Bank Mandiri Jadi Tempat Pembayaran Uang Tebusan Amnesti Pajak

Senin 25 Jul 2016 15:55Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

tribunnews 064

Presiden Joko Widodo sejak 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Amnesti Pajak sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sebagai konsekuensinya, harta yang direpatriasi atau dana yang dikembalikan dari luar negeri wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan.


Selain itu bagi mereka yang ingin menikmati amnesti pajak harus membayar uang tebusan atas harta yang berada di luar ataupun yang ada di dalam negeri serta dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 tahun.


Tarif yang dikenakan sebesar 2% untuk periode penyampaian Surat Pertanyaan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak UU berlaku. 3% untuk periode penyampaian Surat Pertanyaan bulan keempat sejak UU berlaku hingga 31 Desember 2016. Dan 10% untuk periode penyampaian Surat Pertanyaan sejak tanggal 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Sedangkan bagi mereka yang ingin menikmati amnesti pajak namun tidak ingin mengalihkan dananya ke dalam wilayah NKRI tetap diwajibkan membayar uang tebusan.


Tarif uang tebusan yang mereka dapatkan sebesar 4% untuk  periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak UU berlaku. 6% untuk periode penyampaian pada bulan keempat sejak UU ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016. Serta sebesar 10% untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017.


Untuk tarif tebusan berdasarkan nilai peredaran usahanya sampai dengan Rp4.8 miliar , Pemerintah menetapkan sebesar tarif uang tebusan pada tahun pajak terakhir sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang hartanya Rp10 miliar. Dan sebesar 2% bagi wajib pajak dengan nilai harta lebih dari  Rp10 miliar.


Pembayaran uang tebusan sendiri harus dilakukan dengan lunas ke Kantor Pos atau Bank  Persepsi yang telah ditunjuk. Bank Mandiri, sebagai salah satu bank yang ditunjuk, menyediakan jaringan Bank Mandiri yang luas dimana terdapat 1.460 Cabang penerima Uang Tebusan, 7 Kantor Luar Negeri (Singapore, Hong Kong, Shanghai, Cayman Islands, Dili, London, dan Malaysia), 20 Cabang Utama dan 58 Outlet Prioritas untuk Repatriasi Dana, serta 3 gateway pengelola dana amnesti pajak (Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Manajemen Investasi)


Untuk mensukseskan program amnesti pajak, Bank Mandiri bersama seluruh grup perusahaan anaknya, telah siap dengan berbagai jenis instrumen investasinya, dengan pilihan 53 reksadana, Mandiri Deposit Swap, berbagai seri obligasi pemerintah dengan pilihan mata uang Rp / USD, trust services, dan berbagai pilihan produk asuransi dari AXA Mandiri.


Selain itu, Bank Mandiri juga berencana meluncurkan produk seperti Senior Debt dan Efek Beragun Asset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri,Negotiable Certificate Deposit dan Dual Currency Investment.


Melalui Mandiri Manajemen Investasi, terdapat pilihan reksadana terbuka (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran dan Saham) dan juga Reksa Dana Terproteksi. Serta, beberapa produk lain yang saat ini dalam proses persetujuan meliputi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Dana Investasi Real Estate.


Bagi Nasabah yang menginginkan layanan investasi yang customized dapat melalui Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund).


Selain itu, nasabah juga dapat berinvestasi melalui Mandiri Sekuritas pada efek termasuk namun tidak terbatas pada saham, obligasi/sukuk yang dikeluarkan  pemerintah,  BUMN dan perusahaan swasta, Medium Term Notes (MTN),  Negotiable Certificates of Deposit (NCD) serta melakukan aksi korporasi termasuk penyertaan langsung.


Melalui perusahaan anak Bank Mandiri lainnya, Mandiri Capital Indonesia juga sedang mempersiapkan produk Dana Ventura yang bisa menjadi pilihan alternatif nasabah.


Bank Mandiri berkomitmen untuk membantu bangsa serta mendukung amnesti pajak, untuk kebaikan negeri.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiBank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana Repatriasi

Kebijakan Pengampunan Pajak yang disahkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat.selengkapnya

Bank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 MiliarBank Mandiri Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 70 Miliar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mencatat dana tebusan program tax amnesty yang masuk hingga Jumat pekan lalu mencapai Rp 70 miliar. Bank Mandiri merupakan salah satu dari 77 bank persepsi yang menerima uang tebusan tax amnesty.selengkapnya

Bank Mandiri Catatkan Repatriasi Tax Amnesty Sebesar Rp420 MiliarBank Mandiri Catatkan Repatriasi Tax Amnesty Sebesar Rp420 Miliar

Sebagai salah satu bank persepsi, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat data amnesty pajak yang sudah masuk untuk uang tebusan yang telah dibukukan mencapai Rp1,34 triliun per 9 September.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Bank Mandiri Tampung Dana Amnesti PajakBank Mandiri Tampung Dana Amnesti Pajak

Bank Mandiri menyatakan siap menerima limpahan dana dari amnesti pajak. Mereka sudah menyiapkan berbagai sarana untuk menyambut amnesti pajak yang mulai diberlakukan pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya



 
TAGS # :