BCA Pimpin Pengumpulan Dana Tebusan

Senin 3 Okt 2016 15:25Administratordibaca 233 kaliSemua Kategori

bisnis 191

PT Bank Central Asia Tbk mengumpulkan dana tebusan terbesar dari pengampunan pajak (tax amnesty) mengalahkan bank pelat merah.

Bahkan, jika dana tebusan milik bank BUMN dikumpulkan, tak mampu menandingi jumlah duit yang dikumpulkan bank milik Djarum Group itu.


Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan per 29 September 2016, jumlah dana tebusan yang masuk ke perseroan senilai Rp35,3 triliun.


“Sedangkan dana repatriasi di BCA Rp3,27 triliun, naik sekitar Rp524 miliar dari hari sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/9).

Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, per 28 September 2016 dana tebusan yang dihimpun PT Bank Mandiri Tbk. mencapai Rp10,07 triliun, kemudian diikuti PT Bank Negara Indonesia Tbk. Rp4,2 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp1,36 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk Rp0,28 triliun.


Seluruh penghimpunan dana tebusan bank pelat merah yang mencapai Rp15,9 triliun belum ada separuh dari dana tebusan BCA. Memang, ada selisih sehari antara BCA dan bank pelat merah.


Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, hingga 30 September 2016 total dana amnesti pajak yang dihimpun perseroan mencapai Rp14,5 triliun.


Dana tersebut terbagi atas 73.965 transaksi dana tebusan dengan nilai Rp13,187 triliun dan 214 transaksi dana repatriasi dengan nilai Rp1,328 triliun.


Lebih lanjut, Rohan menuturkan pihaknya terus akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang program amnesti pajak dan produk investasi yang disediakan oleh Bank Mandiri Group.


"Harapannya, langkah ini akan meningkatkan antusiasme wajib pajak ikut serta dalam program amnesti pajak dan melakukan repatriasi aset," katanya.


Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) lebih memilih menyimpan uangnya di bank swasta ketimbang bank pelat merah.


Hal senada disadari oleh Direktur Utama BNI Achmad Baiquni. “Kalau repatriasi masih sedikit ya. Sekitar Rp500 miliar,” pungkasnya.


PILIH BANK SWASTA


Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan dana dari tax amnesty lebih memilih untuk masuk ke bank swasta ketimbang bank BUMN.


“Kalau di Himbara sih sedikit. Kebanyakan ke bank-bank swasta,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.


Dia menjelaskan, penyebabnya adalah pemilik dana besar tersebut selama ini memang menyimpan dana di bank swasta. Selain itu juga mereka memiliki kedekatan dengan bank swasta daripada bank BUMN.


Namun pengamat ekonomi Eric Alexander Sugandi menuturkan bahwa tak semua bank swasta yang ditunjuk sebagai gateway ikut menikmati.


Menurutnya, hanya bank swasta besar saja yang punya jaringan luas dan reputasi kuat yang mendapatkan limpahan dana.


“Kemungkinan para wajib pajak ini memang sudah menjadi nasabah lama dari bank-bank swasta besar itu,” ujarnya.


Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak, pada periode pertama yang berlangsung sejak Juli hingga 30 September 2016 total dana WNI yang dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. 


Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai Rp97,2 triliun atau lebih 50% dari target Rp165 triliun hingga 31 Maret 2017.


Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan lalu juga mengatakan dana hasil tax amnesty yang ditampung bank asal Singapura meningkat pesat.


Data yang dihimpun OJK, dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun. Sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp1,2 triliun. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia dan PT UOB Indonesia.


Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, setelah resmi sebagai gateway, pihaknya  menyiapkan berbagai program untuk menarik minat wajib pajak menaruh dananya di OCBC NISP.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Bank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 MiliarBank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 Miliar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mencatat dana tebusan program tax amnesty yang masuk hingga Jumat pekan lalu mencapai Rp 70 miliar. Bank Mandiri merupakan salah satu dari 77 bank persepsi yang menerima uang tebusan tax amnesty.selengkapnya

Dukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 TriliunDukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan Singapura tetap mendukung kebijakan pengampunan pajak (amnesti pajak) yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Penilaian ini menjawab informasi sebelumnya bahwa pemerintah dan perbankan Singapura menghambat Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Bank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3TBank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3T

Saat ini, bank pelat merah berlomba-lomba menciptakan produk non keuangan untuk menampung duit dari program amnesti (pengampunan) pajak. Termasuk yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :