Bank Bawa Lari Dana Tax Amnesty ke Luar Negeri, Ini Sanksinya

Rabu 20 Jul 2016 10:42Administratordibaca 530 kaliSemua Kategori

liputan6 012

Pemerintah menyatakan akan memantau aliran uang masuk dari repatriasi dana pengampunan pajak (tax amnesty) ke bank persepsi, termasuk penempatannya di portofolio investasi dalam jangka waktu tiga tahun sesuai amanat Undang-undang (UU) Tax Amnesty. Bagi yang melanggar ketentuan ini, pemerintah tak segan-segan mengenakan sanksi kepada bank persepsi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak bank BUKU III dan BUKU IV, baik bank lokal maupun asing yang tertarik menjadi bank persepsi penampung dana tax amnesty terikat dalam sebuah kontrak yang ditandatangani bersama.


"Kalau mau jadi bank persepsi penampung dana tax amnesty, syaratnya harus teken kontrak karena kita perlu akses data ke mereka untuk memonitor pergerakan uang repatriasi, termasuk penempatan investasinya di Indonesia sesuai holding periode tiga tahun," jelas dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/7/2016).


Pemerintah akan memastikan bahwa amanat UU Tax Amnesty, khususnya terkait repatriasi dana yang ditempatkan bank persepsi, dan dikelola oleh Manager Investasi (MI) maupun perusahaan efek dijalankan dengan baik.


Dalam UU Tax Amnesty, Pasal 8 Ayat (6) menyebutkan WP harus mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dan menginvestasikan harta tersebut paling singkat selama jangka waktu tiga tahun.


Periodenya sebelum 31 Desember 2016 bagi WP yang memilih menggunakan tarif uang tebusan 2 persen dan 3 persen, serta sebelum 31 Maret 2017 bagi WP yang menggunakan tarif 5 persen.


"Jika ada pelanggaran (kontrak), mereka coba main-main atau tahu-tahu mengalihkan dananya ke instrumen yang berbau ke luar negeri sebentar saja, maka ada sanksi bisa terminasi langsung atau kena denda," tegas Bambang.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 19 Juli 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Menkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar NegeriMenkeu: Bank Repatriasi Jangan Coba-Coba Bawa Dana ke Luar Negeri

Sejumlah bank sudah menyatakan minatnya untuk mau menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun demikian, tidak semua bank bisa menjadi penampung dana repatriasi.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Peserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiPeserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank Persepsi

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Juli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk VapeJuli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk Vape

Selama ini vape atau rokok elektrik beredar bebas tanpa dikenakan pajak cukai. Namun sekitar pertengahan tahun depan, kondisi tersebut akan berubah karena Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana mulai mengenakan cukai pada vape.selengkapnya

Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?

Realisasi penerimaan perpajakan hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau sekitar 66,8 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.283,6 triliun tahun ini. Dengan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak tidak tercapai pada tahun ini pun besar.selengkapnya

Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesak

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas Pantai

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan Pajak

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat berat

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

Pemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IIPemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid II

Kesempatan emas dapat pengampunan pajak dibuka lagi! Pemerintah, lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut program amnesti pajak jilid II.selengkapnya



 
TAGS # :