Banjir Dana Repatriasi, BI Dorong Bank Perbesar Kredit Valas

Rabu 20 Jul 2016 14:46Administratordibaca 222 kaliSemua Kategori

katadata 048

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyatakan akan ada kelebihan likuiditas di instrumen investasi perbankan seperti deposito. Hal itu imbas masuknya dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Untuk itu, pemerintah meminta bank sentral untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut dan dampaknya terhadap sektor keuangan. Dalam kalkulasi BI, dana repatriasi yang masuk tahun ini mencapai Rp 560 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sebagian besar peserta tax amnesty diprediksi memilih deposito untuk berinvestasi setelah tiga tahun ditempatkan di instrumen pintu masuk. Sebab, deposito dianggap sebagai instrumen yang jelas dan pasti.

Jika itu terjadi, rasio Dana Pihak Ketiga, khususnya deposito, akan lebih tinggi dibandingkan pinjaman. Beban bunga yang ditanggung bank pun akan meningkat, sehingga mengurangi pendapatan bunga bersih, net interest margin (NIM). Bila terjadi secara masif dan jumlah besar, akan berdampak pada stabilitas keuangan.

Menjaring Dana Via Amnesti Pajak
Menjaring Dana Via Amnesti Pajak (Katadata)

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan beberapa hal bisa dijalankan untuk mengantisipasi kelebihan likuiditas tersebut. Misalnya, bank didorong meningkatkan kredit valuta asing (valas), seperti pembiayaan perdagangan ekspor-impor. Dengan begitu, perusahaan dalam negeri meminjam valas ke bank nasional dari pada memilih utang ke luar negeri. 

“Sehingga Dana Pihak Ketiga naik dan deposito juga tidak bermasalah,” kata Perry usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016. 


Secara alamiah dia yakin perbankan akan mengembangkan kredit valas seiring tingginya likuiditas. Langkah ini juga membantu perbankan memenuhi aturan posisi devisa neto (PDN) terutama terkait selisih antara aset dan kewajiban valas yang dimiliki mengikuti risiko pergerakan mata uang. Kewajiban PDN ini maksimal 20 persen dari modal dan wajib menjaga di bawah batas tersebut setiap setengah jam pada akhir hari.


Akan tetapi, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan BI agar berhati-hati dengan risiko pergerakan kurs sehingga bank juga harus memerhatikan besaran pinjaman valas dengan tabungan valasnya. Dia juga memertanyakan kemungkinan dana hasil repatriasi dipergunakan untuk membiayai pinjaman perusahaan asing.


Hal itu memungkinkan karena uangnya tetap disimpan di dalam negeri, hanya saja yang menggunakan perusahaan asing. “Apakah itu diperbolehkan untuk membiayai perusahaan di luar negeri? Kalau iya, efek ganda terhadap perekonomian akan berkurang,” kata David kepada Katadata.


Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan bank bisa menawarkan kepada peserta tax amnesty untuk menyimpan dananya ke instrumen lain yang dikelola oleh bank bersangkutan. Sehingga, dana tersebut tidak menumpuk di deposito.

Hal itu memungkinkan mengingat bank yang menjadi pintu masuk (gateaway) dana repatriasi merupakan bank trustee atau bank yang menjalankan usaha penitipan termasuk devisa hasil ekspor (DHE). Atau, bank yang mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank kustodian, yaitu tempat penitipan kolektif dari aset.

“Kalau masuk DPK itu LDR pengaruh, tetapi kalau masuknya rekening yang dikelola trustee, tidak. Kalau masuk cukup besar ke deposito, BI tentu saja harus menetralisir. Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak terkait instrumen investasi ini,” kata Robert. 

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan dua kebijakan untuk mengantisipasi tingginya likuiditas. Pertama, pelaksanaan tax amnesty harus konsisten dengan mendorong dana repatriasi ke instrumen investasi jangka panjang. Tujuannya, agar tidak membebani makroekonomi jangka pendek.
 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo
Agus Martowardojo
(ARIEF KAMALUDIN | KATADATA)

Kedua, memanfaatkan dana repatriasi untuk pendalaman sektor keuangan dan pembiayaan pembangunan. Misalnya, dengan mengembangkan instrumen keuangan jangka panjang. Dalam hal ini, diperlukan sinergi yang optimal antara pemerintah dan sektor keuangan.

Sumber : katadata.co.id (20 Juli 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :