BASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut Imbauan

Senin 17 Okt 2016 12:17Administratordibaca 242 kaliSemua Kategori

ANTARA 1005

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.

Ditjen Pajak (DJP) masih terus melakukan berbagai cara agar bisa meraup sebanyak mungkin basis pajak baru dengan kebijakan pengampunan pajak. Tak tanggung-tanggung, data wajib pajak (WP) yang sudah terekam dalam sistem selama periode pertama mulai diolah.


Pengolahan data bukan hanya untuk mengelompokkan jenis harta tambahan dan jumlah WP yang bisa menjadi basis pajak baru, melainkan juga se bagai instrumen imbauan bagi masyarakat untuk memakai haknya mendapatkan tax amnesty pada periode kedua dan ketiga.


Romadhaniah, Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP mengatakan pengolahan data dilakukan dengan mengawinkan database peserta amnesti pajak dengan informasi yang dimiliki DJP.


Database informasi itu dibagi atas WP prominent (sekitar 10 besar tiap kanwil), WP nonprominent (sekitar 100 besar tiap kanwil/daerah), dan WP dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun atau yang sering disebut usaha kecil menengah (UKM).


Data pihak ketiga pun digunakan. Beberapa di antaranya yakni data kendaraan bermotor, kapal pesiar, saham, sistem informasi debitur (SID) dari Bank Indonesia, izin mendirikan bangunan, WP Tidak Lapor Terdapat Data (TLTD), pengguna fasilitas Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013, serta data Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Pasalnya, dari perpaduan data-data tersebut, DJP mendapatkan dua kelompok yakni WP peserta tax amnesty underreport dan WP non peserta tax amnesty yang akan menjadi sasaran periode kedua hingga akhir implementasi tax amnesty.


Untuk WP peserta tax amnesty under-report, lanjut Romadhaniah, DJP menemukan ada nya beberapa harta atau aset yang belum dilaporkan sepenuhnya.


Padahal, sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak harta yang belum dilaporkan itu berpotensi terkena sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.


“Intinya memang kita kembali ke UU, pasal 18 akan bunyi setelah tax amnesty selesai. Jangan sampai nanti dibilang ’jebakan Batman’, sudah ikut tax amnesty kok masih di kejar-kejar. Padahal mereka sebenarnya belum jujur. Punya rumah lima baru lapor dua misalnya,” jelasnya.


Bisa jadi, lanjutnya, WP seperti ini belum selesai menginventarisasi harta atau aset tambahannya. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar WP yang mengikuti tax amnesty melaporkan seluruh harta tambahan yang selama ini belum dilaporkan.


Selain itu, sesuai dengan aturan yang berlaku WP bisa mengajukan surat pernyataan harta (SPH) hingga tiga kali. Untuk WP nonpeserta tax amnesty, sosialisasi dan himbauan akan terus dilakukan.


Apa lagi, masa daluwarsa penetap an pajak yang selama ini lima tahun tidak berlaku hingga tiga tahun sejak Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak berlaku atau sekitar akhir Juni 2019.


Cakupan periode daluwarsa diperluas menjadi lebih dari 30 tahun atau sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.


Artinya, harta sejak 1985 yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan masih dilakukan penagihan pajak.


“Cukup besar yang  TLTD  itu yang mau kami kawinkan dengan yang tidak ikut tax amnesty,” imbuhnya.


PARTISIPASI


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan hasil matching data memang menunjukkan masih besarnya potensi keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan pengampunan pajak.


Menurut dia, dari total 20,2 juta WP yang wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT), baru 2,09%-nya yang mengikuti amnesti pajak. Secara geografis, untuk wilayah DKI Jakarta – termasuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Khusus – tercatat baru 6,4%. Wilayah Jawa di luar DKI Jakarta 1,5%, Sumatra 1,7%, Kalimantan 1,4%, Sulawesi 0,9%, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku 1,3%.


Mekar Satria Utama, Kakanwil DJP WP Besar, mengatakan pada periode pertama, ada 1.191 WP dari 2.200 WP di kanwilnya yang ikut tax amnesty. Mayoritas merupakan WP yang terdaftar pada KPP WP Besar Empat dengan jumlah sekitar 1.077 WP.


Untuk dua periode selanjutnya, pihaknya mengaku akan membidik tiga segmentasi. Pertama, WP prominent yang belum atau belum sepenuhnya memanfaatkan amnesti pajak.


Kedua, para penunggak pajak. 


Ketiga, UKM dan WP baru.


“Kami menjadi koordinator sosialisasi amnesti pajak kepada pelaku usaha UKM atau rekanan atau WP baru mitra WP BUMN & WP Besar melalui kerjasama dengan WP BUMN & WP Besar. Tahap I telah dilakukan training kepada para head of tax seluruh WP BUMN,” katanya.


Memang benar ungkapan yang selama ini kita dengar, ‘taxation is like an information game’. DJP mulai mengaku memiliki data yang digunakan menjadi imbauan. Tapi, keikutsertaan tergantung pada masing-masing WP, dengan keuntungan dan potensi risiko yang pastinya sudah diukur.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Tunggu 100 WP Besar yang Belum Ikut Tax AmnestyDitjen Pajak Tunggu 100 WP Besar yang Belum Ikut Tax Amnesty

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat bahwa masih terdapat sekira 100 Wajib Pajak (WP) Besar yang belum ikut program tax amnesty. Padahal, WP Besar adalah salah satu tumpuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dana tebusan program tax amnesty.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :