BCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPR

Sabtu 8 Okt 2016 13:16Admindibaca 121 kaliSemua Kategori

ISTIMEWA 1004

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, sebagai bank gateway untuk aliran dana amnesti pajak, perseroan akan memonitor pergerakan arah penempatan dana nasabah yang melakukan repatriasi di BCA. Terkait itu, BCA sudah melakukan beberapa persiapan, termasuk bersinergi dengan pengembang.

"Kami akan monitor masuk ke properti atau tidak. Perseroan juga tidak hanya menawarkan KPR, tapi berapa hal lain. Sebagai bank (gateway) ibaratnya kami harus seperti supermarket (menyediakan banyak hal)," kata Jahja dia di sela acara pembukaan Indonesia Knowledge Forum (IKF) V Tahun 2016 BCA di Jakarta, Kamis (6/10).

Jahja menilai, ke depan peluang pertumbuhan kredit konsumer lebih tinggi dibandingkan kredit modal kerja atau investasi. Sebab, faktor relaksasi loan to value (LTV) dan implementasi suku bunga KPR ke single digit dapat memacu peningkatan permintaan masyarakat.

"Kalau kredit modal kerja belum tentu akan naik dari sisi permintaan, walaupun suku bunga sudah diturunkan. Di tengah situasi seperti sekarang, orang malah cenderung melunasi kredit dibanding mengambil kredit modal kerja," tutur dia.

Berdasarkan data uang beredar (M2) Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit perbankan tumbuh 6,7% secara year on year (yoy) pada Agustus 2016 atau melambat dibanding Juli yang mencapai 7,6% (yoy). Faktor utama perlambatan penyaluran kredit bersumber dari kredit modal kerja dan investasi. Sementara itu, segmen kredit properti juga meningkat.

Terkait itu, Jahja mengatakan, pada Agustus kredit perbankan memang naik, tapi belum bisa melampaui kondisi Juli 2016. Dengan demikian, realisasi kenaikan kredit pada akhir kuartal IV-2016 untuk bank secara industri masih menjadi teka-teki. "Namun, menurut saya, akhir tahun ini kredit perbankan hanya tumbuh di bawah 7%. Tahun depan, keadaan penyaluran kredit perbankan itu juga masih sekitar single digit," tegas dia.

KPR BCA Surabaya

Sementara itu, BCA Surabaya optimistis penyaluran KPR sebesar Rp 4 trilliun tahun ini akan tercapai, seiring tren meningkatnya aplikasi KPR dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Kantor Kredit Konsumer Surabaya (K3S) BCA Eko Budiono menjelaskan, tren peningkatan aplikasi KPR sudah terasa sejak Juli 2016 pascadigulirkannya kebijakan tax amnesty oleh pemerintah. Bila sebelumnya rata-rata aplikasi KPR yang masuk ke K3S BCA sebanyak 16-18 aplikasi per hari, sejak Juli lalu jumlahnya naik 23-25 aplikasi per hari. “Tren ini tampaknya akan berlangsung hingga akhir tahun,” kata Eko di Surabaya, Kamis (6/10).

Menurut Eko, meningkatnya aplikasi KPR juga didorong oleh kebijakan pemerintah tentang LTV, sehingga konsumen makin diuntungkan. Sebelumnya, down payment (DP) KPR rumah pertama, kedua dan ketiga masing-masing 30%, 40%, dan 50%, kini hanya 15%, 20%, dan 25%.

Pemerintah juga memberi kelonggaran pembelian rumah kedua bisa inden. Berbeda dengan sebelumnya, rumah kedua harus menungu rumah jadi baru KPR bisa diproses, sehingga cukup memberatkan developer. “Sejak rumah kedua bisa inden, aplikasi KPR langsung naik 50%,” jelas dia.

Dengan kondisi tersebut, dia juga optimistis target penyaluran KPR tahun ini sebesar Rp 3,5-4 triliun tercapai. Jumlah tersebut naik Rp 1 triliun dari tahun lalu. Sementara itu, hingga September 2016 penyaluran KPR BCA Surabaya mencapai Rp 3 triliun. “Sampai saat ini masih on the track. Per hari rata-rata permohonan yang masuk senilai Rp 40 miliar. Kami juga memberikan bunga cukup murah mulai 6,5-8,49%,” kata Eko.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 08 Oktober 2016)
Foto : Istimewa




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengungkapkan jumlah penutupan kartu kredit naik 300 persen pada April 2016. Hal ini terhitung sejak berlakunya peraturan penyampaian data transaksi kartu kredit harian nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Direktur BCA Santoso di Jakarta, Selasa (17/5/2016), mengatakan sejumlah nasabah yang menutup kartu kredit, beralasan mereka khselengkapnya

BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu Kredit

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditTakut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu Kredit

Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ramai-ramai menutup akun kartu kredit akibat takut transaksinya diintip Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Penutupan tersebut bahkan naik tiga kali lipat dalam sebulan. Direktur BCA Santoso mengatakan, selain alasan itu memang ada yang lain. Namun, momennya persis bertepatan ketika Ditjen Pajak mengumumkan akan melihat data transaksi kartu kredit.selengkapnya

Data Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung KerugianData Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung Kerugian

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerangkan masih menghitung kerugian terkait banyaknya nasabah yang menutup akun kartu kredit mereka. Hal ini menyusul wacana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewajibkan perbankan nasional melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Picu Kenaikan KPRTax Amnesty Picu Kenaikan KPR

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya

Trump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar ASTrump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar AS

Kurs dolar AS terus melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (12/1/2017), setelah konferensi pers Trump gagal memberikan katalis segar.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliarRealisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari lima sektor pajak sepanjang 2016 telah mencapai Rp 601,9 miliar. Raihan tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sekitar Rp 582 miliar.selengkapnya

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 Triliun

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung Putih

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya



 
TAGS # :