Bawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan Awal

Rabu 31 Ags 2016 08:44Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

antara 198

Program pengampunan pajak dinilai telah menimbulkan keresahan. Keresahan dipicu oleh ketakutan masyarakat akan sanksi jika tidak mengikuti amnesti. Mereka berharap tax amnesty kembali ke tujuan awal, menarik dana di luar negeri.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai telah melenceng dari ide awal. Jika sebelumnya program ini untuk menjaring dana konglomerat yang melarikan hartanya ke luar negeri agar bisa masuk ke dalam negeri, faktanya saat ini rakyat biasa juga menjadi sasaran program ini, dengan sanksi membayar tebusan.  

Inilah yang membuat masyarakat saat ini kebingungan dan resah. Salah satunya dialami Shita Laksmi, pegawai di lembaga swadaya masyarakat.


Awalnya dia mengira program ini hanya untuk pengusaha yang melarikan uangnya ke luar negeri agar patuh membayar pajak. "Ternyata bagi orang biasa juga perlu ikut," kata Shita, kepada KONTAN, Senin (29/8).


Sebagai pegawai biasa yang hartanya bersumber dari gaji bulanan, Shita dan suaminya memiliki aset berupa saham, deposito, dan unitlink dengan jumlah yang tidak banyak. Aset itu dimilikinya dari menabung. Sebelumnya dia mengira harta yang sudah kena pajak itu tidak perlu dilaporkan, namun ternyata itu harus deklarasikan dan akan dikenai denda juga.


Shita beserta suami berencana mengikuti program tersebut, namun  urung dilakukan mengingat informasi yang dia terima masih simpang siur. Dia mengaku, informasi yang didapat saat menghadiri sosialisasi terkait amnesti berbeda dengan informasi yang ada di media masa. "Nanti kami akan ke kantor pajak untuk menanyakan langsung," jelas Shita.


Dengan menanyakan langsung, dia berharap informasi yang didapatnya makin jernih. Sebab, informasi sejumlah teman-temannya yang telah mengikuti program ini juga berbeda dengan apa yang didapat dalam forum dan pemberitaan.  


Pengalaman teman-temannya pun satu sama lain berbeda. Ini menunjukkan bahwa petugas pajak tidak sama dalam menyampaikan informasi amnesti pajak.


Melencengnya tujuan tax amnesty ini juga diprotes Hani Juliusandi dalam petisi yang dilansir change.com. Hingga Senin (29/8) malam, petisi itu sudah ditandatangani 6.308 orang. Jumlah itu  diperkirakan akan bertambah sampai petisi ini disampaikan ke Presiden Joko Widodo.


Beragam komentar di situs itu pun muncul. Salah satunya dari Alfi Rustam. Menurut Alfi, tax amnesty harus sesuai misi awalnya yaitu menarik uang dari luar negeri.  "Jangan hanya karena  kepepet, kelas menengah ke bawah yang jadi sasaran," katanya.


Hal yang sama diungkapkan Yudi Dahlan. Menurutnya  tidak adil jika seorang karyawan yang tidak mencantumkan kepemilikan rumah dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikenakan denda. Padahal saat membeli sudah membayar PPN dan PBB. "Seharusnya hanya koreksi SPT saja, tanpa bayar denda," katanya.


Menanggapi keresahan masyarakat tadi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ken Dwijugiasteadi bilang, timbulnya keresahan masyarakat terjadi karena tingginya animo masyarakat terhadap program tax amnesty.


"Bukan karena masyarakat tidak memahaminya," katanya. Selain itu, menurutnya, keresahan juga timbul karena masyarakat menyegani Ditjen Pajak.


Sebagai solusinya, Ken bilang, Ditjen Pajak menawarkan fasilitas pembetulan surat pemberitahuan (SPT) bagi masyarakat yang yakin telah membayar pajak secara benar dan tidak mau memanfaatkan tax amnesty. Dengan fasilitas tersebut, kata Ken, pihaknya juga tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.


Ketentuan itu menurutnya telah dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen). "Kami sudah keluarkan Perdirjen per hari ini, tentang yang dimasalahkan itu," katanya, Senin (29/8). Peraturan Dirjen Pajak itu bernomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.


Ken menjelaskan, Perdirjen itu mengatur sejumlah ketentuan bagi masyarakat yang hanya berpenghasilan dari pensiunan, masyarakat yang sumber penghasilannya hanya dari satu sumber, atau masyarakat dengan penghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Ini untuk mengatasi sejumlah keluhan masyarakat," katanya.      

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 30 Agustus 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :