BCA Dominasi Pengumpulan Dana Tebusan

Selasa 30 Ags 2016 20:22Administratordibaca 231 kaliSemua Kategori

bisnis 157

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air.

Dari data yang dihimpun Bisnis, PT Bank Central Asia Tbk. sejauh ini mengumpulkan dana tebusan paling besar di antara bank persepsi lainnya.


Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan hasil monitor terakhir pada pekan lalu, dana tebusan yang masuk ke perseroan senilai Rp616 miliar.


“Tebusan 2% atau 4% yang masuk itu Rp616 miliar, dari Rp1,2 triliun secara nasional. Itu yang tebusan ya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/8/2016).


Dari halaman resmi DirektoratnJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI terlihat per Minggu (28/8/2016) jumlah uang tebusan program pengampunan pajak senilai Rp2,14 triliun dari total harta deklarasi dan repatriasi senilai Rp103 triliun.

Adapun untuk dana repatriasi, dia mengaku belum memonitor dan memilih untuk menunggu puncak masuknya dana repatriasi. Menurutnya, dana repatriasi paling kencang akan masuk pada akhir tahun.

“Kemungkinan di akhir tahun, orang kita kan sukanya last minute. Menjelang Desember baru pada masuk,” katanya.


Direktur Finance & Strategy PTn Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury mengatakan hingga kini ada cukup banyak nasabah yang menyatakan niat untuk repatriasi hartanya senilai Rp8,5 triliun. Namun, untuk dana tebusan yang masuk ke rekening khusus belum terlalu banyak.


“Masuknya di kisaran Rp100 miliar. Saat ini yang melakukan tebusan didominasi dari domestik. Ke depannya, kami melihat yang besar berasal dari luar negeri,” katanya.


Dana program pengampunan pajak yang masuk ke bank milik negara lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga tak jauh beda dengan Bank Mandiri. 


Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso menyebutkan jumlah transaksi dari pengampunan pajak di BRI tercatat 1.800 transaksi hingga 25 Agustus 2016.


“Jumlah dana yang masuk untuk tebusan dan repatriasi lebih dari Rp197 miliar,” katanya. 


Tak jauh beda, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono mengatakan sejak memperoleh izin sebagai bank gateway pada 8 Agustus 2016, dana hasil tax amnesty yang masuk ke perseroan disebutkan sekitar Rp100 miliar yang merupakan hasil deklarasi dalam negeri.

Maryono memperkirakan pada akhir periode I program tax amnesty atau pada akhir September akan banyak dana hasil program ini yang masuk.

BTN memproyeksikan dapat menangkap dana repatriasi senilai Rp50 triliun. Untuk menyerap dana repatriasi, perseroan menyiapkan beberapa produk investasi, baik produk perbankan maupun produk pasar modal.


“Kami ada produk dana investasi real estate dan KIK EBA juga. Kami perkirakan KIK EBA bisa menyerap Rp5 triliun dan DIRE antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun,” katanya.


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mencatat hingga pekan ketiga Agustus 2016 telah mengantongi uang tebusan dari program pengampunan pajak senilai Rp50 miliar.


Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan dana tersebut berasal dari para wajib pajak yang ada di dalam negeri.


Untuk dana repatriasi emiten bersandi saham BBNI tersebut mengaku bisa menampung sampai dengan Rp75 triliun. Sekitar Rp20 triliun di antaranya bisa di tampung anak usaha PT BNI Asset Management dan PT BNI Se kuritas.


PERIODE AKHIR


Sementara itu, ekonom BCA David Sumual memperkirakan dana tebusan deklarasi dan repatriasi akan banyak masuk di periode I dan II program pengampunan pa jak karena tarif yang dikenakan di bawah tarif periode terakhir.


Untuk diketahui, program pengampunan pajak pemerintah berlangsung dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dan terdiri dari 3 periode. Periode pertama dari 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016 tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 4%.


Periode kedua dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 3% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 6%. Sedangkan periode yang terakhir dari 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dengan tarif repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 5% dan tarif deklarasi luar negeri sebesar 10%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 Triliun

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :