BCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPR

Sabtu 8 Okt 2016 13:16Admindibaca 211 kaliSemua Kategori

ISTIMEWA 1004

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, sebagai bank gateway untuk aliran dana amnesti pajak, perseroan akan memonitor pergerakan arah penempatan dana nasabah yang melakukan repatriasi di BCA. Terkait itu, BCA sudah melakukan beberapa persiapan, termasuk bersinergi dengan pengembang.

"Kami akan monitor masuk ke properti atau tidak. Perseroan juga tidak hanya menawarkan KPR, tapi berapa hal lain. Sebagai bank (gateway) ibaratnya kami harus seperti supermarket (menyediakan banyak hal)," kata Jahja dia di sela acara pembukaan Indonesia Knowledge Forum (IKF) V Tahun 2016 BCA di Jakarta, Kamis (6/10).

Jahja menilai, ke depan peluang pertumbuhan kredit konsumer lebih tinggi dibandingkan kredit modal kerja atau investasi. Sebab, faktor relaksasi loan to value (LTV) dan implementasi suku bunga KPR ke single digit dapat memacu peningkatan permintaan masyarakat.

"Kalau kredit modal kerja belum tentu akan naik dari sisi permintaan, walaupun suku bunga sudah diturunkan. Di tengah situasi seperti sekarang, orang malah cenderung melunasi kredit dibanding mengambil kredit modal kerja," tutur dia.

Berdasarkan data uang beredar (M2) Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit perbankan tumbuh 6,7% secara year on year (yoy) pada Agustus 2016 atau melambat dibanding Juli yang mencapai 7,6% (yoy). Faktor utama perlambatan penyaluran kredit bersumber dari kredit modal kerja dan investasi. Sementara itu, segmen kredit properti juga meningkat.

Terkait itu, Jahja mengatakan, pada Agustus kredit perbankan memang naik, tapi belum bisa melampaui kondisi Juli 2016. Dengan demikian, realisasi kenaikan kredit pada akhir kuartal IV-2016 untuk bank secara industri masih menjadi teka-teki. "Namun, menurut saya, akhir tahun ini kredit perbankan hanya tumbuh di bawah 7%. Tahun depan, keadaan penyaluran kredit perbankan itu juga masih sekitar single digit," tegas dia.

KPR BCA Surabaya

Sementara itu, BCA Surabaya optimistis penyaluran KPR sebesar Rp 4 trilliun tahun ini akan tercapai, seiring tren meningkatnya aplikasi KPR dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Kantor Kredit Konsumer Surabaya (K3S) BCA Eko Budiono menjelaskan, tren peningkatan aplikasi KPR sudah terasa sejak Juli 2016 pascadigulirkannya kebijakan tax amnesty oleh pemerintah. Bila sebelumnya rata-rata aplikasi KPR yang masuk ke K3S BCA sebanyak 16-18 aplikasi per hari, sejak Juli lalu jumlahnya naik 23-25 aplikasi per hari. “Tren ini tampaknya akan berlangsung hingga akhir tahun,” kata Eko di Surabaya, Kamis (6/10).

Menurut Eko, meningkatnya aplikasi KPR juga didorong oleh kebijakan pemerintah tentang LTV, sehingga konsumen makin diuntungkan. Sebelumnya, down payment (DP) KPR rumah pertama, kedua dan ketiga masing-masing 30%, 40%, dan 50%, kini hanya 15%, 20%, dan 25%.

Pemerintah juga memberi kelonggaran pembelian rumah kedua bisa inden. Berbeda dengan sebelumnya, rumah kedua harus menungu rumah jadi baru KPR bisa diproses, sehingga cukup memberatkan developer. “Sejak rumah kedua bisa inden, aplikasi KPR langsung naik 50%,” jelas dia.

Dengan kondisi tersebut, dia juga optimistis target penyaluran KPR tahun ini sebesar Rp 3,5-4 triliun tercapai. Jumlah tersebut naik Rp 1 triliun dari tahun lalu. Sementara itu, hingga September 2016 penyaluran KPR BCA Surabaya mencapai Rp 3 triliun. “Sampai saat ini masih on the track. Per hari rata-rata permohonan yang masuk senilai Rp 40 miliar. Kami juga memberikan bunga cukup murah mulai 6,5-8,49%,” kata Eko.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 08 Oktober 2016)
Foto : Istimewa




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengungkapkan jumlah penutupan kartu kredit naik 300 persen pada April 2016. Hal ini terhitung sejak berlakunya peraturan penyampaian data transaksi kartu kredit harian nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Direktur BCA Santoso di Jakarta, Selasa (17/5/2016), mengatakan sejumlah nasabah yang menutup kartu kredit, beralasan mereka khselengkapnya

BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu Kredit

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditTakut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu Kredit

Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ramai-ramai menutup akun kartu kredit akibat takut transaksinya diintip Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Penutupan tersebut bahkan naik tiga kali lipat dalam sebulan. Direktur BCA Santoso mengatakan, selain alasan itu memang ada yang lain. Namun, momennya persis bertepatan ketika Ditjen Pajak mengumumkan akan melihat data transaksi kartu kredit.selengkapnya

Data Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung KerugianData Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung Kerugian

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerangkan masih menghitung kerugian terkait banyaknya nasabah yang menutup akun kartu kredit mereka. Hal ini menyusul wacana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewajibkan perbankan nasional melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Picu Kenaikan KPRTax Amnesty Picu Kenaikan KPR

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :