Bambang Brodjonegoro Harapkan Amnesti Pajak Berjalan Lancar

Kamis 28 Jul 2016 10:49Administratordibaca 113 kaliSemua Kategori

antara 026

Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan program amnesti pajak yang dikawal oleh para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan.

"Kepada segenap jajaran pegawai pajak, semoga tax amnesty bisa sukses," kata Bambang dalam acara serah terima jabatan menteri keuangan di Jakarta, Rabu.

Dalam masa jabatan sebagai menteri keuangan, Bambang berperan besar dalam mengawal pembentukan UU Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk repartriasi modal maupun deklarasi aset pada wajib pajak.

Tujuan program amnesti pajak tersebut, selain untuk menambah penerimaan pajak, juga untuk memperbaiki data basis pajak serta mengembalikan modal dari luar negeri untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Program yang telah berjalan sejak 1 Juli 2016 ini direncanakan berlangsung selama sembilan bulan atau hingga 31 Maret 2017.

Bambang yang digeser ke posisi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas juga mengharapkan tetap bisa menjaga koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan APBN bagi kemakmuran rakyat.

"Saya yakin kerja sama ini bisa lebih baik, dimana Bappenas membuat rancangannya termasuk belanja prioritas, money follow program dan Kemenkeu mengeksekusi dengan baik serta mendorong KL tidak hanya cepat, namun juga tepat sasaran dan efisien," katanya.

Ia mengharapkan Sri Mulyani Indrawati bisa mengemban tugas dan amanah sebagai menteri keuangan dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang makin beragam dan diproyeksikan belum berubah dalam waktu dekat.

"Saya berharap kondisi keuangan negara dan makro ekonomi dapat lebih baik, denyut ekonomi semakin kencang dan APBN semakin berkualitas, karena tahun-tahun ini dan kedepan dari sisi global tidak ada hal-hal yang melegakan," kata Bambang.

Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja sejak Oktober 2014 hingga Juli 2016 atau menjabat sekitar 21 bulan.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini menggeser posisi Sofyan Djalil yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bambang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini merupakan alumnus FE UI jurusan Studi Pembangunan pada 1990 serta memperoleh gelar Master (M.Sc) pada 1995 untuk jurusan Urban Planning dan Doktor (Ph.D) pada 1997 untuk jurusan Regional Science dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Sumber : antaranews.com (jakarta, 27 Juli 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Pesan Terakhir Bambang Brodjonegoro ke Dirjen Pajak dan AnggaranPesan Terakhir Bambang Brodjonegoro ke Dirjen Pajak dan Anggaran

Bambang PS Brodjonegoro tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisinya digantikan oleh mantan Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani. Bambang pun kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.selengkapnya

Kalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera DibukaKalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera Dibuka

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.selengkapnya

Cina Tunjuk Menteri Keuangan dan Keamanan BaruCina Tunjuk Menteri Keuangan dan Keamanan Baru

Cina mengganti sejumlah pejabat baru dalam kabinet. Pada Senin (7/11), menteri keuangan baru dipilih. Pemerintah menunjuk Xiao Jie yang mantan kepala pajak dan wakil menteri keuangan.selengkapnya

Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraJadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri MulyaniIni Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri Mulyani

“Dan titipan terakhir kepada teman-teman di Ditjen Pajak, Dirjen Pajak dan segenap jajaran mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses. Makasih, assalamualaikum.”selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Hari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi SouvenirHari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi Souvenir

Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggelar aksi simpatik di kawasan Gendengan dan bundaran Pasar Gede, Solo, Jumat (9/12). Aksi tersebut digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

KPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJPKPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJP

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wahono Saputro, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 9 Desember 2016.selengkapnya

Ronaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajakRonaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajak

Cristiano Ronaldo tidak mengkhawatirkan tuduhan bahwa dia menyembunyikan jutaan euro di surga pajak, mengutip pepatah Latin yang artinya "dia yang tidak berutang apa pun, tidak takut apa pun."selengkapnya

Selamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniSelamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan Ini

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan masih beratnya tantangan ekonomi di tahun depan. Namun jangan takut, semua ada solusinya.selengkapnya

Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya



 
TAGS # :