BCA Pimpin Pengumpulan Dana Tebusan

Senin 3 Okt 2016 15:25Administratordibaca 183 kaliSemua Kategori

bisnis 191

PT Bank Central Asia Tbk mengumpulkan dana tebusan terbesar dari pengampunan pajak (tax amnesty) mengalahkan bank pelat merah.

Bahkan, jika dana tebusan milik bank BUMN dikumpulkan, tak mampu menandingi jumlah duit yang dikumpulkan bank milik Djarum Group itu.


Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan per 29 September 2016, jumlah dana tebusan yang masuk ke perseroan senilai Rp35,3 triliun.


“Sedangkan dana repatriasi di BCA Rp3,27 triliun, naik sekitar Rp524 miliar dari hari sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/9).

Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, per 28 September 2016 dana tebusan yang dihimpun PT Bank Mandiri Tbk. mencapai Rp10,07 triliun, kemudian diikuti PT Bank Negara Indonesia Tbk. Rp4,2 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp1,36 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk Rp0,28 triliun.


Seluruh penghimpunan dana tebusan bank pelat merah yang mencapai Rp15,9 triliun belum ada separuh dari dana tebusan BCA. Memang, ada selisih sehari antara BCA dan bank pelat merah.


Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, hingga 30 September 2016 total dana amnesti pajak yang dihimpun perseroan mencapai Rp14,5 triliun.


Dana tersebut terbagi atas 73.965 transaksi dana tebusan dengan nilai Rp13,187 triliun dan 214 transaksi dana repatriasi dengan nilai Rp1,328 triliun.


Lebih lanjut, Rohan menuturkan pihaknya terus akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang program amnesti pajak dan produk investasi yang disediakan oleh Bank Mandiri Group.


"Harapannya, langkah ini akan meningkatkan antusiasme wajib pajak ikut serta dalam program amnesti pajak dan melakukan repatriasi aset," katanya.


Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan (tax amnesty) lebih memilih menyimpan uangnya di bank swasta ketimbang bank pelat merah.


Hal senada disadari oleh Direktur Utama BNI Achmad Baiquni. “Kalau repatriasi masih sedikit ya. Sekitar Rp500 miliar,” pungkasnya.


PILIH BANK SWASTA


Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan dana dari tax amnesty lebih memilih untuk masuk ke bank swasta ketimbang bank BUMN.


“Kalau di Himbara sih sedikit. Kebanyakan ke bank-bank swasta,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.


Dia menjelaskan, penyebabnya adalah pemilik dana besar tersebut selama ini memang menyimpan dana di bank swasta. Selain itu juga mereka memiliki kedekatan dengan bank swasta daripada bank BUMN.


Namun pengamat ekonomi Eric Alexander Sugandi menuturkan bahwa tak semua bank swasta yang ditunjuk sebagai gateway ikut menikmati.


Menurutnya, hanya bank swasta besar saja yang punya jaringan luas dan reputasi kuat yang mendapatkan limpahan dana.


“Kemungkinan para wajib pajak ini memang sudah menjadi nasabah lama dari bank-bank swasta besar itu,” ujarnya.


Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak, pada periode pertama yang berlangsung sejak Juli hingga 30 September 2016 total dana WNI yang dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. 


Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai Rp97,2 triliun atau lebih 50% dari target Rp165 triliun hingga 31 Maret 2017.


Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan lalu juga mengatakan dana hasil tax amnesty yang ditampung bank asal Singapura meningkat pesat.


Data yang dihimpun OJK, dana tebusan yang masuk melalui tiga bank asal Singapura mencapai hampir Rp2 triliun. Sedangkan hasil repatriasi mencapai nilai Rp1,2 triliun. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia dan PT UOB Indonesia.


Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, setelah resmi sebagai gateway, pihaknya  menyiapkan berbagai program untuk menarik minat wajib pajak menaruh dananya di OCBC NISP.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Bank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 MiliarBank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 Miliar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mencatat dana tebusan program tax amnesty yang masuk hingga Jumat pekan lalu mencapai Rp 70 miliar. Bank Mandiri merupakan salah satu dari 77 bank persepsi yang menerima uang tebusan tax amnesty.selengkapnya

Dukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 TriliunDukung Tax Amnesty, Bank Singapura Alirkan Dana Rp 3,2 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan Singapura tetap mendukung kebijakan pengampunan pajak (amnesti pajak) yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Penilaian ini menjawab informasi sebelumnya bahwa pemerintah dan perbankan Singapura menghambat Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Bank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3TBank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3T

Saat ini, bank pelat merah berlomba-lomba menciptakan produk non keuangan untuk menampung duit dari program amnesti (pengampunan) pajak. Termasuk yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :