 29 September 2016, jumlah dana tebusan yang masuk ke perseroan senilai Rp35,3 triliun.


“Sedangkan dana repatriasi di BCA Rp3,27 triliun, naik sekitar Rp524 miliar dari hari sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/9).

Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, per 28 September 2016 dana tebusan yang dihimpun PT Bank Mandiri Tbk. mencapai Rp10,07 triliun, kemudian diikuti PT Bank Negara Indonesia Tbk. Rp4,2 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp1,36 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk Rp0,28 triliun.


Seluruh penghimpunan dana tebusan bank pelat merah yang mencapai Rp15,9 triliun belum ada separuh dari dana tebusan BCA. Memang, ada selisih sehari antara BCA dan bank pelat merah.


Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, hingga 30 September 2016 total dana amnesti pajak yang dihimpun perseroan mencapai Rp14,5 triliun.


Dana tersebut terbagi atas 73.965 transaksi dana tebusan dengan nilai Rp13,187 triliun dan 214 transaksi dana repatriasi dengan nilai Rp1,328 triliun.


Lebih lanjut, Rohan menuturkan pihaknya terus akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang program amnesti pajak dan produk investasi yang disediakan oleh Bank Mandiri Group.


"Harapannya, langkah ini akan meningkatkan antusiasme wajib pajak ikut serta dalam program amnesti pajak dan melakukan repatriasi aset," katanya.


Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) lebih memilih menyimpan uangnya di bank swasta ketimbang bank pelat merah.


Hal senada disadari oleh Direktur Utama BNI Achmad Baiquni. “Kalau repatriasi masih sedikit ya. Sekitar Rp500 miliar,” pungkasnya.


PILIH BANK SWASTA


Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan dana dari tax amnesty lebih memilih untuk masuk ke bank swasta ketimbang bank BUMN.


“Kalau di Himbara sih sedikit. Kebanyakan ke bank-bank swasta,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.


Dia menjelaskan, penyebabnya adalah pemilik dana besar tersebut selama ini memang menyimpan dana di bank swasta. Selain itu juga mereka memiliki kedekatan dengan bank swasta daripada bank BUMN.


Namun pengamat ekonomi Eric Alexander Sugandi menuturkan bahwa tak semua bank swasta yang ditunjuk sebagai gateway ikut menikmati.


Menurutnya, hanya bank swasta besar saja yang punya jaringan luas dan reputasi kuat yang mendapatkan limpahan dana.


“Kemungkinan para wajib pajak ini memang sudah menjadi nasabah lama dari bank-bank swasta besar itu,” ujarnya.


Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak, pada periode pertama yang berlangsung sejak Juli hingga 30 September 2016 total dana WNI yang dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. 


Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai Rp97,2 triliun atau lebih 50% dari target Rp165 triliun hingga 31 Maret 2017.


Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan lalu juga mengatakan dana hasil tax amnesty yang ditampung bank asal Singapura meningkat pesat.


Data yang dihimpun OJK, dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun. Sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp1,2 triliun. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia dan PT UOB Indonesia.


Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, setelah resmi sebagai gateway, pihaknya  menyiapkan berbagai program untuk menarik minat wajib pajak menaruh dananya di OCBC NISP.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Bank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 MiliarBank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 Miliar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mencatat dana tebusan program tax amnesty yang masuk hingga Jumat pekan lalu mencapai Rp 70 miliar. Bank Mandiri merupakan salah satu dari 77 bank persepsi yang menerima uang tebusan tax amnesty.selengkapnya

Dukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 TriliunDukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan Singapura tetap mendukung kebijakan pengampunan pajak (amnesti pajak) yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Penilaian ini menjawab informasi sebelumnya bahwa pemerintah dan perbankan Singapura menghambat Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Bank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3TBank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3T

Saat ini, bank pelat merah berlomba-lomba menciptakan produk non keuangan untuk menampung duit dari program amnesti (pengampunan) pajak. Termasuk yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :