Baru 9 Wajib Pajak Ikut Amnesti Pajak

Rabu 24 Ags 2016 14:22Administratordibaca 477 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi terus menggencarkan sosialisasi program Amnesti Pajak. Sejak diberlakukan pada 1 Juli 2016, baru 9 wajib pajak di wilayah tugas KPP Pratama Bekasi yang memanfaatkan program ini dengan total tebusan senilai Rp 2,52 miliar.

"Sebenarnya sudah 93 wajib pajak yang berkonsultasi pada kami seputar amnesti pajak ini, tapi baru 9 yang sudah melaporkan harta dan membayarkan tebusannya," kata Kepala KPP Pratama Bekasi Agus Hernawanto Purnomo di sela-sela sosialisasi kepada 250 wajib pajak di Hotel Harris Kota Bekasi, Selasa 23 Agustus 2016.


Pelaksanaan sosialisasi yang digelar kali ini merupakan lanjutan dari acara serupa yang lebih dulu digelar di Bandung dengan menghadirkan langsung Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Saat itu, 140 wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bekasi diundang hadir ke acara tersebut.


"Sosialisasi semacam ini masih akan kami lakukan, bahkan jemput bola langsung ke wajib pajak juga akan dilakukan untuk menjelaskan langsung seputar amnesti pajak," katanya.


Tak hanya itu, sepanjang diberlakukannya program ini hingga 31 Maret 2016, KPP Pratama Bekasi juga membuka pelayanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Bahkan pelayanan terbuka bagi seluruh wajibb pajak meski tidak berdomisili di wilayah tugas KPP Pratama Bekasi sekalipun.


"Jadi kalau ada warga luar daerah yang ingin memanfaatkan program ini tidak perlu pulang kampung dulu, di KPP Pratama Bekasi pun bisa dilakukan proses pengampunannya," katanya.


Agus memastikan wajib pajak yang ingin memanfaatkan program ini terjaga kerahasiaannya. Pelayanan pun dilakukan di ruangan khusus yang tertutup dari khalayak ramai. Bahkan petugas pajak yang melayaninya pun tidak diperkenankan membawa telefon genggam atau alat dokumentasi lainnya.


"Kerahasiaan wajib pajak terjamin, bahkan sanksi penjara siap menjerat jika ada petugas pajak yang membocorkan data-data rahasia tersebut," ucapnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Bekasi, 23 Agustus 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

KPP Pratama Wates Lakukan Sosialisasi Amnesti PajakKPP Pratama Wates Lakukan Sosialisasi Amnesti Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates melaksanakan sosialisasi amnesti pajak (tax amnesty) kepada pejabat dan pengusaha yang merupakan wajib pajak di Kulon Progo, Yogyakarta. Acara yang dilaksanakan di King’s Hotel ini diikuti 500 peserta.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

KPP Bekasi Targetkan Pajak UKM di Periode Kedua Amnesti PajakKPP Bekasi Targetkan Pajak UKM di Periode Kedua Amnesti Pajak

Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Bekasi Barat, Muhammad Primbang Aprilianto menyatakan, periode tahap kedua pemberlakuan program tax amnesty bakal menyasar golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Konsentrasi ini diharapkan dapat menggenjot capaian dana tax amnesty dari sektor UKM.selengkapnya

Menjelang Deadline, Lonjakan Pemohon Juga Terjadi di KPP Pratama Jakarta Menteng 2Menjelang Deadline, Lonjakan Pemohon Juga Terjadi di KPP Pratama Jakarta Menteng 2

Menjelang penutupan tahap I, ada tren lonjakan pemohon tax amnesty oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng 2, Jakarta.selengkapnya

111 Wajib Pajak di Bekasi Daftar Tax Amnesty111 Wajib Pajak di Bekasi Daftar Tax Amnesty

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) Jawa Barat III mencatat, jumlah wajib pajak (WP) di Kota Bekasi yang telah mendaftar tax amnesty mencapai 111 WP. Jumlah ini masih bisa bertambah karena WP belum melaporkan harta kekayaannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :