BASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut Imbauan

Senin 17 Okt 2016 12:17Administratordibaca 337 kaliSemua Kategori

ANTARA 1005

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.

Ditjen Pajak (DJP) masih terus melakukan berbagai cara agar bisa meraup sebanyak mungkin basis pajak baru dengan kebijakan pengampunan pajak. Tak tanggung-tanggung, data wajib pajak (WP) yang sudah terekam dalam sistem selama periode pertama mulai diolah.


Pengolahan data bukan hanya untuk mengelompokkan jenis harta tambahan dan jumlah WP yang bisa menjadi basis pajak baru, melainkan juga se bagai instrumen imbauan bagi masyarakat untuk memakai haknya mendapatkan tax amnesty pada periode kedua dan ketiga.


Romadhaniah, Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP mengatakan pengolahan data dilakukan dengan mengawinkan database peserta amnesti pajak dengan informasi yang dimiliki DJP.


Database informasi itu dibagi atas WP prominent (sekitar 10 besar tiap kanwil), WP nonprominent (sekitar 100 besar tiap kanwil/daerah), dan WP dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun atau yang sering disebut usaha kecil menengah (UKM).


Data pihak ketiga pun digunakan. Beberapa di antaranya yakni data kendaraan bermotor, kapal pesiar, saham, sistem informasi debitur (SID) dari Bank Indonesia, izin mendirikan bangunan, WP Tidak Lapor Terdapat Data (TLTD), pengguna fasilitas Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013, serta data Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Pasalnya, dari perpaduan data-data tersebut, DJP mendapatkan dua kelompok yakni WP peserta tax amnesty underreport dan WP non peserta tax amnesty yang akan menjadi sasaran periode kedua hingga akhir implementasi tax amnesty.


Untuk WP peserta tax amnesty under-report, lanjut Romadhaniah, DJP menemukan ada nya beberapa harta atau aset yang belum dilaporkan sepenuhnya.


Padahal, sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak harta yang belum dilaporkan itu berpotensi terkena sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.


“Intinya memang kita kembali ke UU, pasal 18 akan bunyi setelah tax amnesty selesai. Jangan sampai nanti dibilang ’jebakan Batman’, sudah ikut tax amnesty kok masih di kejar-kejar. Padahal mereka sebenarnya belum jujur. Punya rumah lima baru lapor dua misalnya,” jelasnya.


Bisa jadi, lanjutnya, WP seperti ini belum selesai menginventarisasi harta atau aset tambahannya. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar WP yang mengikuti tax amnesty melaporkan seluruh harta tambahan yang selama ini belum dilaporkan.


Selain itu, sesuai dengan aturan yang berlaku WP bisa mengajukan surat pernyataan harta (SPH) hingga tiga kali. Untuk WP nonpeserta tax amnesty, sosialisasi dan himbauan akan terus dilakukan.


Apa lagi, masa daluwarsa penetap an pajak yang selama ini lima tahun tidak berlaku hingga tiga tahun sejak Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak berlaku atau sekitar akhir Juni 2019.


Cakupan periode daluwarsa diperluas menjadi lebih dari 30 tahun atau sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.


Artinya, harta sejak 1985 yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan masih dilakukan penagihan pajak.


“Cukup besar yang  TLTD  itu yang mau kami kawinkan dengan yang tidak ikut tax amnesty,” imbuhnya.


PARTISIPASI


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan hasil matching data memang menunjukkan masih besarnya potensi keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan pengampunan pajak.


Menurut dia, dari total 20,2 juta WP yang wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT), baru 2,09%-nya yang mengikuti amnesti pajak. Secara geografis, untuk wilayah DKI Jakarta – termasuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Khusus – tercatat baru 6,4%. Wilayah Jawa di luar DKI Jakarta 1,5%, Sumatra 1,7%, Kalimantan 1,4%, Sulawesi 0,9%, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku 1,3%.


Mekar Satria Utama, Kakanwil DJP WP Besar, mengatakan pada periode pertama, ada 1.191 WP dari 2.200 WP di kanwilnya yang ikut tax amnesty. Mayoritas merupakan WP yang terdaftar pada KPP WP Besar Empat dengan jumlah sekitar 1.077 WP.


Untuk dua periode selanjutnya, pihaknya mengaku akan membidik tiga segmentasi. Pertama, WP prominent yang belum atau belum sepenuhnya memanfaatkan amnesti pajak.


Kedua, para penunggak pajak. 


Ketiga, UKM dan WP baru.


“Kami menjadi koordinator sosialisasi amnesti pajak kepada pelaku usaha UKM atau rekanan atau WP baru mitra WP BUMN & WP Besar melalui kerjasama dengan WP BUMN & WP Besar. Tahap I telah dilakukan training kepada para head of tax seluruh WP BUMN,” katanya.


Memang benar ungkapan yang selama ini kita dengar, ‘taxation is like an information game’. DJP mulai mengaku memiliki data yang digunakan menjadi imbauan. Tapi, keikutsertaan tergantung pada masing-masing WP, dengan keuntungan dan potensi risiko yang pastinya sudah diukur.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Tunggu 100 WP Besar yang Belum Ikut Tax AmnestyDitjen Pajak Tunggu 100 WP Besar yang Belum Ikut Tax Amnesty

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat bahwa masih terdapat sekira 100 Wajib Pajak (WP) Besar yang belum ikut program tax amnesty. Padahal, WP Besar adalah salah satu tumpuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dana tebusan program tax amnesty.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :