BCA Dominasi Pengumpulan Dana Tebusan

Selasa 30 Ags 2016 20:22Administratordibaca 161 kaliSemua Kategori

bisnis 157

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air.

Dari data yang dihimpun Bisnis, PT Bank Central Asia Tbk. sejauh ini mengumpulkan dana tebusan paling besar di antara bank persepsi lainnya.


Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan hasil monitor terakhir pada pekan lalu, dana tebusan yang masuk ke perseroan senilai Rp616 miliar.


“Tebusan 2% atau 4% yang masuk itu Rp616 miliar, dari Rp1,2 triliun secara nasional. Itu yang tebusan ya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/8/2016).


Dari halaman resmi DirektoratnJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI terlihat per Minggu (28/8/2016) jumlah uang tebusan program pengampunan pajak senilai Rp2,14 triliun dari total harta deklarasi dan repatriasi senilai Rp103 triliun.

Adapun untuk dana repatriasi, dia mengaku belum memonitor dan memilih untuk menunggu puncak masuknya dana repatriasi. Menurutnya, dana repatriasi paling kencang akan masuk pada akhir tahun.

“Kemungkinan di akhir tahun, orang kita kan sukanya last minute. Menjelang Desember baru pada masuk,” katanya.


Direktur Finance & Strategy PTn Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury mengatakan hingga kini ada cukup banyak nasabah yang menyatakan niat untuk repatriasi hartanya senilai Rp8,5 triliun. Namun, untuk dana tebusan yang masuk ke rekening khusus belum terlalu banyak.


“Masuknya di kisaran Rp100 miliar. Saat ini yang melakukan tebusan didominasi dari domestik. Ke depannya, kami melihat yang besar berasal dari luar negeri,” katanya.


Dana program pengampunan pajak yang masuk ke bank milik negara lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga tak jauh beda dengan Bank Mandiri. 


Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso menyebutkan jumlah transaksi dari pengampunan pajak di BRI tercatat 1.800 transaksi hingga 25 Agustus 2016.


“Jumlah dana yang masuk untuk tebusan dan repatriasi lebih dari Rp197 miliar,” katanya. 


Tak jauh beda, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono mengatakan sejak memperoleh izin sebagai bank gateway pada 8 Agustus 2016, dana hasil tax amnesty yang masuk ke perseroan disebutkan sekitar Rp100 miliar yang merupakan hasil deklarasi dalam negeri.

Maryono memperkirakan pada akhir periode I program tax amnesty atau pada akhir September akan banyak dana hasil program ini yang masuk.

BTN memproyeksikan dapat menangkap dana repatriasi senilai Rp50 triliun. Untuk menyerap dana repatriasi, perseroan menyiapkan beberapa produk investasi, baik produk perbankan maupun produk pasar modal.


“Kami ada produk dana investasi real estate dan KIK EBA juga. Kami perkirakan KIK EBA bisa menyerap Rp5 triliun dan DIRE antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun,” katanya.


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mencatat hingga pekan ketiga Agustus 2016 telah mengantongi uang tebusan dari program pengampunan pajak senilai Rp50 miliar.


Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan dana tersebut berasal dari para wajib pajak yang ada di dalam negeri.


Untuk dana repatriasi emiten bersandi saham BBNI tersebut mengaku bisa menampung sampai dengan Rp75 triliun. Sekitar Rp20 triliun di antaranya bisa di tampung anak usaha PT BNI Asset Management dan PT BNI Se kuritas.


PERIODE AKHIR


Sementara itu, ekonom BCA David Sumual memperkirakan dana tebusan deklarasi dan repatriasi akan banyak masuk di periode I dan II program pengampunan pa jak karena tarif yang dikenakan di bawah tarif periode terakhir.


Untuk diketahui, program pengampunan pajak pemerintah berlangsung dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dan terdiri dari 3 periode. Periode pertama dari 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016 tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 4%.


Periode kedua dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 3% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 6%. Sedangkan periode yang terakhir dari 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dengan tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 5% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 10%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 Triliun

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya



 
TAGS # :