Bali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax Havens

Kamis 23 Jun 2016 07:26Administratordibaca 423 kaliSemua Kategori

katadata 043

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, Batam, Bintan, dan Bali menjadi wilayah potensial untuk pembentukan offshore financial center ini. Yaitu, pusat lokasi perusahaan cangkang (offshore) atau perusahaan bertujuan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV). Di kawasan yang juga lazim disebut tax havens atau suaka pajak itu, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak yang rendah kepada pengusaha.

Menurut Prastowo, Batam atau Bintan di Kepulauan Riau berpotensi menjadi pulau tax havens karena wilayahnya belum kompleks. Selain itu, Batam merupakan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) sehingga selama ini sudah banyak kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor.


“Secara lokasi (Kepulauan Riau), iya (memenuhi kriteria). Karena, wilayah baru yang belum kompleks sehingga masih mudah ditata,”katanya kepada Katadata, Rabu (22/6).


Alternatif lainnya adalah Bali, karena dapat juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisatanya.


Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih enggan mengomentari kriteria maupun potensi wilayah yang memungkinkan pembentukan kawasan suaka pajak tersebut di Indonesia. “Kriterianya kamu saja yang tentukan,” kata dia sembari bercanda, seusai rapat koordinasi tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/6)./

Panama di Indonesia


Sebelumnya, Bambang menyatakan, pemerintah berencana membentukoffshore financial center sebagai kawasan pendirian perusahaan SPV di Indonesia dengan tarif pajak yang sangat rendah. Tujuannya agar pengusaha Indonesia tidak lagi membawa keluar dan menyimpan duitnya di perusahaan cangkang pada negara-negara suaka pajak.


Contohnya adalah Pulau Labuan di Malaysia. Pulau itu menjadi offshore financial center sejak 1990. Di wilayah ini, pengusaha Indonesia—yang tinggal di luar negeri—bisa membuat dan mendaftarkan perusahaan SPV miliknya agar memperoleh tarif pajak lebih rendah.


Rencananya, pemerintah akan merealisasikan rencana tersebut setelah penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Pemerintah juga tengah mengkaji dan membahas peraturannya bersama DPR.


Pada akhir pekan lalu, Bambang pun mengungkapkan, sudah menyampaikan wacana pendirian pulau suaka pajak tersebut kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia berharap, langkah sosialisasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pengusaha agar tetap menempatkan dananya di dalam negeri.


Prastowo menilai, adanya pulau suaka pajak dapat berdampak positif terhadap likuiditas dana di dalam negeri.


Sebab, pengusaha bisa memanfaatkan uangnya di pulau suaka pajak, tanpa harus ke luar negeri.

Jadi, perputaran dananya masih berlangsung di dalam negeri. Likuditas yang memadai itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama untuk pembiayaan infrastruktur. “Multiplier effect-nya kalau uang diputar di dalam negeri, ekonomi tumbuh dan bergerak. Minimal Pajak Pertambahan Nilai (dari penjualan dan konsumsi masyarakat) bisa naik,” kata Prastowo.


Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah agar pengawasan pajak di wilayah suaka pajak itu harus optimal. Dengan pengawasan ketat maka dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang di sana. Kondisi tersebut kini terjadi di Pulau Labuan.

Sumber : katadata.co.id (22 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Suaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di IndonesiaSuaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di Indonesia

Pemerintah dikabarkan mengusulkan agar Indonesia membangun pulau suaka pajak. Terkait wilayah suaka pajak tersebut, politisi dari Partai Golkar, Misbakhun menyebutkan rencananya kawasan suaka pajak itu akan dibentuk di Kepulauan Meranti.selengkapnya

Setelah Tax Amnesty, Pemerintah Siapkan Pulau Suaka PajakSetelah Tax Amnesty, Pemerintah Siapkan Pulau Suaka Pajak

Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menahan semakin banyaknya aliran dana ke luar negeri. Setelah program pengampunan pajak (tax amnesty), pemerintah berencana membuat sebuah “pulau” yang bisa dijadikan sebagai suaka pajak oleh para pengusaha.selengkapnya

Pembentukan Pulau Suaka Pajak Bisa Percepat Investasi Asing MasukPembentukan Pulau Suaka Pajak Bisa Percepat Investasi Asing Masuk

Rencana pembentukan pulau tax haven dinilai mampu mempercepat masuknya investasi, terutama investasi asing ke Tanah Air. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pembentukan offshore financial center (OFC) yang sudah dilontarkan sejak Bambang P.S. Brodjonegoro menjadi Menkeu itu merupakan ide positif dan layak untuk segera direalisasikan.selengkapnya

Sebagai Free Trade Zone, Batam Siap Jadi Kawasan Surga PajakSebagai Free Trade Zone, Batam Siap Jadi Kawasan Surga Pajak

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam menyambut baik wacana pembentukan kawasan surga pajak (tax haven) di Batam, Kepulauan Riau.selengkapnya

Misbakhun Dukung Gagasan Pulau Suaka Pajak Presiden JokowiMisbakhun Dukung Gagasan Pulau Suaka Pajak Presiden Jokowi

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Pulau Tax Haven atau Pulau Suaka Pajak di Indonesia yang dinilai dapat mempercepat masuknya investasi terutama investasi asing.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor Bisnis

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya



 
TAGS # :